Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Kerangka Sendai) memicu perubahan global ke arah yang membutuhkan partisipasi aktif dan bermakna dari para penyandang disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji sejauh mana penyertaan disabilitas dan representasi penyandang disabilitas dalam undang-undang PRB nasional Indonesia untuk menentukan apakah kerangka peraturan Indonesia saat ini sejalan dengan komitmen terhadap disabilitas yang dianut dalam Kerangka Sendai. Lebih dari 180 undang-undang penanggulangan bencana diidentifikasi dari periode 1945-2018 dari situs Badan Penanggulangan Bencana Indonesia dan satu studi penelitian. Enam belas dokumen memenuhi kriteria inklusi berikut: (a) berfokus pada PRB tingkat nasional dan (b) secara langsung menyebutkan disabilitas. Analisis isi undang-undang ini menunjukkan bahwa disabilitas dimasukkan sebagai salah satu elemen kerentanan sosial. Penyandang disabilitas sering disebut sebagai "kelompok rentan" atau salah satu dari banyak "kelompok rentan" dalam undang-undang tingkat yang lebih tinggi. Pengakuan atas kontribusi aktif penyandang disabilitas untuk PRB hanya terlihat dalam undang-undang tingkat yang lebih rendah baru-baru ini. Untuk meningkatkan implementasi Kerangka Kerja Sendai di Indonesia memerlukan pembaruan hukum di tingkat yang lebih tinggi agar selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) dan akan dibantu oleh pengembangan pedoman teknis tentang implementasi PRB inklusif disabilitas. Artikel ini dipublikasikan pada Mei 2020 di jurnal Science Direct