JAKARTA  - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), meminta pemerintahan Joko Widodo agar segera membuat road map penanganan bencana erupsi gunung Sinabung yang tidak kunjung selesai.

"Pola penanganan bencana gunung Sinabung tidak dibuat secara berkelanjutan. Ditangani ketika terjadi letusan saja," ujar Sekretaris
Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Adolfin Deslina Datang di Kecamatan Payung, Karo, 1 Februari 2015.

Dia mengatakan status bencana gunung Sinabung belum menjadi bencana nasional memang membuat penanganan pasca bencana tidak pernah maksimal karena hanya ditangani oleh pemerintah Kabupaten Karo saja.

"Penanganan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang akan direlokasi ke tempat yang aman tidak kunjung terealisasi," ujarnya.

Dia mengatakan perlu memberikan pemahaman tanggap bencana lanjutan terhadap masyarakat sekitar Gunung Sinabung. Masyarakat dapat memahami potensi bahaya erupsi Gunung Sinabung.

"Perlu ada pembangunan sarana dan prasarana dampak bencana di Karo. Masyarakat dapat bersiap ketika tanda- tanda bencana akan terjadi," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut GMKI juga melaksanakan Peringatan Hari Relawan GMKI yang jatuh pada Tanggal 1 Februari, untuk mengenang
kepergian 7 relawan GMKI yang terkena awan panas pada 1 Februari 2014 lalu.

GMKI juga menggelar aksi sosial di seluruh cabang GMKI setanah air. "Kami menjadikan momentum perenungan gugurnya 7 saudara kami
tersebut untuk semakin semangat mengabdi kepada negeri," ujarnya.

Peringatan Hari Relawan GMKI ini dihadiri oleh ke tujuh Keluarga Relawan GMKI yang menjadi korban bencana Gunung Sinabung yang terjadi
pada setahun yang lalu.

Peringatan Hari Relawan GMKI ini juga dihadiri ratusan kader GMKI di Sumatera Utara dan Aceh dengan mengunjungi
makam ke 7 Relawan GMKI dan meletak batu pertama pembangunan monumen Hari Relawan GMKI di Desa Payung, Karo.

"Monumen tersebut menjadi pertanda semangat 7 relawan GMKI akan tetap bersama kami dalam menjalankan tugas untuk mengabdi," ujarnya.

sumber: TRIBUNNEWS.COM

Padang - Sebanyak 2.000 orang siswa dari 18 SMA dan SMK di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengikuti latihan mitigasi bencana di lapangan Imam Bonjol Padang, difasilitasi lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Director of Community Network ACT, Rini Maryani di sela-sela acara, Sabtu (31/1), mengatakan pelatihan terbuka tersebut diberikan agar peserta lebih teredukasi dan memiliki pemahaman lengkap mengenai mitigasi bencana.

"Sumbar merupakan salah satu daerah rawan bencana, sehingga masyarakatnya harus memiliki pemahaman terhadap mitigasi bencana tersebut," ujarnya.

Siswa yang menjadi peserta pelatihan menurut dia, diharapkan dapat menjadi agen edukasi bagi teman sebaya atau pelajar di tingkat bawahnya.

Menurut dia, pihaknya mengapresiasi dukungan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah yang mendukung penuh pelatihan tersebut.

Dia juga mengapresiasi Dinas Pendidikan (Disdik) Padang yang mendukung kegiatan mitigasi dan perlindungan diri masyarakat terhadap bencana itu.

"Kami optimis, dengan pemahaman yang lebih baik terhadap mitigasi akan dapat mengurangi resiko korban jiwa saat terjadi bencana," katanya.

Acara tersebut, jelasnya, sekalian dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama antara ACT dan Sentra Pelajar Indonesia (SPIN) untuk program "Komunitas Gemar Berbagi".

"Program itu diharapkan akan mengaktivasi kanal-kanal kemanusiaan di Kota Padang," kata dia.

Salah seorang peserta, Murni mengaku mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam hal menghadapi situasi saat bencana.

Dia menambahkan akan menginformasikan apa yang didapatnya kepada teman dan warga lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

sumber: hanter