bali.jpnn.com, DENPASAR - Kondisi geografis Pulau Bali yang berada pada pertemuan lempeng besar dunia menjadikannya rawan bencana gempa.
Bali kian rentan gempa dan tsunami mengingat wilayahnya berada di wilayah pesisir.
Kawasan yang diketahui paling rawan adalah pesisir di bagian selatan Kota Denpasar, seperti Pantai Sanur, Pantai Mertasari, dan Pantai Serangan.
Sejumlah sistem peringatan dini bencana tsunami pun dirancang sebagai Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) dan kesiapsiagaan.
Untuk mengidentifikasi respons masyarakat dalam rantai sistem peringatan dini tsunami ini, Institut Teknologi Bandung (ITB) menerjunkan tim peneliti.
Melalui Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, sebuah Forum Group Discussion (FGD) dibentuk.
FGD yang dilangsungkan pada Rabu (29/6) secara khusus melibatkan perangkat desa adat, kelurahan, dan banjar se-Kecamatan Denpasar Selatan (Densel).
FGD juga dihadiri langsung Ketua Tim Peneliti ITB Dr. Harkunti P. Rahayu, Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana, dan Kepala BPBD Kota Denpasar IB Joni Arimbawa..
"Wilayah Denpasar bagian selatan berpotensi terhadap bencana gempa yang bisa memicu tsunami," kata Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana.
Upaya peningkatan PRB dan kesiapsiagaan bencana tsunami ini, kata Alit Wiradana, bisa melalui upaya mitigasi menghadapi bencana.
"Salah satu upaya edukasi itu adalah melalui penelitian yang dilakukan para akademisi seperti rekan-rekan ITB ini," ujarnya.
Di lain sisi, Ketua Tim Peneliti ITB Harkunti P. Rahayu menuturkan saat ini pihaknya tengah melakukan penelitian dan pengkajian.
Yakni berkaitan dengan identifikasi alat komunikasi dan potensi aktor yang ada di masyarakat yang terlibat dalam rantai komunikasi sistem peringatan dini tsunami.
"Berdasarkan penelitian yang sedang kami kerjakan, kami mengadakan FGD ini untuk mengetahui respons masyarakat terhadap peringatan dini tsunami yang diterima," ulasnya.
Selain itu, Tim Peneliti ITB juga tengah memvalidasi hasil survei monkey tentang alat komunikasi potensi aktor dan peralatan sistem peringatan dini tsunami.
"Melalui FGD ini kami perlu tahu juga apakah di masyarakat terdapat hambatan yang terjadi dalam penerimaan dan penyebarluasan informasi peringatan dini tsunami," papar Harkunti. (gie/JPNN)