Laporan Kegiatan

Bimbingan Teknis Puskesmas Disaster Plan

Di Puskesmas Marawola Kabupaten Sigi
Provinsi Sulawesi Tengah

Sigi, 01-03 Agustus 2019

Pengantar

Puskesmas Marawola merupakan salah satu puskesmas yang terkena dampak gempa dengan kategori tidak aman. Pada minggu pertama pasca gempa Puskesmas Marawola juga merasakan kekacauan/chaos pada layanan kesehatan karena beberapa dari tenaga kesehatan juga merupakan korban gempa. Wilayah kerja Puskesmas Marawola juga banyak yang berpotensi bencana. Dengan demikian, penting sekali Puskesmas Marawola menyusun perencanaan penanggulangan bencana (Puskesmas Disaster Plan). Dokumen ini akan disinkronisasikan dengan dinkes disaster plan provinsi dan Kab. Sigi sehinga penanganan bencana bisa lebih terkoordinasi.

 

Pelaksanaan

Kegiatan berlangsung selama 3 hari di Puskesmas Marawola Kab. Sigi, dimana jumlah peserta sekitar 55 orang yang berasal dari dinas kesehatan kabupaten Sigi, RS Torabelo, Puskesmas Marawola, Puskesmas Dolo, Puskesmas Biromaru, Puskesmas Pandere, Puskesmas Kulawi, Puskesmas Banpres, Puskesmas Tinggede, Puskesmas Baluase, dan Puskesmas Nokilalaki.

 

Kamis, 1 Agustus 2019

Pembukaan

Pada Kamis (1/8/2019) pembukaan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Dalam sambutanny,a drg. Hari Setyono selaku kepala Puskesmas Marawola mengatakan belajar dari pengalaman bencana, memang Puskesmas sempat mengalami chaos. Karena wilayah kerja puskesmas termasuk rawan bencana maka penting untuk mempersiapkan penanganan bencana sejak dini. Sedangkan dr. Redison selaku kepala bidang pengendalian masalah kesehatan dinas kesehatan kabupaten Sigi dalam membuka acara secara resmi mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan untuk penanggulangan banjir. Tetapi kejadian kemarin itu benar - benar di luar kendali, sehingga Sigi memang harus lebih siap dalam menghadapi bencana. dr. Bella sebagai perwakilan PKMK FK - KMK UGM menyampaikan harapannya agar Puskesmas Marawola bisa menjadi pilot untuk puskesmas lainnya di Kabupaten Sigi serta mampu mendampingi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.

Selanjutnya penyampaian materi pertama terkait puskesmas model. Pemateri menyampaikan ke depannya, pemerintah pusat akan menetapkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan harus aman. Bukan hanya aman dari segi bangunan saja melainkan juga isinya secara keseluruhan yang ada di dalam seperti SDM dan sistemnya. Karena itu pelatihan penanggulangan bencana penting bagi petugas di fasilitas kesehatan. Namun, pada kenyataannya banyak petugas bencana yang sudah dilatih tetapi masih bingung pada saat terjadi bencana. Seharusnya fasilitas kesehatan harus bisa operasional dalam situasi gawat darurat dan bencana. Fasilitas kesehatan yang aman berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, moral, dan keharusan etis.

Materi kedua tentang komponen puskesmas disaster plan. Pakem yang disampaikan adalah pakem secara umum, nantinya masing - masing puskesmas yang akan mengembangkan sendiri bagaimana sebaiknya aturan penulisan dalam dokumen disaster plan. Apakah akan mengikuti penulisan yang sudah ada? Atau penulisan sesuai akreditasi puskesmas?. Komponen - komponen puskesmas disaster plan antara lain, pendahuluan, gambaran umum puskesmas, pengorganisasian, analisis resiko, SPO/prosedur penanganan, rencana tindak lanjut, dan penutup.

Selanjutnya penyampaian materi ketiga tentang dasar - dasar pengorganisasian. Pemateri menyampaikan dengan adanya sistem pengorganisasian yang operasional dalam puskesmas disaster plan diharapkan, kesiapsiagaan bencana dapat berjalan sehingga tidak menyebabkan chaos dalam waktu yang lama. Pengorganisasian menjelaskan tugas dan fungsi petugas puskesmas sehari - hari ketika terjadi bencana atau dalam situasi gawat darurat. Misalnya, pelaporan kejadian bencana di luar jam kerja, dokter jaga bisa menjadi komandan sementara pada saat tersebut sebelum diketahui oleh komandan yang terstruktur. Dokter jaga dapat mengarahkan tindakan apa yang bisa dilakukan segera saat itu.

Diskusi

1. Pak Arif (Puskesmas Marawola) : Kami sudah pernah mendapatkan pelatihan tetapi belum bisa diaplikasikan secara langsung. Saat bencana petugas kami juga mengalami chaos. Berapa lama normalnya petugas kesehatan chaos untuk kembali bertugas? Sarannya ke dinkes, agar masyarakat dilibatkan secara langsung. Karena petugas kesehatan kami juga terdampak, baik secara materi maupun psikis.

