CIAMIS, (PR).- Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan masa tanggap darurat selama tujuh hari, pasca gempa bumi tektonik 6,9 skala Richter yang terjadi pada hari Jumat 15 Desember 2017 tengah malam.
Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis masih terus melakukan pendataan kerusakan, permukiman maupun infrastruktur lain.
Berdasar verifikasi terakhir dari 27 kecamatan yang ada di tatar galuh Ciamis, tercatat ada 22 kecamatan yang terdampak gempa. Tercatat 759 rumah rusak akibat kerasnya guncangan gempa, terdiri 117 unit rumah rusak berat, 317 rusak sedang, dan 305 rumah rusak ringan.
Selain itu masih terdapat 344 rumah lainnya yang masuk dalam daftar kerusakan bencana alam. Akan tetapi, rumah rusak tersebut belum terverivikasi, sehingga belum dapat ditentukan tingkat kerusakannya. Hal itu terjadi karena keterbatasan personel.
"Kami menetapkan masa tanggap darurat selama seminggu. Hal itu diperlukan untuk memudahkan penanganan darurat dan kemudahan akses menggunakan potensi sumber daya yang ada," tutur Bupati Ciamis Iing Syam Arifin usai meninjau korban bencana, Minggu 17 Desember 2017.
Lebih lanjut Iing Syam Arifin meminta agar seluruh petugas terkait melakukan pendataan secara detail. Hal itu selain untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pendataan, sekaligus mempermudah petugas dalam mengambil langkah berikut. Selain rumah, pendataan juga dilakusanakan terhadap infrastruktur lainnya.
"Pendataan harus valid, sehingga memermudah dalam melakukan penanganan berikut. Memang sekarang juga masih ada data kerusakan rumah, akan tetapi masih perlu validasi. Selain itu juga ada sekolah dan bangunan lain yang juga harus didata," katanya.
Hingga Minggu 17 Desember 2017 warga masih sibuk gotong royong menyingkirkan puing rumah dan bangunan lain yang hancur akibat gempa. Kegiatan tersebut juga melibatkan Tim SAR, Tagana, Kepolisian Resor Ciamis dan Resor Kota Banjar serta Kodim 0613.
BPBD Ciamis juga membuka dapur umum. Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis bersama dengan isntasi terkait lainnya juga membuka posko kesehatan untuk membantu korban bencana. Tidak sedikit warga korban yang berobat ke posko kesehatan.
Perhatian khusus di Jawa Barat
Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Willem Rampangilei, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus terhadap korban dan gempa yang terjadi diwilayah Jawa Barat. Presiden memerintahkan agar korban gempa yang terdampak gempa tidak terlampau lama dalam situasi darurat.
“Kondisi rumah yang rusak segera di bangun kembali dengan cara di data dulu, diverifikasi lalu di SK kan oleh Bupati. Selanjutnya dikirimkan ke pemerintah pusat dalam hal ini BNPB. Data tersebut merupakan dasar untuk pemerintah menyalurkan bantuan, dana stimulant. Sehingga dapat lebih cepat kembali membangun rumahnya," tutur Kepala BNPB,Willem Rampangilei.
Dia mengemukakan hal itu usai menggelar rapat koordinasi peanggylangan bencana yang di gelar di Pendopo Kabupaten Ciamis, Minggu 17 Desember 2017.
Pertemuan tersebut diikuti Bupati Ciamis Iing Syam Arifin, Kasdim 0613/Ciamis Junaedi, Sekda Ciamis Asep Surdaman. Kemudian Kepala Pelaksana BPBD Jabar Diki Syahromi, Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Dicky Erwin Juliady dan lainnya.
"Kami juga menyampaikan terimakasih atas langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menangani korban gempa, dalam masa tanggap darurat ini," katanya.
Lebih lanjut Kepala BNPB Willem Rampangilei, mengungkapkan dampak gempa terparah tidak hanya di Ciamis, akan tetapi juga Tasikmalaya dan Pangandaran. Sedangkan daerah lain tidak separah yang terjadi ditiga wilayah tersebut.***