TRIBUNPALU.COM, PALU – Anggota Komisi II DPRD Sulteng melakukan Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas Raperda Penanggulangan Bencana Alam, Selasa (28/6/2022) siang.

Bencana alam pada 2018, meninggalkan duka yang teramat dalam bagi Sulawesi Tengah.

Melalui bencana alam tersebut pemerintah bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah membuat naskah akademik dengan tujuan untuk rancangan peraturan daerah untuk perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tetang penyelenggaraaan penanggulangan bencana alam.

“Perancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengabggualan bencana dapat kita selesaikan bersama sehingga dapat mengantisipasi jika terajdi dikemudian hari, ini agar masyarakat dapat merasakannya secara langsung dikemudian hari,” Ujar Yahdi Basma

Yahdi Basma menambahkan rancangan perundang-undangan ini dibuat sebagai tanggung jawab negara.

“Kita membuat rancangan mengenai penanggulangan bencana dibuat sebagai bentuk tangungjawab negara dan hadirnya negara dalam memberikan rasa perlindungan, rasa aman, dan rasa nyaman bagi seluruh rakyat, khususnya yang terkena bencana,” ujar Yahdi Basma

Dalam pembuatan perda tidak boleh bertentangan atau melampaui  dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya. (*)

Balikpapan, IDN Times - PLN bersama seluruh BUMN di Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat mengoperasikan Posko Siaga Tanggap Bencana Nasional di Kutai Kartanegara (Kukar). Posko siaga ini bertujuan sebagai pusat penanggulangan dan mitigasi bencana ke depannya dipusatkan di tempat ini. 

“Sebagai penugasan dari Kementrian BUMN, PLN mengelola 28 Rumah BUMN yang bisa dijadikan wadah bersama, mulai dari mengembangkan UMKM, Co- Working Space, Basecamp Milenials BUMN dan terakhir sebagai pusat kegiatan Satgas Bencana BUMN untuk memitigasi dan penanggulangan awal saat terjadi bencana,"  kata Senior Manager PLN UIW Kaltimra Efron L Gaol dalam pers rilis.

selengkapnya https://kaltim.idntimes.com