Bom Sarinah Thamrin yang terjadi beberapa waktu lalu membuat salah satu RS di sekitar lokasi menerapkan Hospital Disaster Plan (HDP) yang sempat disusun sebelumnya. Bahkan, tiga hari sebelum terjadinya bencana bom (teror) ini, RS tersebut melakukan simulasi terror. Sehingga, terror Sarinah menjadi simulasi kedua bagi staf medis di RS tersebut. Mereka menyebut system komando saat bencana di RS-nya dengan nama White Code. Hal ini dituturkan oleh dr. Adib Abdullah Yahya, MARS (PERSI). Catatannya, penting untuk melakukan latihan atas HDP yang disusun suatu RS.
Apa yang harus disiapkan saat masa Response ini? Hal pertama yang harus dipikirkan ialah bagaimana sistem komando yang harus dilakukan seluruh pihak dalam penanggulangan bencana ini. lalu apa yang harus disiapkan uuntuk menyusun HDP? Pertanyaan ini terjawab dalam sesi penyusunan dan penerapan HDP dalam Seminar Penerapan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit.
Materi dalam penyusunan HDP antara lain, kebijakan direktur, sistem komando, protap (SOP), dukungan administrasi, denah RS dan sekitar, fasilitas (pos komando saat bencana seharusnya ditaruh di depan RS, mudah diakses, dan ada sarana komunikasi), lalu kapasiitas darurat. Hal yang perlu dipahami bersama ialah HDP bukan untuk menghindari chaos, tapi memperpendek masa chaos tersebut, ungkap dr. dr.Hendro Wartatmo, SpB, KBD (Pokja Bencana FK UGM).
Saat bencana terjadi, harus ada disaster commander yang mengepalai seluruh kegiatan tanggap darurat atau penanganan pasien di suatu RS. Untuk RS yang kecil, disaster commander ini bisa dijabat orang lain, selain Direktur RS. Namun untuk RS besar dengan pasien yang sangat banyak, disaster commander-nya ialah direktur RS, ungkap dr. Adib Abdullah Yahya, MARS (PERSI). Adib menjadi pembicara kedua di sesi ini.
Saat penanggulangan bencana, harus menggunakan kartu tugas dalam penanganan pasien. Kartu tugas ini mencakup job action sheet, perlu diatur tanggung jawab masing-masing, perlu ditulis garis kewenangan yang jelas (lengkap, disimpan di posko dan bisa ditaruh di IGD), serta identifikasi personel yang akan bergerak saat penanggulangan bencana.
Catatan penting lainnya yang harus disiapkan antara lain: pusat komando, sistem komunikasi, manajemen lalu lintas, keamanan, pengunjung, sukarelawan, penerimaan korban, lokasi utama. Tim lapangan, daftar kontak, RS yang terisolasi dan training. Selain itu, harus ada peta Jawa, wilayah kejadian bencana, serta peta RS per ruangan atau bagian.
Hal lain yang perlu diperhatikan, perlu regulasi yang mengatur persediaan obat saat terjadi bencana. Dulu, persediaan obat semacam ini dianggap inefisiensi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akhirnya menjadi temuan auditor. Kita perlu belajar dari pergudangan yang dimiliki tentara nasional Indonesia. Sekitar sepertiga dari gudang mereka diperhitungkan untuk masa-masa perang, antara lain suplai obat-obatan, amunisi, bahan makanan dan lain-lain (Wid).