Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Jawa Tengah untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti kekeringan dan hujan lebat pada musim kemarau 2025.
"Berdasarkan surat Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II bernomor e.B/KL.00.02/020/KBB2/VII/2025 tentang Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Jawa Tengah Periode Dasarian II Juli 2025, sebanyak 27 dari 54 Zona Musim (ZOM) di Jawa Tengah telah memasuki musim kemarau pada Dasarian II Juli 2025," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Minggu (13/7) mengutip Antara.

Menurutnya, wilayah yang sudah memasuki musim kemarau tersebar di sebagian besar Kabupaten Brebes, Tegal, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Blora, hingga Demak.

Bahkan, untuk wilayah Boyolali, Jepara, dan Wonogiri berstatus waspada kekeringan meteorologis, sedangkan Klaten berstatus siaga kekeringan meteorologis.

"Hasil monitoring parameter iklim global seperti ENSO (El Nino-Southern Oscillation) serta IOD (IndianOcean Dipole) saat ini berada dalam kondisi netral dan diprediksi tetap netral hingga semester kedua tahun 2025," katanya

Sementara suhu muka laut(Sea Surface Temperature/SST) di perairan Indonesia pada periode Juli hingga Desember 2025, kata dia, secara umum diprediksi akan didominasi oleh normal hingga anomali positif atau lebih hangat dengan kisaran nilai 0,5 derajat Celius hingga 2 derajat Celsius.

Dengan demikian, lanjut dia, hujan masih berpotensi terjadi pada Dasarian II Juli 2025 di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

Ia mengatakan tiga wilayah di Jawa Tengah, yakni Purbalingga, Banjarnegara, dan Pekalongan, masuk dalam kategori waspada terhadap curah hujan tinggi yang berkisar 150-200 milimeter per dasarian.

"Bahkan, hujan lebat berpotensi terjadi pada hari inidi sejumlah wilayah dataran tinggi, seperti Karangreja dan Bojongsari (Kabupaten Purbalingga), Batur dan Kalibening (Banjarnegara), Paninggaran (Pekalongan), hingga wilayah selatan Kabupaten Tegal dan Brebes. Sementara untuk tanggal 14-20 Juli, potensi hujan lebat dinyatakan nihil," tutupnya.

TEMPO.CO, Depok - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sedang mengupayakan respons cepat dalam penanggulangan bencana. Pemerintah meminta pertolongan pertama tim evakuasi mesti tiba sebelum enam jam setelah kejadian bencana.

"Enam jam harus sampai. Sebab, enam jam pertama penting untuk melakukan penyelamatan korban jiwa," kata JK saat membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan (PIT-RB) ke-4 2017 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin, 8 Mei 2017. 
Menurutnya, respons cepat terhadap penanganan bencana bisa mengurangi dampak besar timbulnya korban. Bahkan kedatangan tim evakuasi yang cepat bisa mengurangi biaya penanganan bencana. "Pemerintah sekarang perlu melakukan konstruksi program untuk mengurangi bencana. Salah satunya tiba sebelum enam jam setelah bencana," ucapnya.

Selain itu, peran media sangat penting dalam membantu penanganan bencana. Sebagai contoh, kata dia, bencana tsunami di Aceh pada 2004, yang meluluhlantakkan tanah rencong itu. Karena informasi media begitu cepat, banyak pihak yang langsung menolong.

"Bahkan banyak media asing yang juga menginformasikan sehingga banyak negara ikut membantu rekonstruksi pembangunan di Aceh. Pengaruh media sangat diperlukan dalam penanganan bencana," tuturnya.

Menurut dia, meski telah menelan Rp 50 triliun dalam membangun kembali Aceh pasca-tsunami, hingga saat ini belum seluruh wilayah terdampak bencana tersentuh pembangunan. "Sampai sekarang belum seluruhnya tersentuh. Namun pemerintah sudah mencoba merekonstruksi Aceh pasca-tsunami," ucapnya.