Pertemuan pembahasan PBB di kabupaten Painai telah berlangsung pada 23 Mei 2013. Peserta yang hadir diantaranya : Robby Kayame (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai), Mathias Gobay (Kasie Imunisasi), Martinus U.Yukey (Kasubdin Yankes), Elias Tatogo (Kasie HIV/AIDS), Willem Tekege (Kasubdin Promkes), Damianus P (Kasie Pelayanan), Budiono (Bagian Perencanaan), Oktovina Kayame (Kasie KIA/Kesga), Dolfina Nawipa (Kasie Kesga Gizi), Fx. Mote (Kepala Bappeda), Eliser Yogi (Kabid Sosbud), Tuyan A. Mote-Marike Kayame (Kasubid), Yan Pigay (Kasubid Sosbud), dr. Agus Chen (Kepala RSUD Painai) dan Yan Kayame (staf Dinkes).

Kegiatan dibuka oleh Kadinkes dan beberapa hal menarik yang disampaikannya diantaranya pertama, masalah kesehatan yang dirasa penting di Paniai: HIV/AIDS dan infertilitas. KB dianggap tidak sesuai diterapkan di Paniai. Kedua, untuk sektor KIA, program yang telah digulirkan saat ini antara lain: Gerakan Sayang Ibu, kemitraan bidan-dukun, pelatihan untuk SPK dan D1 kebidanan tetapi bertolak belakang dengan kebijakan di Poltekkes Papua. Ketiga, dari segi fasilitas; Puskesmas Enarotali akan dikembangkan menjadi tempat perawatan persalinan, sudah dibangun 8 Polindes namun hanya 1 yang ditinggali oleh bidan desa. Keempat, hal yang menghambat persalinan di fasilitas kesehatan yaitu masalah kultur dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Misalnya: pengambilan keputusan tentang melahirkan ada di tangan suami (bila suami jauh atau tidak ada di tempat, istri tidak berani untuk melahirkan di luar rumah), ada kepercayaan bahwa semakin banyak darah berarti menyembuhkan rasa sakit. Kelima, hanya ada empat Puskesmas yang melaksanakan imunisasi sehingga cakupan sangat rendah, pengawasan untuk penggunaan dana BOK lemah. Kelima, kader dapat menjadi titik penting untuk outreach, hanya saja pendataan kader masih kurang, banyak kader yang berpindah-pindah tempat.

Kemudian, acara selanjutnya ialah paparan dari Kepala Bappeda. Berikut ini beberapa poin yang disampaikan :

Di RKPD Dinas Kesehatan sudah dimasukkan 19 macam yang berkaitan dengan KIA, sebagai berikut:

1. Pengadaan Pusling air danau 2 unit untuk distrik Obano dan Komopa
2. Pembangunan Puskesmas PONED di distrik Panbar dan Agadid
3. Pendidikan dan Pelatihan Tim PONED Puskesmas Enarotali 30 orang
4. Bantuan biaya tugas belajar dokter spesialis 5 orang
5. Pelatihan Kader Posyandu di Distrik Yatamo, Pantim, Panbar
6. Bimtek Program Pelayanan Kesehatan
7. Pelatihan APN bagi bidan desa/kampung
8. Bantuan biaya tugas belajar D3 bidan kelas Paniai di Nabire
9. Revitalisasi Posyandu
10. Revitalisasi polindes 3 unit (Keniapa, Waidede, Madi) 
11. Pembangunan Poskesdes
12. Pengadaan bidan kit 50 buah,
13. Penuluhan kesehatan bayi, balita dan ibu hamil
14. Pelatihan tenaga bidan desa 52 orang
15. Pembinaan kelas ibu hamil dan peningkatan kerjasma kemitraan dukun dan bidan
16. PMT bumil 20 org melalui Puskesmas
17. PMT balita dan anak
18. Ada pula: program penyediaan pelayanan kesehatan daerah terpencil ke 3 Puskesmas

Sementara, PAD Paniai sangat kecil sehingga sangat tergantung dengan dana dari pusat. Maka. perlu melibatkan petugas lapangan dalam proses perencanaan misalnya: bidan, dukun, kader, dan sebagainya. Kemudian muncul usulan untuk pengembangan kader melalui kegiatan gereja, misal: Posyandu, imunisasi. Selanjutnya, tim Provinsi yang diwakili oleh Yane Tambing memaparkan tentang program penguatan PBB untuk sektor KIA

