Negara yang mengalami bencana skala besar membutuhkan bantuan dari multi sektor atau organisasi dalam penanganan bencana. Organisasi tersebut berasal dari antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah baik itu nasional maupun internasional. Non Goverment Organization(NGO) memainkan peran yang penting dalam menyediakan bantuan ketika bencana terjadi. Di Indonesia banyak NGO atau lembaga relawan yang beroperasi dalam penanganan bencana, mereka menyediakan banyak bantuan baik dalam pengadaan logistik dan pengembangan kapasitas daerah. Kemenkes sudah mulai mengatur manajemen peran NGO dalam penanganan bencana sektor kesehatan. Kolaborasi terbangun pada setiap fase bencana alam mulai dari fase pra bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan bencana. Pada masa tanggap darurat bencana NGO biasanya mengirimkan Emergency Medical Team (EMT) yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan.Artikel berikut membahas beberapa model koordinasi NGO dalam penanganan bencana alam. (1) The sphere project, proyek ini menyediakan alat untuk membangun koordinasi antar lembaga di lokasi bencana yang mencakup prinsip kerja sama, protokol tugas, identifikasi kesenjangan sektor kesehatan dan gambaran kapasitas sektor kesehatan. (2) The cluster approach, pendekatan klaster untuk membangun sistem kepemimpinan yang jelas dan respon terhadap kebutuhan di setiap klaster. (3) The code of conduct, digunakan sebagai alat dan pedoman untuk menciptakan koordinasi dan membuat keputusan mengenai tindakan kemanusiaan. (4) Decentralized and centralized approach, memfasilitasi koordinasi kemanusiaan ke dalam kategori terpusat dan desentralisasi yang memiliki otorisasi untuk mengarahkan operasi bantuan. (5) National disaster management authority, mekanisme untuk mempromosikan respon selama bencana sebagai alat manajemen dalam mengembangkan kebijakan, rencana dan undang-undang pedoman di tingkat nasional.

Selengkapnya

Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk sektor kesehatan di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, Kembali melakukan pendampingan kepada tim penyusun Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyelesaikan dokumen Rencana Kontijensi Dinkes Disaster Plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan sejak workshop pertama telah dilakukan pendampingan online via grup Whatsapp sehingga sebagian dari dokumen telah disusun. Workshop kedua bertujuan untuk menyelesaikan bagian dokumen yang perlu diselesaikan dari regulasi yang ada secara konsisten dan sesuai skenario.

Selengkapnya