Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan pendirian pos komando mitigasi bencana tanah longsor di Kota Ambon, Maluku, untuk mengantisipasi potensi bencana susulan akibat hujan berintensitas tinggi yang masih terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin, mengatakan pos komando difungsikan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mengoordinasikan langkah mitigasi terhadap bencana hidrometeorologi basah.

“Pos komando juga disiagakan untuk memantau dan merespons potensi bencana lainnya akibat cuaca ekstrem,” ujarnya.

Langkah ini menyusul kejadian tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (21/6) di Kelurahan Negeri Passo dan Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

BNPB mengkonfirmasi longsor tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan tiga kepala keluarga terdampak langsung.

Berdasarkan laporan yang dihimpun BNPB hingga Minggu (22/6) malam, longsor disertai material pohon tumbang juga mengancam bangunan milik 32 Kepala Keluarga (KK) lainnya di lokasi permukiman terdampak.

Menurut Abdul, tim reaksi cepat BPBD Kota Ambon telah mengevakuasi warga terdampak di Negeri Passo dan Baguala, juga mendistribusikan logistik penanganan darurat, seperti terpal, sekop, gerobak, dan karung.

"Pembersihan material longsoran dan pohon tumbang telah dilakukan, dan aktivitas warga di area terdampak mulai kembali normal," kata dia.

Sejumlah wilayah lain di Kota Ambon turut dipetakan sebagai daerah rawan longsor antara lain Kelurahan Batu Meja, Batu Gajah, Waihoka, Karang Panjang, Halong, dan Negeri Soya di Kecamatan Sirimau, kemudian Kelurahan Hatalai di Kecamatan Leitimur Selatan, lalu Negeri Urimessing di Kecamatan Nusaniwe, serta Kelurahan Hunuth Durian Patah di Kecamatan Teluk Ambon.

Dalam kondisi demikian BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika hujan intensitas sedang --sangat deras mengguyur, khususnya yang bermukim di lereng perbukitan atau dekat aliran sungai.

"Masyarakat juga kami harapkan tetap mematuhi imbauan petugas yang bersiaga di wilayah rawan bencana," kata dia.

Dalam upaya memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di wilayah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al Haris bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Senin (23/06/25) di Kantor BNPB RI, Jakarta. 

Dalam kunjungan ini, Gubernur Al Haris melaporkan situasi bencana serta memperkuat koordinasi antarlembaga dan mendorong percepatan penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis kolaborasi pusat-daerah. Turut mendampingi Gubernur Al Haris dalam pertemuan tersebut antara lain Danrem 042/Gapu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Kadis Kominfo, Plt Kaban Kesbangpol, Karo Adpim, Kabid Kedaruratan BPBD, dan Kaban Penghubung.

Sementara dari BNPB RI hadir sejumlah pejabat tinggi termasuk Irtama BNPB Yulianto, Deputi Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi, Karo Perencanaan Andi Evi, Direktur Pemulihan Sosial & SDA Eni, serta Plt Kapusdalops Riswadi

“Alhamdulilah hari ini saya dengan pak Danrem, Kalak BPBD menghadap Kepala BNPB dengan jajaran untuk melaporkan situasi Karhutla dan bencana lainnya di Jambi,” jelas Gubernur Al Haris.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menekankan perlunya dukungan BNPB dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, logistik penanggulangan dan lainnya.

“Dengan menghadap Kepala BNPB RI, kita berharap support dari BNPB pusat mengatasi masalah-masalah di daerah yang sekiranya perlu dukungan. Baik dari sarana dan prasarana serta perlengkapan lainnya,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyambut baik langkah proaktif tersebut dan menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana secara sistematis dan berkelanjutan.