Pertemuan Sosialisasi Lintas Sektor Penguatan PBB untuk KIA

Pertemuan ini telah berlangsung pada 24 Mei 2013. Peserta yang terlibat antara lain : Bupati Paniai, Kadinkes Paniai, Kepala Bappeda Paniai, Staf Dinkes Paniai, Staf Bappeda Paniai, tokoh PKK dan tokoh BPMK, Agenda yang diangkat dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam ini, tim Provinsi-UGM yang diwakili oleh dr. Tiara memaparkan mengenai program PBB yang diselenggarakan atas kerjasama antara Provinsi Papua, FK dan FKM Uncen serta FK UGM. Disamping itu, Bupati Paniai menyatakan dukungannya secara penuh. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah pertama, UGM dan tim Perencanaan Berbasis Bukti Provinsi Papua memberi masukan tambahan untuk strategi KIA untuk Dinkes Paniai dan RSUD Paniai. Kedua, strategi yang dianggap perlu dan dapat dilakukan akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan Kabupaten Paniai. Ketiga, capacity building akan diberikan kepada berbagai instansi kesehatan di Kabupaten Paniai sekitar bulan Agustus-September 2013.

Kegiatan ini telah berlangsung pada 13 Mei 2013 di kabupaten Jayawijaya. Para peserta kegiatan ini diantaranya : Bappeda Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya, DPRD Komisi Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

Proses

Pertemuan pembahasan hasil strategi ini dimulai dengan pembukaan oleh Permadi, sekretaris Bappeda Kabupaten Jayawijaya. Dalam pembukaannya, Permadi mengemukakan bahwa proses perencanaan di Kabupaten Jayawijaya sudah sampai pada tahap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. Hasil perencanaan berbasis bukti ini penting untuk menjembatani kebutuhan perencanaan di dinas kesehatan dan rumah sakit. Hasil musrenbang kabupaten yang diajukan oleh SKPD masih dirasa "gemuk" dalam artian program dan kegiatan yang dihasilkan dalam musrenbang belum mengutamakan kebutuhan prioritas melainkan program dan kegiatan berdasarkan kepentingan.

Presentasi oleh dr. Reny dari Uncen merupakan sesi setelah pembukaan. dr. Reny menyampaikan secara garis besar hasil perencanaan berbasis bukti pada workshop di Jayapura pada 13-15 Februari 2013. Hasil workshop tersebut merupakan hasil analisis data terbaru untuk kabupaten Jayawijaya dan intervensi yang digunakan untuk mengatasi masalah. Dari hasil analisis data dan intervensi yang digunakan, lahirlah strategi untuk mengatasi masalah atau menjawab tantangan di sektor KIA. Hasil strategi ini merupakan program dan kegiatan dalam proses perencanaan berbasis bukti. Hasil strategi perencanaan berbasis bukti merupakan program dan kegiatan yang dilakukan di dinas kesehatan. Hal ini menunjukkan keterlibatan rumah sakit masih kurang.

Setelah pemaparan hasil strategi perencanaan berbasis bukti, sesi berikutnya adalah diskusi. Pada sesi ini Bappeda mengungkapkan bahwa hasil musrenbang 2013 yang menghasilkan dasar perencanaan untuk tahun 2014 masih belum optimal. Belum optimal artinya bahwa program dan kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dihasilkan tidak fokus pada masalah kabupaten dan bukan program-program prioritas. Program dan kegiatan hasil musrenbang tahun 2013 masih sama dengan program-program tahun sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi untuk dinas kesehatan dan rumah sakit. Hal penting yang diungkapkan Bappeda adalah tidak adanya dukungan data dan intervensi yang digunakan dalam pembuatan program dan kegiatan. Hal ini dibenarkan oleh staf dinas kesehatan dan staf rumah sakit. Staf dinas kesehatan mengungkapkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal dinas kesehatan yang masih lemah menyebabkan tidak optimalnya program dan kegiatan yang direncanakan. Hasil musrenbang tahun 2013 sebagian besar masih mengadopsi perencanaan sebalumnya. Untuk rumah sakit hasil musrenbang tahun 2013 sebagian besar program dan kegiatan difokuskan pada pembangunan fisik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kenaikan tipe kelas rumah sakit yaitu Rumah Sakit Tipe C. Hal yang menarik adalah dalam hasil musrenbang kab rumah sakit tidak ditemukan perencanaan yang berkaitan dengan program di dinas kesehatan khususnya Program kesehatan Ibu dan anak.

