Solo (ANTARA) - Pemerintah berupaya memperkuat koordinasi dalam menangani bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

"Terkait dengan penanganan bencana, sesuai laporan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, red), saat ini memang sedang dalam peralihan musim dari penghujan ke kemarau sehingga intensitas hujan cukup tinggi," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani di Solo, Senin.

Ia mengatakan hujan masih akan terus terjadi sehingga pihaknya sudah meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPD) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk waspada.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Daerah setempat agar waspada atas ancaman bencana, di antaranya bencana banjir dan longsor," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini tim sudah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. "Seperti Papua, sudah tanggap darurat selama dua minggu, di daerah lain kami juga sudah mengirim tim untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan kepada korban dan warga yang ada di sekitar situ," katanya.

Sebelumnya, khususnya di Soloraya, pada 6 Maret lalu banjir menggenangi beberapa titik di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri. Selain menggenangi rumah warga, banjir yang sebagian akibat kiriman air dari Gunungkidul, DIY juga menggenangi ratusan hektar sawah milik masyarakat.

Terkait dengan banjir di Klaten, dikatakannya, akibat jebolnya tanggul sejumlah sungai, sebagai langkah penanganan, saat ini BPBD bersama instansi terkait dan masyarakat tengah melakukan upaya perbaikan sementara dengan menutup tanggul dengan karung berisi pasir.

Sementara itu, banjir juga baru saja terjadi di sejumlah lokasi di Yogyakarta dan Papua. Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan sebanyak 79 orang meninggal akibat banjir bandang di Papua, yaitu 72 orang meninggal di Kabupaten Jayapura dan tujuh orang di Kota Jayapura.

sumber: antara.com

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kesadaran menghadapi bencana memang tidak boleh cuma dimiliki orang-orang dewasa. Sebab, bencana-bencana datang menimpa suatu daerah tidak pernah memilih siapa yang menjadi korbannya.

Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi mengatakan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana harus ditanamkan sejak dini. Setidaknya, anak-anak dapat melindungi dirinya sendiri ketika terjadi bencana.

"Maka itu, kami ada Tagana Masuk Sekolah, ditanamkan mulai dari PAUD sampai mahasiswa. Nanti juga ada Tagana Masuk Kampus," kata Untung di Lapangan Desa Selomartani, Ahad (17/3).

Pada kesempatan itu, dilaksanakan pengukuhan Desa Selomartani sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB). Kegiatan itu diinisiasi Dinas Sosial DIY dan bekerja sama dengan Pemkab Sleman.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur DIY, Sri Pakualam X, dan Bupati Sleman Sri Purnomo. Selain itu, ada 50 warga Desa Selomartani yang dikukuhkan sebagai relawan KSB.

Saat ini, DIY sudah memiliki sebanyak 50 kampung yang sudah dikukuhkan sebagai KSB. Khusus untuk Kabupaten Sleman sudah terdapat 12 kampung yang sudah dikukuhkan sebagai KSB.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan pengukuhan Desa Selomartani harus membuat masyarakat memiliki kesiapsiagaan dan keterampilan lebih baik. Utamanya, dalam mengurangi resiko ketika terjadi bencana.

Ia menilai, kesiapsiagaan dan keterampilan itu merupakan modal yang sangat penting mengingat Kabupaten Sleman memiliki beragam potensi bencana alam. Setidaknya ada tujuh potensi bencana.

"Di antaranya erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, puting beliung, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran, kecuali tsunami karena kita jauh dari laut," ujar Sri.

Bahkan, Sri merasa bencana alam sudah menjadi bagian dari kearifan lokal bagi masyarakat Kabupaten Sleman. Untuk itu, ia menekankan masyarakat harus memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana.

Sehingga, lanjut Sri, membentuk Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Sleman terbilang cukup mudah. Ini karena masyarakat sudah cukup akrab dengan berbagai macam bencana yang datang.

Namun, tentu saja Kampung Siaga Bencana tidak boleh sekadar seremonial yang dilakukan dalam pengukuhan belaka. Masyarakat harus benar-benar terbiasa melaksanakan penanggulangan bencana. "Ini (KSB) merupakan model penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat," kata Sri.