PELATIHAN KEPEMIMPINAN DINAS KESEHATAN DALAM MENGELOLA BENCANA KESEHATAN
Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan Bekerjasama dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM
Kamis-Sabtu, 23-25 April 2020
Kerangka Acuan
RASIONAL
Pandemi akan terus mengancam kehidupan manusia. Sejak pandemi paling awal ditemukan pada tahun 3000 sebelum masehi, sampai dengan saat ini telah terjadi lebih dari 10 pandemi besar yang merenggut nyawa jutaan orang. Sejak era pra sejarah sampai dengan era modern saat ini, ancaman semakin sering terjadi dan semakin kompleks oleh karena terlibatnya faktor ekonomi dan politik dalam menghadapi bencana tersebut.
Ancaman yang terus terjadi ini perlu diantisipasi dengan memperkuat public health security yang terintegrasi dengan sistem kesehatan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui International Health Regulation sehingga dituntut untuk dapat memiliki kemampuan di bidang pencegahan, deteksi dini serta respon cepat terhadap munculnya penyakit atau kejadian yang berpotensi menjadi PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Indonesia terlibat aktif dalam upaya memperkuat public health security dengan terlibat aktif dalam gerakan Global Health Security. Sangat disadari bahwa dampak dari bencana kesehatan hanya dapat direduksi dengan penguatan sistem kesehatan.
Indonesia telah menerbitkan buku National Plan Public Health Security. Visi Action plan ini untuk mendukung secara aktif upaya global dalam mencegah, mendeteksi dan merespon potensi pandemi akibat agen biologi, kimia dan radio-nuklir. Misi: (1) Memperkuat kapasitas nasional dalam mencegah, mendeteksi dan meresponsKedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD); (2) Melakukan kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi masyarakat dalam menghadapi KKM-MD. Untuk tahun 2020 – 2024 secara khusus ada sasaran untuk mendukung pencapaian visi danmemperkuat implementasi misi, antara lain; melaksanakan advokasi untuk menyamakan pemahaman semua pemangku kepentingan dalam mencegah, mendeteksi dan meresponskedaruratan kesehatan masyarakat.
Namun demikian, ketika kasus Covid-19 ditemukan pada awal Maret 2020, eksekusi konsep disaster plan dan pelaksanaan berbagai dokumen yang telah dikembangkan untuk menghadapi bencana kesehatan, belum tampak optimal hasilnya di lapangan. Ketidakjelasan sistem komando dan alur penanganan bencana kesehatan sangat menghambat kecepatan response sistem kesehatan terhadap kejadian Covid-19. Pertanyaan besar yang muncul adalah faktor kunci apa yang dapat menyebabkan situasi ini terjadi?
Salah satu faktor penentu kesuksesan penanganan bencana kesehatan adalah faktor kepemimpinan. Pemimpin adalah motor penggerak sistem kesehatan, baik dalam situasi normal maupun ketika menghadapi bencana. Oleh sebab itu, kinerja sistem kesehatan sangat bergantung pada pemimpin yang memiliki otoritas untuk mengelola sistem tersebut. Namun Covid-19 ini adalah ancaman baru yang berlangsung sangat cepat dan tidak terduga. Pemimpin sistem kesehatan memerlukan dukungan berupa pelatihan penyegaran yang bersifat praktis, untuk meningkatkan efektifitasnya dalam menghadapi pandemi ini. Penyegaran ini meliputi konsep National Action Public Health Health Security, public health emergency, disaster plan dan contingency plan, sistem komando dan mobilisasi sumber daya kesehatan, komunikasi persuasi, dan sebagainya.
TUJUAN
Secara keseluruhan, pelatihan ini bertujuan untuk:
- Menyegarkan kembali Pimpinan Dinas Kesehatan tentang konsep pengelolaan bencana kesehatan dalam kerangka National Action Plan.
- Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pimpinan dinas kesehatan untuk mengendalikan sistem kesehatan serta untuk memobilisasi sumber daya kesehatan sebagai response atas kejadian bencana kesehatan dengan prinsip Incident Command System.