Hasil

Beberapa hasil pertemuan strategi perencanaan berbasis bukti diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil musrenbang tahun 2013 sebagai dasar perencanaan untuk tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.
2. Kemudian juga hasil musrenbang tahun 2013 sebagai dasar perencanan untuk tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Kabupaten Jayawijaya.
3. Hasil musrenbang tahun 2013 SKPD Dinas Kesehatan dan SKPD Rumah Sakit Umum Daerah belum fokus pada masalah daerah dan belum prioritas program dan kegiatan.
4. Proses Perencanaan Berbasis Bukti di dinas kesehatan dan rumah sakit belum dilaksanakan secara optimal karena hanya dilakukan pada bidang perencanaan dan bidang Kesga dan belum melibatkan bidang-bidang lain di dinas kesehatan. Untuk rumah sakit proses perencanaan berbasis bukti belum dilaksanakan.
5. Hasil proses perencanaan berbasis buktidiharapkan dapat diperluas untuk bidang lain di SKPD Dinas Kesehatan maupun SKPD lain.
6. Hasil proses perencanaan berbasis bukti untuk SKPD Rumah Sakit Umum Daerah belum ada.

Kesimpulan

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan di daerah telah memasuki tahap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kab). Hasil Musrenbang kabupaten untuk dinas kesehatan sebagian telah mengadopsi hasil strategi perencanaan berbasis bukti.

Pertemuan Sosialisasi dan Konsultasi Hasil Strategi Perencanaan Berbasis Bukti Kabupaten Jayawijaya tanggal 14 Mei 2013

Peserta:

• Bappeda Kabupaten Jayawijaya
• Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
• RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya

Proses

Pertemuan Sosialisasi dan konsultasi hasil strategi perencanaan berbasis bukti di buka oleh Bappeda Kabupaten Yapen. Setelah pembukaan, pertemuan ini dilanjutkan ke sesi pemaparan hasil perencanaan berbasis bukti bidang kesehatan sektor KIA oleh dr. Renny dari FK UNCEN. Pemaparan ini juga menjelaskan secara ringkas mengapa harus dilakukan perencanaan berbasis bukti untuk sektor KIA. Pemaparan hasil perencanaan dilanjutkan pada pemaparan perbandingan hasil strategi perencanaan berbasis bukti kesehatan sektor KIA untuk tahun 2014 dengan hasil musrenbang untuk tahun 2014. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa hasil PBB telah diadopsi pada musrenbang untuk tahun 2014 walaupun tidak semua. Dalam diskusi dengan dinas kesehatan, Kabid Kesga mengatakan pada saat melakukan proses perencanaan berbasis bukti di Jayapura pada Februari yang lalu, hasil yang diperoleh tidak maksimal karena memang data yang dikumpulkan tidak begitu lengkap. Hal ini mempengaruhi hasil proses PBB. Jadi pada saat dibandingkan sebagian hasil PBB belum masuk dalam hasil Musrenbang. Hal ini dibenarkan oleh Kasie Kesga, bahwa data-data untuk tahun 2012 baru dievaluasi setelah semua data pada akhir tahun masuk di bidang kesga. Perbedaan hasil PBB dengan musrenbang memang tidak begitu besar tetapi mengingat ada beberapa strategi hasil PBB yang belum dimasukkan dalam dokumen perencanaan dinas kesehatan. Strategi itu diantara lain seperti insentif kader, menyekolahkan bidan c dan lain-lain.

Hasil

Pembahasan strategi berbasis bukti ini menghasilkan beberapa hal seperti:

1. Hasil perencanaan berbasis bukti di Kabupaten Jayawijaya sudah diadopsi pada perencanaan di dinas kesehatan.
2. Proses perencanaan berbasis bukti belum dilakukan di rumah sakit, hal ini dibuktikan dengan hasil perencanaan RSUD yang belum mengadopsi hasil strategi PBB.
3. Koordinasi lintas sektoral menajdi isu yang penting, kesulitan dalam mengumpulkan SKPD dalam pembahasan perencanaan sektor kesehatan menjadi fokus permasalahan dan pembahasan selanjutnya.

Kesimpulan

Pembahasan strategi hasil perencanaan berbasis bukti yang telah diadopsi pada perencanaan di dinas kesehatan menunjukkan hasil yang baik, namun masih perlu dioptimalkan dengan memasukkan strategi hasil perencanaan berbasis bukti. Proses perencanaan berbasis bukti belum dilakukan di tingkat perencanaan rumah sakit. Koordinasi lintas sektoral terutamanya dengan pihak legislatif menjadi hal yang perlu di lakukan lebih optimal. Bappeda kabupaten memegang peranan penting dalam proses perencanaan berbasis bukti, hal ini dibuktikan dengan beberapa arahan dari Bappeda yang berpengaruh pada proses perencanaan, seperti penggunaan data-data lokal dan bukti ilmiah dalam perencanaan SKPD.