Pengantar

Meningkatkan kapasitas rumah sakit baik itu dalam hal kemampuan, pengetahuan, perencanaan, sumber daya, fasilitas, maupun kesadaran akan krisis kesehatan menjadi prioritas utama untuk merespon kondisi gawat darurat. Hal tersebut sampai sekarang merupakan tantangan dalam pengembangan ilmu manajemen bencana di rumah sakit.

Amanah memperkuat kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana tertuang  dalam Undang Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Kesiapsiagaan bencana disebutkan pada bagian fasilitas kesehatan, termasuk turunan perundangan sebelumnya dalam PMK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Krisis Kesehatan yakni mengenai < italic; vertical-align: baseline;">health care facilities preparedness. Selanjutnya kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana juga menjadi salah satu penilaian akreditasi rumah sakit. Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 menyatakan bahwa semua rumah sakit wajib terakreditasi, dimana kemudian pada peraturan Kepmenkes Nomor 1128 Tahun 2022 tertulis tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit yang salah satu isinya menyatakan RS harus mampu melakukan < italic; vertical-align: baseline;">Self Assesment terkait kesiapan menghadapi bencana. 

Memiliki dokumen HDP tidak serta merta membuat penanganan respons bencana menjadi mudah, lancar dan tidak ada masalah karena kekacauan atau < italic; vertical-align: baseline;">chaos akan tetap terjadi di awal masa respon untuk setiap jenis bencana. Namun, durasi kekacauan akan menjadi lebih singkat dengan adanya perencanaan dan peningkatan kapasitas yang dipersiapkan saat sebelum terjadi bencana dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak memiliki perencanaan sama sekali. 

Sejauh ini, hampir semua rumah sakit telah memiliki dokumen HDP, baik HDP sebatas dokumen tertulis maupun dokumen yang sudah pernah disosialisasikan, diujicobakan di atas meja/ < italic; vertical-align: baseline;">table top exercise (TTX), di simulasikan, direvisi dan dikembangkan. Namun, penting disadari bahwa fungsi HDP lebih dari sekedar dokumen perencanaan, tetapi panduan yang operasional dan budaya kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, harapannya dokumen HDP dapat berfungsi pada situasi bencana termasuk dan tetap dapat menyelenggarakan layanan rutin sehari-hari. Oleh karena itu, di HDP akan diatur mengenai siapa melakukan apa, kepada siapa koordinasi, alur komunikasi seperti apa, rencana cadangan dan detail SOP saat bencana.