Akademisi nilai tahun baru momentum evaluasi program mitigasi bencana

Purwokerto (ANTARA) - Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Indra Permanajati mengatakan Tahun Baru 2022 bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi program mitigasi atau pengurangan risiko bencana di Tanah Air.

"Tahun Baru 2022 bisa menjadi sarana untuk mengevaluasi program mitigasi di Tanah Air apakah sudah berjalan secara optimal," katanya di Purwokerto, Banyumas, Selasa.

Menurut dia, refleksi kebencanaan menjadi sangat penting untuk menentukan dan menyusun strategi yang lebih baik pada masa mendatang.

"Dari beberapa pengamatan secara umum tentang proses mitigasi yang sudah berjalan ada beberapa poin penting yang sepertinya perlu ditekankan yaitu penguatan kelembagaan, peran serta kolaborasi antarlembaga terkait dengan kebencanaan," katanya.

Dia juga mengingatkan perlunya sistem yang integratif dalam penanganan bencana agar dapat berjalan secara sistematis dan efisien.

"Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang kredibel menangani kebencanaan tinggal memperkuat jalur koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana," katanya.

Dia menambahkan peran BPBD perlu terus diperkuat untuk penanganan kebencanaan di tingkat daerah, sementara perguruan tinggi di masing-masing daerah bisa dilibatkan dalam riset tentang kebencanaan.

"Setelah sistem koordinasi terbentuk maka tinggal membentuk sistem mitigasinya yang berorientasi pada kegiatan penanganan yang efektif dan efisien," katanya.

Langkah selanjutnya, kata dia, adalah dengan menerapkan disiplin dan aturan mengenai tata ruang dan pengembangan wilayah sesuai kajian teknis.

"Misalnya pengembangan perumahan dekat tebing tidak diperkenankan. Untuk daerah tertentu yang dengan keterpaksaan harus membangun di daerah berisiko tinggi diperlukan rekayasa teknik untuk perkuatan bangunan. Kemudian di daerah berisiko tinggi gempa harus sudah di mulai mengembangkan rumah tahan gempa," katanya.

Dia juga mengingatkan perlunya kajian teknik untuk pengembangan-pengembangan wilayah yang berlokasi di daerah rawan bencana.

"Misalkan, pengembangan wisata, pengembangan pertambangan serta pengembangan pemukiman dan lahan di daerah rawan bencana," katanya.

Berbagai upaya tersebut, kata dia, diperlukan guna mendukung upaya mitigasi atau upaya mengurangi risiko bencana atau dampak yang mungkin ditimbulkannya.