Laporan

TIM UGM PEDULI AGATS

 

---

Krisis kesehatan yang terjadi di Kabupaten Asmat menjadi pembahasan serius oleh civitas akademika Universitas Gadjah Mada, termasuk yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) yang memiliki Pokja Bencana segera melakukan koordinasi untuk tindak lanjut kasus Asmat ini. Koordinasi yang dilakukan juga bekerjasama dengan universitas dan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Dokumentasi Tim: Tim UGM

Sebelum keberangkatan tim UGM ke Agats, pada 22 Januari 2018, dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat dr. Mei Neni Sitaresmi, SpA(K)., PhD dilakukan rapat koordinasi tentang situasi di Asmat dan paparan oleh Ketua Pusat Krisis Kesehatan. Hasilnya adalah diperlukan bantuan untuk jangka panjang atau pada tahap recovery.

Pada 22 januari 2018,Pengabdian Masyarakat UGM mengirimkan surat ke FKKMK UGM agar menugaskan perwakilan untuk ikut dalam TIM DERU UGM ke Agats. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD dan Sutono, S.Kp, M.Sc ditugaskan ke Agats sebagai perwakilan FKKMK UGM yang juga merupakan anggota Pokja Bencana FKKMK UGM.

Namun tim UGM mengalami kendala ketika pembentukan tim seperti adanya keputusan yang mendadak sehingga waktu persiapan singkat, misi ketika ke Amsat belum jelas. Tetapi dibantu dengan adanya sumber daya yang cukup, networking yang luas dan manajemen yang bagus sehingga membantu adanya pembentukan tim ini. Laporan dari tim inilah yang menjadi dasar rekomendasi rencana kegiatan selanjutnya.

 

 

Dokumentasi tim: Koordinasi dengan Bupati

 

Selama 1 minggu (23-28 Januari 2018) berikut temuan dan hasil asesmen tim tentang kondisi Asmat:

1. Masalah gizi merupakan problem kronis, respon akut untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan difteri sudah cukup. Tim UGM melakukan assessment untuk bantuan program jangka menengah.
2. Permasalahan keuangan tidak terlalu menjadi persoalan tetapi masalah fasilitas dan peralatan (yang baru beberapa bulan ada) yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
3. Birokrasi yang-inefisien, . program banyak tetapi luaran program tidak jelas.
4. Masalah perilaku dan budaya yang mempengaruhi proses layanan dan sistem kesehatan yang berjalan sehingga intervensi selanjutnya perlu mempertimbangkan hal ini.
5. Medan yang ekstrim atau berat
6. Masih adanya masalah politik.

 

Dokumentasi Tim: Situasi di Puskesmas Akats

 

Dokumentasi tim: Pasien di ruang rawat inap puskesmas Akats

 

Selain permasalahan di atas, ketika tim di Puskesmas Akats ditemukan juga permasalahan sebagai berikut:

• Kecamatan Akats (50 Km dari Agats): 18 desa, terdapat beberapa puskesmas (4 bangunan rusak, petugas masih ada) dan desa terjauh 3 jam dengan menggunakan SB-45 PK
• Jumlah penduduk yang di-c over : 6613 jiwa (Asmat : 96.000)
• SDM : kepala puskesmas (SKM), tidak ada dokter, pegawai kontrak
• Kriteria/ indikator/tool assessment status nutrisi tidak jelas
• Pencatatan dan pelaporan diragukan valinasinya
• Penduduk sering berpindah tempat tinggal
• Pendapat dari Kapus: masalah biroksasi terkait anggaran, perilaku masyarakat, beratnya medan.
• Dari 23 distrik (Kecamatan) di Asmat, baru 18 ada puskesmas. Hanya 5 puskesmas yang ada dokternya.

 

 

Dokumentasi Tim: RSUD Agats

 

Dokumentasi Tim: Suasana RSUD Agats

 

Sedangkan permasalahan yang ada di rumah sakit:

• Terdapat 84 tt, HCU, OK, UGD, Lab. Radiologi
• UGD ; 70 Kunjungan /hari – cukup tinggi
• Gaji : SpB 43-68 juta, DU 12-14 juta, perawat 6 juta. Tetapi tidak ada tenaga yang mau ditempatkan.

