Pengambilan keputusan untuk mengurangi dampak bahaya alam, seperti gempa bumi, selalu menjadi topik yang menantang. Hal ini terutama terjadi pada periode peningkatan seismisitas (misalnya pada periode sebelum gempa atau gempa susulan dari gempa bumi besar) ketika warga merasa cemas dan menginginkan saran, tetapi ketika peluang terjadinya gerakan tanah yang berpotensi merusak dalam beberapa hari ke depan tetap rendah. Dalam studi ini, metode pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria dikombinasikan dengan analisis biaya-manfaat untuk membuat kerangka kerja pengambilan keputusan hibrida untuk membantu memutuskan diantara tindakan mitigasi kerugian potensial (atau bahkan tidak mengambil tindakan apa pun). Kerangka kerja yang diusulkan ditujukan untuk tiga studi kasus hipotesis dengan menggunakan Patras (Yunani) sebagai contoh lokasi dengan tingkat kegempaan yang tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan masalah-masalah baru, pengguna akhir dan pemangku kepentingan. Selain itu, terungkap bahwa tindakan mitigasi yang masuk akal dapat dilakukan dan bermanfaat secara finansial selama periode peningkatan bahaya seismik untuk mengurangi potensi konsekuensi gempa bumi. Akhirnya, studi kasus menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh bisa sangat sensitif terhadap masukan ke dalam kerangka kerja oleh karena itu sangat penting untuk melibatkan pengguna akhir untuk membantu membatasi masukan tersebut ketika membuat perhitungan tersebut. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal Science Direct

SELENGKAPNYA

PHEOC di Indonesia sedang menyoroti bagaimana kemampuan daerah mengelola kedaruratan kesehatan masyarakat di 37 Provinsi Indonesia. Selama tanggap darurat, pengambilan keputusan tepat waktu dari informasi yang akurat dan komprehensif sangat penting dalam pengelolaan situasi. PHEOC berperan pada setiap fase bencana dan krisis kesehatan. Misalnya saat terjadi krisis kesehatan PHEOC dapat menggunakan sistem komando, tidak hanya terintegrasi dengan struktur organisasi Dinkes yang sudah ada. Tentunya kebijakan komando ini harus diatur segera mungkin dan wajib dimiliki daerah. Artikel berikut merekomendasikan tiga model kebijakan untuk pengembangan PHEOC tingkat regional. Model pertama adalah menempatkan PHEOC di luar Dinas Kesehatan dan dibawah pemerintahan sebagai tim ad hoc (contoh : BPBD, gugus tugas). Model kedua adalah PHEOC regional berfungsi di luar sistem pemerintahan. Model ketiga adalah PHEOC ada di Dinas Kesehatan Provinsi, model ini memanfaatkan kapasitas sumber daya kesehatan setempat yang berkontribusi pada peningkatan sistem mitigasi dan respons. Ketiga model ini mempunyai rantai komando yang berbeda dan masing-masing memiliki manfaat tersendiri.

SELENGKAPNYA