- Melatih ketrampilan dalam pengambilan keputusan strategis dan komunikasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan bencana kesehatan
- Menyusun/memperkuat rencana penanganan wabah dalam konteks peran Dinas Kesehatan di Gugus Tugas Covid-19 di daerahnya.
HASIL YANG DIHARAPKAN
- Penguatan rencana operasional untuk mengelola wabah Covid-19 di daerah
- Penambahan pengetahuan dan ketrampilan mengelola bencana alam dan non alam
KEGIATAN
Pelatihan yang bersifat praktis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan website dalam proses interaksi antara peserta pelatihan dengan fasilitator. Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan Case-Based Training untuk Latihan Kelompok. Secara keseluruhan dibagi menjadi 2 tahap:
- Kegiatan Tahap 1: Seminar Public Health Security.
Hari/Tanggal: Kamis, 23 April 2020
Waktu: 15.30 – 17.00 WIB
Tujuan Seminar:- Menyegarkan pengetahuan mengenai National Action Plan
- Mendapatkan berbagai kasus mengenai tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten dalam menghadapi wabah Covid-19
- Menyiapkan untuk Workshop (Kegiatan Tahap 2)
LINK SURVEY UNTUK MENGIKUTI WORKSHOP
- Kegiatan Tahap 2: Workshop tentang Rencana Kontingensi & Pengembangan Skenario, dan Leadership dalam Pengendalian Bencana Kesehatan serta pembahasan kasus yang relevan dengan konteks daerah masing-masing
Hari/Tanggal : Jumat- Sabtu, 24-25 April 2020
Waktu: 13.00 – 15.00 WIB
Tujuan Seminar:- Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pimpinan dinas kesehatan untuk menangani pengendalian kasus di daerahnya melalui pembelajaran berbasis kasus dengan dasar pengetahuan yang dipakai dalam praktek global.
- Meningkatkan ketrampilan dalam pengambilan keputusan strategis saat wabah dan komunikasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pandemic Covid-19.
- Menyusun/memperkuat rencana penanganan wabah di Gugus Tugas Covid-19 di daerahnya.
PESERTA YANG DIHARAPKAN
Tahap 1: Seminar
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Staf Dinas Kesehatan yang mengurusi
Tahap 2: Workshop
- Kepala Dinas Provinsi di daerah prioritas Covid-19
- Staf Dinas Kesehatan
FASILITATOR
Kegiatan ini difasilitasi oleh tim fasilitator dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, FKKMK, UGM, dan tim fasilitator dari Pusat Pelatihan SDM Kesehatan BPPSDM Kementerian Kesehatan RI.
PENYELENGGARA
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, FKKMK, UGM dan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan BPPSDM Kementerian Kesehatan RI.
LAMPIRAN
Apa itu Pembelajaran Berbasis Kasus?
Menggunakan pendekatan berbasis kasus yang melibatkan peserta dalam diskusi skenario tertentu yang menyerupai terjadinya wabah pandemic Covid-19 di wilayahnya. Atau menggunakan kasus di daerahnya. Metode ini berpusat pada peserta dengan interaksi yang intens antar peserta saat mereka membangun pengetahuan mereka dan bekerja bersama sebagai kelompok pembelajaran.
Peran instruktur adalah sebagai fasilitator. Peserta menganalisis kasus secara bersama dan dan mencoba mengatasi masalah dan menyelesaikan pertanyaan. Dalam konteks pertanyaan, tidak memiliki jawaban benar yang tunggal. Benar atau tidaknya tergantung konteks wilayah.
Beberapa aturan dasar untuk pembelajaran berbasis kasus.
- Bercerita.
- Berfokus pada masalah yang membangkitkan minat.
- Menciptakan empati dengan karakter sentral, yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- Relevan dengan pembaca.
- Harus memiliki utilitas pedagogik.
- Memprovokasi konflik.
- Pemaksaan keputusan.
- Memiliki sifat umum.
- Pendek.
Mengapa Menggunakan Pembelajaran Berbasis Kasus?