 

 

Dokumentasi Tim: Tim UGM

 

Berdasarkan hasil temuan tersebut maka Tim UGM yang berangkat memberikan usulan sebagai berikut:

Usulan Kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Membantu pelayanan program bantuan supaya terjamin sampai ke konsumen: HPK  diperluas, kontrol hingga level  konsumen
2. Membantu ketersediaan nakes sementara
3. Program jangka menengah

• Pengiriman mahasiswa KKN ke Asmat
• Pengiriman Dokter intership ke Puskesmas
• Bisa adanya pengiriman residen bedan (dan lainnya) ke RSU Agast
• Keterlibatan universitas, RS Sarjito, Kemenkes

 

Dokumentasi Tim: Rapat koordinasi hasil asesmen tim UGM

Menanggapi hasil asesmen ini, maka tanggal 2 februari 2018, dilaksanakan kembali webinar koordinasi untuk mendengarkan hasil asesmen tim yang berangkat. Webinar ini kembali melibatkan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan juga organisasi Dokter Bhineka Tunggal Ika. Berikut catatan rencana tindak lanjut:

1. Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes menginformasikan bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan pernyataan bahwa situasi KLB sudah teratasi sehingga kegiatan jangka menengah dapat dilaksanakan. Selain itu, pemerintah akan merencanakan penguatan puskesmas di Kabupaten Asmat sehingga kegiatan selanjutnya dapat bergabung dalam penguatan sistem baik di dinas kesehatan dan puskesmas.
2. Membuat proposal program sebagai acuan untuk melakukan kegiatan jangka panjang dengan sumber pendanaan yang bisa diandalkan. Tidak hanya dilakukan pendampingan harus diberikan contoh langsung menyelesaikan suatu masalah dan selalu dikontrol. Hal ini membutuhkan waktu yang lama sehingga harus berkesinambungan.
3. Hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke UGM untuk melibatkan unsur yang lain.

Dokumentasi Tim: Kepala Pusat Krisis Kemenkes sedang menyampaikan usul

 

Dituliskan oleh Madelina berdasarkan laporan Tim UGM 

1.   Melakukan kegiatan untuk melakukan pendampingan misalnya di satu kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan disana. Tidak hanya masalah medis hanya orang medis saja, tetapi juga dengan antropologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain.  Tidak hanya dilakukan pendampingan harus diberikan contoh langsung menyelesaikan suatu masalah dan selalu dikontrol. Hal ini membutuhkan waktu yang lama sehingga harus berkesinambungan.

Reportase Zoom Meeting

Presentase Duseminasi Hasil

DampakPembatasan Sosial Berskala Besar di Komunitas TerhadapKunjunganPasien COVID-19Rumah Sakit se-Jabodetabek dan DIY

12 Oktober 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan hasil penelitian (kiri), pembahasan dari Dinkes DIY (tengah) dan Dinkes DKI (kanan)

PKMK – Yogya. Hasil penelitian ini dipaparkan oleh Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt dengan 3 orang pembahas yaitu dr. Darwito dari PERSI, dr. Fitri dari Dinkes DIY dan dr. Sulung dari Dinkes DKI. Regulasi terkait dengan COVID-19 oleh pemerintah DKI dan DIY, maupun pemerintah pusat sudah ada dan cukup banyak diterbitkan terutama untuk mengatur pembatasan sosial baik itu pembatasan sosial skala besar (PSBB) maupun skala komunitas. Sebelum kebijakan PSBB diberlakukan, sudah ada kebijakan pembatasan sosial di beberapa daerah, dan setelah PSBB semakin banyak aturan yang diterbitkan. Persepsi masyarakat terhadap regulasi dan pedoman yang diterbitkan pemerintah cukup baik. Sebagian besar responden menyatakan ada informasi dari tokoh masyarakat, kelurahan/RT/RW kepada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19.Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah DIY dan Jabodetabek mampu menekan tingkat kunjungan pasien periode Maret hingga Juli, terlihat bahwa tidak terjadi lonjakan yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Sehingga selama belum terjadi lonjakan kunjungan pasien dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, dapat memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) baik berupa memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan.

