Jakarta – Humas BRIN. Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Amarulla Octavian, menegaskan pentingnya penguatan kebijakan mitigasi risiko bencana berbasis riset dan inovasi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka webinar bertema *Strategi Mitigasi Risiko Bencana melalui Penguatan Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah: Praktek Baik Penanganan Bencana di Provinsi Sumatera Barat* yang digelar secara daring, Kamis (26/2).
Menurut Amarulla, tema tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, khususnya di wilayah Sumatera yang kerap menghadapi banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta potensi gempa bumi dan tsunami. “Penguatan kebijakan mitigasi risiko bencana berbasis riset dan inovasi menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa riset dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanggulangan bencana di Sumatera, BRIN telah membentuk *Task Force Supporting Penanggulangan Bencana* sebagai wujud nyata peran lembaga melalui pendekatan ilmiah.
Peran strategis BRIN diwujudkan melalui penyediaan data ilmiah dan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah. Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan citra satelit untuk pemetaan wilayah terdampak, analisis ilmiah pada fase tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga pengembangan teknologi inovatif seperti pemanfaatan drone, pemetaan risiko bencana, serta teknologi pengolahan air bersih dan air siap minum.
BRIN juga melakukan survei dan pemetaan wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna menghasilkan data spasial yang akurat sebagai dasar kebijakan penanganan bencana, baik pada fase darurat maupun pemulihan. Data tersebut sekaligus menjadi pijakan dalam perencanaan mitigasi bencana yang lebih komprehensif.
Selain itu, BRIN melaksanakan kajian forensik kayu untuk menelusuri asal-usul material kayu yang terbawa banjir dan longsor. Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga bersama Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendekatan ilmiah ini bertujuan menyediakan bukti ilmiah bagi penanganan pascabencana sekaligus mendukung kebijakan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.
Di bidang kesehatan dan sosial, BRIN juga melakukan pemeriksaan lingkungan dan kesehatan masyarakat pascabencana, termasuk perlindungan anak serta pemenuhan gizi balita. Pendekatan terpadu berbasis komunitas diterapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, mencegah timbulnya wabah penyakit, serta menjamin pemenuhan gizi dan kesehatan mental anak-anak terdampak bencana.
Amarulla menambahkan, dalam konteks kebijakan nasional, BNPB memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan nasional mitigasi risiko bencana. Kebijakan tersebut mencakup penguatan sistem peringatan dini, penyusunan kajian risiko bencana, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Di tingkat daerah, mitigasi risiko bencana diwujudkan melalui integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RKPD, dan Rencana Kontingensi Daerah. Dengan pendekatan ini, mitigasi tidak lagi bersifat responsif, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah.
Amarulla menilai Sumatera Barat sebagai salah satu contoh praktik baik dalam implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana di daerah. Provinsi tersebut menghadapi potensi bencana yang kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama BPBD dan pemangku kepentingan dinilai telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat mitigasi berbasis kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.
Praktik baik yang dilakukan antara lain penyusunan kajian risiko bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan, penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat, serta integrasi aspek kebencanaan dalam tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, penguatan peran komunitas dan lembaga pendidikan dalam membangun budaya sadar bencana juga menjadi bagian penting dari strategi daerah tersebut.
Menurutnya, pengalaman Sumatera Barat dapat menjadi model penguatan kebijakan daerah dalam mitigasi risiko bencana bagi provinsi maupun kabupaten/kota lain dengan karakteristik kerawanan serupa. Kebijakan mitigasi yang didukung data ilmiah, perencanaan matang, serta koordinasi antarlembaga terbukti mampu meningkatkan ketangguhan daerah sekaligus memastikan alokasi anggaran yang tepat pada tahap pembangunan infrastruktur pascabencana.
Ke depan, BRIN akan memfokuskan kebijakan penanggulangan bencana pada penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis riset, pengembangan peta risiko bencana yang dinamis, peningkatan edukasi dan diseminasi ilmu kebencanaan, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam konteks kelembagaan daerah, BRIN juga mendorong penguatan peran BRIDA dan Bapperida sebagai motor penggerak riset dan inovasi di daerah.
“Melalui forum ini, kami berharap terbangun pemahaman bersama bahwa mitigasi risiko bencana tidak cukup hanya berbasis pengalaman, tetapi harus diperkuat dengan bukti ilmiah, data yang valid, serta inovasi teknologi yang aplikatif,” tutup Amarulla saat secara resmi membuka webinar tersebut. (jml)