JAKARTA, KOMPAS.com - Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam forum Plenary Session 2nd High Level International Conference On Decade For Action "Water For Sustainable Development" di Dushanbe, Tajikistan, pada Selasa (07/06/2022).
"Investasi pengurangan risiko bencana dapat mengurangi setidaknya empat kali biaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur," ujarnya dalam rilis pers.
Oleh karena itu, penanggulangan bencana yang mencakup seluruh aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, penyelamatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi perlu menjadi kerangka kebijakan nasional yang penting.
Menurut Basuki, Pemerintah Indonesia telah mengusulkan empat konsep ketahanan berkelanjutan dalam menghadapi bencana, termasuk pandemi kepada dunia.
Pertama, pentingnya penguatan kesadaran siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif untuk meminimalkan risiko bencana.
Kedua, setiap negara didorong untuk berinvestasi di bidang sains, teknologi, dan inovasi.
Konsep ketiga, membangun infrastruktur yang tahan bencana dan tahan iklim. Seperti bendungan, pemecah gelombang, waduk, tanggul, dan infrastruktur hijau.
Keempat, komitmen bersama di berbagai pemangku kepentingan dan berbagai tingkatan mulai tingkat internasional, nasional, serta lokal untuk melaksanakan kesepakatan global.
Dengan menerapkan empat konsep tersebut, pemeritah berharap dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
"Khususnya tujuan ke-6 tentang air dan sanitasi, dengan memastikan ketersediaan air dan ketahanan terhadap bencana terkait air," pungkas Basuki.