Diskusi :

Sesi diskusi membahas 3 topik secara umum yaitu terkait gambaran PSBB di DKI, gambaran pembatasan di DIY dan terkait ketaatan terhadap kebijakan yang dibentuk. dr. Sulung menyatakan sepakat dengan hasil penelitian. Memang setelah 2 minggu pelaksanaan PSBB yang pertama di Jakarta, terjadi penurunan kasus. Dan selama PSBB berlangsung dilakukan pemetaan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sebagai kesiapan jumlah pasien semakin banyak. Masyarakat yang dihadapi bukan hanya pekerja lokal, melainkan juga banyak masyarakat yang melakukan perjalanan luar kota untuk urusan pekerjaan. Peran seluruh fasyankes perlu untuk ditingkatkan. Mungkin yang menjadi perhatian ke depannya terkait penelitian ini adalah mengenali karakteristik responden. Misalnya responden yang berusia di atas 60 tahun mungkin tidak mengetahui adanya informasi lewat media sosial atau responden yang tinggal di perumahan elit mungkin tidak mengetahui adanya informasi dari kepala RT/RW setempat. Selanjutnya terkait dengan PSBB yang disampaikan oleh dr. Fitri, DIY memang tidak menerapkan PSBB namun terdapat regulasi terkait dengan pembatasan. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) COVID di DIY tidak hanya di tingkat provinsi namun sampai dengan tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa. Pembentukan satgas ini sangat efektif. Khususnya di desa dengan adanya satgas maka terbangun pemberdayaan masyarakat. Apabila ada kasus di desa maka terbentuk koordinasi di Satgas desa dengan puskesmas. Sehingga masyarakat bekerja sama dalam penanganan COVID-19 di desa.

dr. Darwito menunjukkan gambaran terkait kebijakan PSBB, poin penting keberhasilkan kebijakan ini adalah ketaatan. Masyarakat banyak yang tidak taat disebabkan oleh factor keterbatasan pengetahuan, merasa tidak peduli dan belum menjadi prioritas hidup. Masyarakat merasa tidak peduli karena belum tersentuh dan bagi masyarakat ekonomi masih menjadi prioritas yang utama. Pengetahuan terkait COVID ini juga selalu berubah sehingga mitigasi juga berubah. Artinya komunikasi yang utama, bagaimana perubahan ini dapat disosialisaikan dengan baik kepada masyarakat. Salah satu mitigasi yang sudah ada adalah dengan adanya peraturan dan pelaksanaan atas peraturan tersebut.

Narasumber menekankan kembali penelitian ini merupakan dokumentasi dari bagaimana PSBB bisa mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat menyikapi kebijakan PSBB. Dinkes DIY sudah memanfaatkan waktu leg seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu waktu selama belum terjadi lonjakan, pada saat PSBB dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan. Dari awal pengembangan proposal sudah concern dengan juga pelayanan kesehatan untuk pasien non COVID-19. Ternyata sudah diakomodasi juga oleh Dinkes DKI, pasien non COVID-19 yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan. Penelitian tentang kebijakan bukan untuk membandingkan antara DKI dan DIY. Namun hanya mendokumentasikan bagaimana kebijakan pembatasan yang diterbitkan oleh pemenrintah lokal berdasarkan karakteristik daerahnya. Karakter masyarakat di DKI dan DIY berbeda, dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI bersifat top down, sementara DIY bersifat bottom up. Strategi kebijakan ini sangat tepat, misalnya di DIY tidak PSBB karena peran tokoh masyarakat di komunitas lebih banyak dan lebih kuat.

Hasil penelitian ini mendapatkan apresiasi dari pihak eksternal dan harapannya ada penelitian lanjutan melihat kasus COVID-19 terus berkembang begitu juga dengan kebijakan dan teori terkai COVID-19. Penelitian dengan menggunakan data yang lebih banyak dan lebih melibatkan sektor lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menyarankan supaya ketaatan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembatasan sosial lebih ditingkatkan dan informasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 sebaiknya lebih melibatkan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah, petugas kesehatan dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Fasilitas kesehatan juga aktif dalam meningkatkan layanan kesehatan sebagai kesiapan kemungkinan menghadapi lonjakan pasien.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM