Ringkasan Eksekutif

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Inisiatif One Health di negara-negara low-middle income country (LMIC) di Asia Tenggara sangat penting untuk meningkatkan kapasitas IHR di kawasan tersebut. One Health adalah pendekatan komprehensif yang mengakui keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. WHO IHR 2005 mengikat 196 negara dalam sebuah kolaborasi untuk mencegah, melindungi dari pengendalian dan memberikan respons kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit internasional. IHR mendefinisikan hak dan kewajiban negara dalam menangani kejadian dan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang berpotensi melintasi batas negara.

GIZ bekerjasama dengan KGTK Kemenkes dan Dirjen P2P meminta Divisi MBK PKMK-UGM untuk memfasilitasi peluncuran ASEAN One Health Network (AOHN) dan pengembangan Rencana Aksi Bersama ASEAN One Health (ASEAN OH-JPA) yang merupakan komitmen berkelanjutan dari pertemuan konsultatif sebelumnya dan TOR yang dicatat dalam KTT ke-43 di Jakarta pada 5 September 2023. Peluncuran AOHN dan OH-JPA diadakan pada 19 Juni 2024 dan diwakili oleh Troika: Indonesia, Lao-PDR, dan Malaysia. Peserta yang hadir yaitu 50 orang berasal dari 10 negara anggota ASEAN (ASEAN Member States/ AMS), WHO SEARO, United Kingdom Health Security Agency (UKHSA), SEAOHUN, UK Mission to ASEAN, Australian Mission to ASEAN, ASEAN-USAID Partnership, WHO Indonesia, WOAH, The World Bank, UNEP, FAO, GIZ, ASEC, AIHSP, dan Canada Embassy.

Dalam launching ini, diselenggarakan pula dua webinar yang didukung oleh para pakar One Health yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan peneliti, serta mengundang pemangku kepentingan dan pembicara global terkait One Health. Peluncuran AOHN dan OH-JPA ini dilakukan sebagai bentuk lanjutan dari komitmen ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative. Pada sesi pertama webinar diselenggarakan dengan topik “Respon Darurat Kesehatan Masyarakat Berfokus pada Kesiapsiagaan – Peran ASEAN”. Sesi ini mengundang para ahli di bidang One Health, peneliti, dan praktisi hukum di bidang One Health. Para pembicara tidak hanya berbicara tentang kerangka teori One Health, tetapi juga aktivitas penelitian, kolaborasi, dan advokasi tentang One Health baik di ASEAN maupun di kawasan lainnya. Diskusi dari webinar tersebut meminta AMS untuk memberikan umpan balik dari masukan para ahli dan pendapat mereka tentang cara mempersiapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa mendatang di ASEAN.

Webinar kedua membahas tentang “Praktik Baik dari Kerja Sama Internasional dalam Menerapkan One Health” dan mengundang pembicara dari UKHSA, Quadripartite, dan Global Pandemic GIZ. Dalam sesi ini, ada tiga hal yang difokuskan, diantaranya advokasi ke negara-negara ASEAN untuk menganalisis situasi dan memahami konsep One Health secara mendalam, mengetahui perangkat One Health, dan mengetahui peran akademisi di bidang ini. Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga merupakan komponen inti One Health karena topiknya sendiri merupakan gabungan berbagai faktor untuk mencapai kesehatan bagi semua.

Kegiatan kedua setelah launching jejaring One-Health adalah Table Top Exercise (TTX) lintas batas. Peserta TTX merupakan perwakilan dari ASEAN Member State (AMS) yaitu 6 negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand) yang hadir secara langsung dan 4 negara secara online. Sebelum melakukan TTX, PKMK FK-KMK UGM memaparkan mekanisme TTX selama dua hari. Skenario dibagi menjadi empat tahap berdasarkan protokol Cross Border Contact Tracing dan Rapid Outbreak Investigation. Tahap 1 adalah Outbreak Early Detection and Preparedness, Tahap 2 adalah Contact Tracing, Tahap 3 adalah Cross Border Information Sharing, Tahap 4 adalah Rapid Outbreak Response, Investigation and Management.