- Untuk memberi peserta untuk melihat teori manajemen bencana dan kepemimpinan dalam praktek riil di masa pandemik Covid-19. Peserta juga dapat melihat bagaimana keputusan akan berdampak pada peserta yang berbeda, secara positif maupun negatif.
- Untuk mendorong peserta menganalisis data dalam mencapai kesimpulan. Di dalam kegiatan akan banyak tugas bersifat terbuka, sehingga peserta dapat berlatih memilih teknik analitik yang tepat. Instruktur yang menggunakan pembelajaran berbasis kasus melaporkan bahwa peserta lebih terlibat, tertarik, dan berperan di dalam kelas.
- Untuk mengembangkan keterampilan analitik, komunikatif dan kolaboratif dengan pengetahuan isi. Dalam upaya mereka untuk menemukan solusi dan mencapai keputusan melalui diskusi, peserta memilah data faktual, menerapkan alat analitik, mengartikulasikan masalah, merefleksikan pengalaman mereka yang relevan, dan menarik kesimpulan yang dapat mereka hubungkan dengan situasi baru. Dalam prosesnya, mereka memperoleh pengetahuan substantif dan mengembangkan keterampilan analitik, kolaboratif, dan komunikasi.
KASUS: SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA Covid-19 di Propinsi XXX
- Bacalah paparan kasus bencana pandemic Covid-19 yang terjadi di Propinsi XXX berikut ini secara seksama. Identifikasikan masalah/tantangan utama yang terjadi secara umum dan buatlah pernyataan singkat tentang masalah/tantangan yang teridentifikasi tersebut.
- Analisis masalah/tantangan yang terjadi dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari pada Tahap 1 (Seminar) dan beberapa pustaka. Peserta juga bisa melakukan analisis menggunakan konsep-konsep yang diperoleh dari sumber-sumber belajar lain yang relevan setelah didiskusikan dengan fasilitator.
- Setelah menganalisis menggunakan konsep-konsep tersebut, cobalah membuat solusi masalah dan uraikan secara singkat solusi tersebut.
- Buatlah rekomendasi singkat tentang solusi terbaik yang bisa dikembangkan di kabupaten/kota Anda.
DESKRIPSI KASUS KLIK DISINI
MASALAH UTAMA
Daftar masalah yang terjadi pada saat ini adalah:
- Koordinasi lintas sektor belum ada
- Sistem Komando tidak jalan
- Pemahaman tentang Covid bervariasi
- ….
- ….
- ….
- ….
Daftar masalah disandingkan dengan konsep yang seharusnya terjadi:
- Situasi saat ini belum meengaplikasikan konsep Incident Command System (ICS) chaos and panic
- belum ada rencana kesiapsiagaan penanganan Lonjakan
- Komunikasi tidak jalan…sesuai dengan teori…
- ..
Sistem dan konsep yang dibutuhkan lebih mendalam:
- Action Plan untuk Public Health Emergency
- Incident Command Syste,
- Persiapan Lonjakan (Surge)
- Scenario planning
- Communication
- Leadership….
- ….
Melakukan penyusunan pertanyaan-pertanyaan panduan untuk menganalisis problem dan konsep untuk memperoleh solusi:
- Bagaimana gambaran sistem manajemen bencana yang ada pada kasus di atas?
- Siapa pemimpin kelompok-kelompok yang aktif untuk penanganan bencana pada hari pertama bencana terjadi?
- Siapa yang harus jadi koordinator bencana di sektor kesehatan? Dari pemerintah ataukan dari pihak lain/LSM?
- Siapa yang harus mengatur bantuan yang datang dari luar kota?
- Bagaimana seharusnya sistem pendataan, komunikasi dan informasi dilakukan?
- Bagaimana mengaktifkan paket P3K (keluarga) dan keterampilan emergency di masyarakat?
- Apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran jaringan sosial dalam bencana?
