Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Pelatihan Puskesmas Disaster Plan”
November 2025-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi potensi bencana dan krisis kesehatan yang kerap melanda wilayahnya. Tahun 2024, Dinkes Provinsi NTB juga menfasilitasi 18 RS Pemerintah di area Provinsi NTB dalam penyusunan dokumen Hospital Disaster Plan, dimana dari kegiatan tersebut dihasilkan 16 dokumen HDP. Pada 6 November 2025, kegiatan berlanjut dengan Pelatihan Penyususan Dokumen Perencanaan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas yang dihadiri oleh 30 orang peserta dari 10 Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota.
Melalui kegiatan Workshop Penyusunan Dokumen Puskesmas Disaster Plan, tenaga kesehatan dari berbagai kabupaten dan kota di NTB dilatih untuk menyusun pedoman operasional yang sistematis dan aplikatif saat terjadi krisis kesehatan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan dukungan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada, serta menjadi bagian dari upaya nasional memperkuat manajemen krisis kesehatan berbasis fasilitas pelayanan primer.
Workshop berlangsung dengan format interaktif yang menggabungkan paparan teori, diskusi, dan latihan penyusunan dokumen secara langsung. Peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai komponen utama Puskesmas Disaster Plan yang meliputi analisis risiko, sistem pengorganisasian tanggap darurat, pengelolaan sumber daya, dan tata laksana pelayanan kesehatan di masa bencana. Melalui pendekatan Hazard Vulnerability Analysis (HVA), peserta diajak mengidentifikasi risiko lokal dan merancang skenario respons yang realistis sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Selain materi teknis, kegiatan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penerapan Disaster Plan. Peserta mempraktikkan penyusunan struktur tim komando bencana di puskesmas, pembagian tugas antarunit, serta alur komunikasi antarinstansi seperti Dinas Kesehatan, BPBD, dan rumah sakit rujukan. Simulasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap elemen puskesmas memahami peran dan prosedurnya ketika terjadi bencana, mulai dari triase korban hingga pengelolaan logistik dan fasilitas medis darurat. Dalam sesi ini juga dibahas strategi menjaga keberlanjutan pelayanan dasar, termasuk imunisasi dan pelayanan ibu-anak, ketika situasi darurat berlangsung.
Kegiatan diakhiri dengan presentasi hasil penyusunan dan sesi After Action Review untuk menilai kelengkapan dokumen serta kesiapan penerapannya di lapangan. Hasilnya, seluruh peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan komitmen dalam menyusun serta menerapkan Puskesmas Disaster Plan di wilayah kerja masing-masing. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan operasional yang mampu memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di tengah bencana. Melalui inisiatif ini, NTB memperlihatkan langkah nyata membangun sistem kesehatan yang tangguh, berdaya adaptasi tinggi, dan siap melindungi masyarakat kapan pun krisis datang.
Reporter: Vina Yulia Anhar, SKM, MPH