Seluruh peserta menjawab pertanyaan secara langsung secara bergantian dan juga mengisi kuesioner daring. Observer berasal dari Sekretariat ASEAN (ASEC), ASEAN BioDiaspora Virtual Center (ABVC) dan ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) menyampaikan beberapa saran, termasuk komitmen untuk merevisi dan mengembangkan protokol, mengeksplorasi lebih jauh tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, dan melalui data dan informasi yang dilaporkan. Kolaborasi sangat berguna untuk investigasi, komunikasi, koordinasi, ini sangat menggembirakan. Pelaporan sangat penting sekarang karena data terkini sangat mempengaruhi publik. Komunikasi bersifat informal untuk tindakan lanjutan, ini tindakan yang sangat baik untuk setiap negara. Peserta dari masing-masing negara berkomitmen untuk berbagi dan mensosialisasikan protokol ASEAN terkait lintas batas ini ke negara mereka, khususnya kepada pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan protokol tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Penulis :

apt. Gde Yulian, M.Epid.

Peneliti Div MBK FK-KMK UGM

Ringkasan Eksekutif

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Pengalaman penanganan Gempa Lombok tahun 2018 memberikan banyak pelajaran. Banyak gagasan-gagasan yang muncul untuk memperbaiki sistem manajemen penanganan bencana khususnya bagi sektor kesehatan. Sejak awal terjadinya gempa, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan (MBK) PKMK FK-KMK UGM terjun ke lapangan sebagai ahli manajemen bencana kesehatan yang bertugas membantu Dinas Kesehatan dalam mengoperasikan HEOC. Sejak saat itu, komunikasi terus berlanjut hingga proses perbaikan manajemen bencana kesehatan di daerah. Salah satu pendampingan konsultasi yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana. Hasil konsultasi tersebut disambut oleh Dinkes Prov NTB dan mencantumkan kegiatan review dan pendampingan penyusunan HDP kedalam anggaran kegiatan Dinkes tahun 2023-2024. Hasil monitoring awal yang sudah dilakukan oleh Dinkes Prov NTB, dokumen HDP yang disusun oleh 18 RS sangat bervariasi dan memerlukan review apakah dokumen tersebut sudah operasional digunakan saat terjadi bencana.

Selanjutnya Dinkes Prov NTB berkoordinasi dengan Divisi MBK untuk melakukan review 15 dokumen HDP. Review dilakukan dengan cek list kelengkapan dokumen menggunakan komponen template HDP atau modul HDP yang disusun oleh Divisi MBK. Modul HDP tersebut dikembangkan dan diadaptasi dari pedoman Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) Kemenkes dan Kebutuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Seluruh RS sudah memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana, baik berupa dokumen HDP, SOP dan tim bencana. Kelengkapan operasional dokumen HDP setidaknya sudah mengatur struktur pengorganisasian dan tupoksi, menghitung analisis risiko dengan tools Hazard Vulnerability Assessment (HVA) dan Hospital Safety Index (HSI), pengembangan skenario, menyusun fasilitas yang dibutuhkan saat bencana, menyusun SOP saat bencana dan rencana tindak lanjut. Hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen belum menyusun secara mendetail komponen HDP. Beberapa RS menyusun struktur pengorganisasian hanya untuk satu jenis bencana saja, RS belum menyusun tupoksi, sudah melakukan HVA namun belum menyusun skenario, belum menyusun fasilitas saat bencana dan SOP belum mencakup semua kebutuhan untuk penanganan bencana. Dari hasil review tersebut maka disepakati untuk melaksanakan pelatihan penyusunan dokumen HDP serta pendampingan penyusunan hingga finalisasi. Pelatihan dan penyusunan pendampingan HDP berlangsung sekitar 8 bulan.

Pelatihan dilakukan secara offline dan pendampingan dilakukan secara online dan berkala. Masing-masing RS didampingi oleh narasumber/fasilitator dari Divisi MBK. Dinas Kesehatan Provinsi menargetkan output dari kegiatan tersebut adalah 18 RS memiliki dokumen HDP yang operasional. Pemegang program sebagai fasilitator dari Dinkes Provinsi NTB memiliki komitmen untuk mengawal RS dalam proses penyelesaian dokumen. Dinkes juga melakukan kunjungan langsung kepada RS yang mengalami kendala atau tidak rutin mengirimkan progress penyusunan. Per Juli 2024 terdapat 15 RS sudah menyusun dengan lengkap dokumen HDP. Meskipun kerja sama pendampingan sudah berakhir dengan Div MBK PKMK, tim tetap terbuka bagi RS yang membutuhkan pendampingan lanjutan khususnya bagi RS yang merencanakan kegiatan simulasi.

PKMK FK-KMK UGM sedang dalam proses pengurusan surat permohonan supaya RS bersedia dokumen HDP yang disusun dapat dipublikasikan melalui website bencana kesehatan. Dinkes juga mengadvokasi RS supaya menganggarkan biaya untuk kegiatan simulasi sebagai bentuk rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

Penulis :
Happy R Pangaribuan, MPH
Peneliti Div MBK FK-KMK UGM