Solusi bagi daerah untuk kegawatdaruratan penanggulangan bencana:
Kontak Person
Ms Sealvy: 08122954672 (PKMK, FKKMK, UGM)
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pelatihan Kepemimpinan Dinas Kesehatan dalam Mengelola Bencana Kesehatan”
Workshop Rencana Kontingensi, Pengembangan Skenario dan Leadership dalam Pengendalian Bencana Kesehatan
Materi ini disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.B, Sp.KBD dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK - KMK UGM. Dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19, Incident Command System (ICS) diperlukan sebagai instrumen yang sangat penting untuk menggerakkan sumber daya yang ada di dalam sistem kesehatan wilayah. ICS sebagai konsep leadership, memerlukan networking, kesatuan komando dan pengembangan skenario sesuai dengan daerah masing - masing. Pada tahap pra bencana, Dinas Kesehatan menyiapkan rencana kontingensi atau Dinas Kesehatan Disaster Plan yaitu rencana kesiapan sesuai dengan pedoman NAHPS. Pada tahap kegawatdaruratan atau tanggap darurat bencana,
Dinas kesehatan menyiapkan rencana operasional. Jika telah sampai ke tahap bencana nasional, Dinas Kkesehatan dapat langsung mengaktifkan rencana operasional. Rencana kontingensi berisi tentang analisis risiko, pengembangan skenario, perencanaan kebijakan strategi dan penentuan kluster kesehatan. Rencana operasional berisi rencana kontingensi, pengorganisasian yang terdiri dari sistem komando (surveilans, perencanaan, logistik) dan koordinasi, tupoksi sesuai dengan masing - masing petugas, sistem surge capacity terkait dengan kebutuhan di daerah, respon medis, laboratorium, sistem rujukan dan prosedur untuk ancaman bencana spesifik. Hasil survei awal kondisi perencanaan bidang kesehatan di daerah menunjukkan bahwa 80% dinas kesehatan yang mengisi survei telah memiliki rencana kontingensi dan 100% dinas kesehatan telah memiliki rencana operasional untuk penanganan COVID-19. Masalah umum yang dihadapi oleh dinas kesehatan dalam waktu 1 bulan ini adalah sebagian masyarakat belum mematuhi himbauan pemerintah terkait dengan COVID-19, kesadaran masyarakat, dan ketersediaan serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di fasyankes.
Diskusi:
1. Dinas Kesehatan Jawa Timur menghadapi permasalahan dalam antisipasi ketersediaan tenaga atau SDM, pelaksanaan karantina atau isolasi di desa dan komunikasi dalam memenuhi ketersediaan logistik. (1) Antisipasi ketersediaan tenaga ini dapat dilakukan dengan perekrutan tim relawan untuk membantu tim gugus tugas COVID-19. Perekrutan relawan medis dapat diberikan SIP/STR darurat sebagai bentuk kelayakan kompetensi yang dibutuhkan seperti merekrut dokter internship ataupun perawat dari sekolah tinggi kesehatan. Hal ini tentunya diatur dalam struktur perencanaan pengorganisasian dinas kesehatan (Rencana Kontingensi, Dinas Kesehatan Disaster Plan, Rencana Operasional). Dinas kesehatan dapat mengeluarkan seperti SK untuk memberikan wawenang dokter spesialis terutama dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis paru untuk memberikan pelayanan medis ke berbagai rumah sakit. (2) Pelaksanaan karantina atau isolasi di desa belum dapat dilakukan secara optimal karena terkendala SDM dan waktu observasi yang cukup lama yaitu 10 - 14 hari. Menanggapi hal ini dapat mengoptimalkan peran puskesmas di desa dengan melibatkan stakeholder puskesmas pusat, puskesmas pembantu, desa siaga dan bidan siaga. Diperlukan planning yang disesuaikan dengan kondisi setempat dengan mendirikan RS Rujukan COVID-19 untuk menghindari karantina rumah yang tidak terkontrol. (3) Komunikasi dalam penyediaan logistik seperti alat kesehatan dapat dilakukan secara internal (dinas kesehatan dengan komandonya sendiri) dan eksternal (dinas kesehatan dengan sektor lain di daerah). Rekomendasi lain dapat menempatkan dinas kesehatan di bagian logistik sehingga dapat melihat ketepatan dan kesesuaian kebutuhan logistik yang diperlukan. Bidang Pusat Krisis (Koordinator Logistik di Pusat) memberikan arahan dalam memenuhi logistik selalu berdasar data estimasi kebutuhan dan khusus untuk di Ring Satu (langsung berhadapan dengan pasien COVID-19) kualitas dan standar logistik harus baik, sekarang ini pengadaannya masih dari Badan BNPB dan Pusat Krisis Kesehatan bertugas untuk mendistribusikan ke seluruh Indonesia.
2. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan saat ini mencatat kasus positif C-19 yaitu 97 orang. Menghadapi adanya peningkatan kasus pada waktu puncaknya diperlukan penyusunan skenario yaitu untuk mengetahui kesiapan fasilitas kesehatan dengan angka lonjakan kasus nantinya. Badan Pusat Krisis membuat beberapa skenario perhitungan angka estimasi yaitu angka attack rate (angka serangan), dimana saat ini perhitungan attack rate Indonesia yaitu sebesar 3,6%. Perhitungan ini dibantu dari WHO dengan menggunakan tools yang sama di seluruh dunia untuk memperkirakan jumlah estimasi kasus. Selain itu, sangat diperlukan penyusunan rencana operasional dinas kesehatan dengan berdasar enam poin yaitu koordinasi, surveilans, penatalaksanaan sistem laboratorium, intervensi farmasi dan non farmasi, dan komunikasi risiko. PKMK FK - KMK UGM akan memfasilitasi perhitungan estimasi kasus pada waktu puncak pandemi dengan berdasar dari data penduduk di Sumatera Selatan.
3. Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai daerah epicenter dengan kasus terbanyak menjelaskan strategi sebagai lesson learn daerah lain dalam menghadapi pandemi. (1) Kajian epidemilogis klinis sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana kasus ini berkembang nantinya. Data ini nantinya menjadi estimasi kebutuhan tempat tidur, ruang isolasi, ICU ventilator dan APD. (2) RS di Jakarta harus siap menjadi RS COVID-19 sehingga telah dibuat strategi dengan Kementrian Kesehatan untuk memastikan kondisi kesiapan RS. DKI Jakarta saat ini memiliki sekitar 64 RS rujukan COVID-19 yang sudah ditetapkan sebagai RS Jejaring. Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan membantu RS Jejaring ini mengenai perekrutan SDM oleh BKD, logistik dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan. Laboratorium di DKI Jakarta bekerja sama dengan 18 laboratorium jejaring dan swasta dengan pelaporannya dibawah komando dinas kesehatan. (3) Data Dashboard DKI Tanggap COVID-19 yang sudah terhubung ke sistem RS online Kementerian Kesehatan untuk memantau kondisi logistik RS jejaring secara real time. Pemberdayaan tenaga PNS RS dari work from home untuk membantu pengisian administrasi online Dashboard DKI Tanggap Covid.
4. Dinas Kesehatan Papua mengkonfirmasi saat ini sudah 11 Kabupaten di Papua dari 29 Kabupaten yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kasus terbanyak di Jayapura, Timika, Merauke dan Wamena. Strategi yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Papua yaitu membangun Posko Gugus COVID-19 dengan 16 RS sebagai RS Rujukan, mendistribusikan logistik, mewajibkan menggunakan masker, social distance, sosialisasi pencegahan COVID-19 di masyarakat, menghentikan perjalanan transportasi umum dan mengurangi perpindahan masyarakat dalam skala besar. Saat ini diperlukan pemeriksaan rapid test secara masif di daerah Papua.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi”
Kegiatan hari ini ditutup dengan penugasan kasus melalui laman website https://bencana-kesehatan.net/index.php/73-full-page/serial-hdp-rs/3933-pelatihan-kepemimpinan-dinas-kesehatan-dalam-mengelola-bencana-kesehatan. Kegiatan ini akan dilanjutkan hari Sabtu, 25 April 2020 pukul 10.00 WIB.
Reporter: Putu Citta Wicakyani
MMR FK-KMK UGM