→ dr. Bella : untuk normalnya chaos ini agak sedikit dilema. Dari saya pribadi saat kejadian letusan gunung Merapi Jogja tahun 2010 saya tetap mengevakuasi keluarga saya dan melaksanakan tugas saya karena saya memang bertanggung jawab di bidang bencana. Harus ada SK dari kepala puskesmas atau dari dinas untuk mengapresiasi petugas.

 

Juma’at, 02 Agustus 2019

Pada hari kedua materi keempat adalah tentang Dinkes Disaster Plan Kabupaten Sigi. Materi ini disampaikan oleh Sutarto, SKM selaku ketua tim penyusun dokumen disaster plan dinas kesehatan Kab. Sigi. Materi Dinkes Disaster Plan bertujuan untuk mengenalkan dan mencocokkan dokumen disaster plan dinkes Sigi yang telah disusun sebelumnya oleh tim penyusun dokumen disaster plan dinas kesehatan Kab. Sigi bersama tim PKMK UGM dengan dokumen disaster plan yang akan dibuat oleh Puskesmas.Dokumen disaster plan Dinkes Sigi belum baku dan belum bagus. Tapi ini bisa menjadi acuan untuk diajukan dalam perencanan penanggulangan bencana ke depannya.

Materi kelima adalah peran puskesmas dalam bencana. Puskesmas mempunyai peran dalam penanggulangan bencana pada fase pra bencana (kesiapsiagaan), fase saat bencana (respon tanggap bencana, operasi pertolongan, dan pemberdayaan masyarakat), dan fase pasca bencana (pemulihan). Pemateri menyampaikan bahwa sebaiknya pengalaman pada saat bencana kemarin dicatatkan. Kemudian setelah selesai tanggap darurat akan ada RTL lalu sesuaikan dengan program dan pengalaman. Hal tersebut akan dipelajari, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan hal yang harus diperbaiki dalam perencanaan ke depannya.

Materi keenam terkait analisis risiko yang bertujuan untuk mengetahui potensi ancaman di daerah sekitar sehingga kita dapat menentukan prioritas. Analisis resiko dilakukan dengan menghitung ancaman dan seberapa besar berdampak pada masyarakat yang pernah terjadi di wilayah kerja puskesmas hingga 25 tahun yang lalu. Potensi ancaman bencana dalam wilayah puskesmas akan menyesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang telah dibuat oleh dinas kesehatan Kabupaten Sigi. Jangan sampai potensi bencana tidak ada di dinkes Kab.Sigi tapi ada di wilayah kerja Puskesmas.

 

Sabtu, 3 Agustus 2019

Pada hari ini, disampaikan materi ketujuh terkait data dan informasi. Seluruh kegiatan relawan akan direkap setiap harinya oleh bagian data dan informasi. Data Informasi dimaksudkan agar kita bisa menyediakan data yang diperlukan orang - orang di atas untuk mengambil kebijakan. Jangan sampai data kesehatan yang diterima di pusat bukan dari sektor kesehatan. Contohnya di Pandeglang Banten, data fasilitas kesehatan yang rusak didapatkan dari BPBD. Di puskesmas data dan Informasi bisa dikerjakan oleh petugas sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas (SP2TP).

Materi kedelapan terkait standar pelayanan minimal. Batas minimal kebutuhan hidup bagi korban/pengungsi yang bila tidak terpenuhi, akan menimbulkan masalah kesehatan. Dalam penanggulangan krisis kesehatan diperlukan standar sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terdiri dari standar manajemen kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar (sub-subklaster). Setiap puskesmas rawat inap minimal memiliki tim EMT tipe 1-fixed sedangkan puskesmas non rawat inap minimal memiliki tim EMT tipe 1-mobile. Jika di puskesmas sudah memiliki TRC, namanya bisa diganti menjadi tim EMT mobile.

Selanjutnya praktek pembuatan peta respon untuk memudahkan petugas puskesmas mengetahui sebaran relawan di wilayah kerja Puskesmas Marawola. Praktek dilakukan dengan beberapa adegan simulasi segala kemungkinan yang terjadi di meja pendaftaran relawan kesehatan yang bertujuan untuk melatih petugas kesehatan saat menerima atau menghadapi relawan saat terjadi bencana. Peta respon adalah peta yang dibuat pada saat terjadi bencana sedangkan peta kesiapsiagaan adalah peta yang sudah disiapkan sebelum terjadi bencana yang berisi titik-titik rawan yang ada di wilayah kerja puskesmas.

 

Penutup

Demikian laporan bimbingan teknis Puskesmas Disaster Plan di Puskesmas Marawola. Keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, kegiatan ini akan diteruskan dengan penyelesaian dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas Marawola.

 

Reporter  : Andi Tri Wangi
Foto        : Dokumentasi PKMK FK - KMK UGM Divisi Manajemen Bencana Kesehatan