Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam bidang penanggulangan risiko bencana (disaster risk management/ DRM). Penelitian kuantitatif ini mengkaji tingkat implementasi kerangka strategis, legislatif, dan kelembagaan, serta kapasitas pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan terkait melalui lima ruang lingkup analitis: (1) tingkat kesiapan dan kerangka hukum; (2) kerangka keuangan; (3) aspek kebijakan; (4) kerjasama dan kemitraan; (5) komunikasi. Kemampuan kotamadya dan kota-kota untuk menanggapi bencana juga dianalisis dan dibandingkan. Dalam makalah ini, hipotesis awal peneliti adalah bahwa penerapan konsep kebijakan DRM yang efektif di kota-kota Serbia memerlukan transformasi strategis, taktis, dan operasional yang berkelanjutan dari administrasi publik dan sistem manajemen publik untuk memperkuat kapasitas kemandirian lokal. pemerintah untuk pencegahan, persiapan, respons, dan pemulihan bencana. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal NCBI

Selengkapnya

Rumah sakit yang belum memiliki Hospital Disaster Plan (HDP) akan mengalami kesulitan untuk mengoperasionalkan manajemen penanganan bencana mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Demikian juga akan terjadi bagi rumah sakit yang sudah memiliki HDP namun belum operasional. Sejauh ini hampir semua rumah sakit telah memiliki dokumen HDP baik yang sebatas dokumen tertulis maupun dokumen yang sudah pernah disosialisasikan, diujicoba di atas meja/ table top exercise (TTX), disimulasikan, direvisi dan dikembangkan. Melalui dokumen HDP, Rumah Sakit memahami bahwa dokumen HDP adalah bentuk kesiapan rumah sakit untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Artinya dokumen yang disusun harus seoperasional mungkin sehingga saat terjadi bencana, seminimal mungkin fungsi rumah sakit tidak terganggu serta memastikan layanan rutin sehari-hari tetap berjalan.

KAK    MATERI & DOKUMENTASI