logo

ugm-logo

DPD RI Bantu Rumuskan Konsep Penanggulangan Bencana Nasional

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan politik kebencanaan, Selasa (27/1), di Jakarta bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk mendorong sebuah kebijakan nasional yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan dalam penanganan bencana alam.

“DPD RI mendukung penuh langkah BNPB, BMKG dan Basarnas dengan berkomitmen dalam mendorong kebijakan nasional penanganan bencana yang lebih komprehensif dan aplikatif. Kita menyadari bahwa selama ini penanganan kebencanaan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal," kata Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam kesempatan tersebut.

Selain Farouk, hadir sebagai pembicara adalah Kepala BNPBN Syamsul Maarif, Kepala Laboratorium Departemen Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyu Wilopo, dan para pejabat BMKG dan Basarnas.

Farouk memaparkan Indonesia merupakan negeri ‘rawan bencana’, mengingat secara faktual berada pada pertemuan dua lempeng dunia dan kondisi geografis yang rawan. Hampir semua bencana ada di Indonesia seperti longsor, topan, banjir dan gempa bumi dan gunung meletus.

“Reflektif dari berbagai bencana yang terjadi di Indonesia selama ini, di antaranya 10 tahun tsunami Aceh dan yang terbaru bencana longsor di Banjarnegara. Ternyata masih banyak catatan dalam penanganan bencana alam di Indonesia. Selain ini kita baru serius saat bencana terjadi, bukan di saat normal seperti saat ini,” kata Mantan Kapolda Maluku ini.

Farouk menambahkan, DPD RI berusaha menginisiasi, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi solusi terhadap kebijakan ‘politik kebencanaan’ nasional, yaitu sebuah konsep kebijakan nasional strategis terkait penanggulangan bencana yang disusun secara komprehensif dan integratif.

Kebijakan komprehensif itu mencakup pencegahan dari bencana alam seperti banjir dan longsor; mendidik dan memberdayakan masyarakat; penguatan mekanisme peringatan dini (early warning system); tanggap darurat hingga rehabilitasi pasca bencana terhadap alam maupun penduduk.

“DPD RI saat ini sedang melakukan inventarisasi dan mitigasi daerah rawan bencana berdasarkan dampak dan potensinya di seluruh Indonesia bersama Pemerintah Daerah. Kemudian data tersebut saat ini mencoba dirumuskan bersama lembaga kebencanaan (BNPB, Basarnas dan BMKG), yang diharapkan kita menemukan banyak masukan dan solusi,” kata Farouk.

Sumber:PR

Tags: Penanggulangan Bencana