Tahun ini merupakan kedua kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan meniadakan mudik lebaran di tengah pandemi demi mencegah lonjakan kasus COVID-19. Memang angka kasus COVID-19 di Indonesia perlahan - lahan sudah menunjukkan penurunan, namun saat ini jumlah kasus ini masih tergolong tinggi. Hal ini diperkuat dengan dilaksanakannya vaksin, kelonggaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan semakin tinggi, ada pemahaman yang salah bagi beberapa masyarakat bahwa setelah mendapatkan vaksin tidak akan tertular COVID-19. Sementara vaksinisasi ini bukan serta merta “meredupkan” peredaran COVID-19, disiplin penerapan protokol kesehatan tetap harus berjalan. Artikel BBC News Indonesia pada 13 April, menuliskan bahwa merujuk data survei Kementerian Perhubungan pada Maret lalu, sebanyak 11% responden atau sekitar 27,6 juta orang menyatakan tetap akan melakukan mudik meski ada larangan dari pemerintah. Sosialisasi secara massif terkait larangan mudik ini akan dilakukan dan kepolisian juga menegaskan akan menindak tegas pelanggar larangan mudik.
Blog
Air, Perubahan Iklim, dan COVID-19: Memprioritaskan Mereka yang Berada di Lingkungan yang Sulit Air
Cuci tangan secara teratur sangat disarankan untuk memerangi SARS-Coronavirus 2 (COVID-19), yang memerlukan akses air yang cukup, aman, dan terjangkau selain yang diperlukan untuk memasak, kebutuhan minum/ hidrasi, dan sanitasi umum. Akses universal dan adil ke air, sanitasi, dan kebersihan adalah masalah kesehatan masyarakat yang kritis dan fokus dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6. Namun, lebih dari 50% populasi global tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai, dan 75% rumah tangga berpenghasilan rendah dan Negara - negara berpenghasilan menengah tidak dapat mencuci dengan sabun dan air. Meskipun penting, infrastruktur air secara substansial kekurangan dana, terutama di lingkungan informal seperti daerah kumuh, pedesaan, dan kamp pengungsi, dimana akses ke air yang memadai memburuk karena percepatan perubahan iklim. Tanpa akses ke air bersih, COVID-19 dapat memengaruhi individu yang tinggal di pengaturan ini secara tidak proporsional. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di The Lancet Planetary Health
Living in a Multi-Risk Chaotic Condition
Indonesia kembali dilanda banjir di tengah - tengah pandemic COVID-19. Banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (5 April 2021) menelan korban jiwa. Dilansir dari CNN Indonesia, dikabarkan korban meninggal 62 orang. Pencarian masih tetap dilakukan terhadap warga yang menghilang. Pada era pandemi ini, banjir akan memperburuk keadaan karena potensi kemampuan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan berkurang. Sudah saatnya dibangun bagaimana upaya mengembangkan protokol dan mitigasi baru bencana banjir di tengah pandemi COVID-19. Artikel berikut mengkaji tiga peristiwa berbahaya melalui lensa pandemi yang terjadi secara bersamaan. Beberapa skenario risiko tinggi dikembangkan dengan kombinasi situasi pandemi dengan bencana alam. Kemudian dampak dari multi bencana ini dipelajari secara kualitatif pada sistem perawatan kesehatan. Temuan dari artikel ini menunjukkan efek berjenjang dari skenario muliti bencana yaitu hampir tidak terlihat di semua undang - undang risiko. Pengembangan penilaian risiko multi bahaya menjadi saran prioritas dari hasil kajian
Transisi menuju Fase Pemulihan Pandemik COVID-19
Dalam proses transisi untuk pulih dari pandemic COVID-19 membutuhkan dukungan penyesuaian dan perbaikan kebijakan dari pemerintah. Pandemik ini menuntut kita untuk berpikir lebih jauh terkait siklus manajemen risiko bencana dalam kasus biologis dan kemungkinan terancam bahaya bencana lainnya. Artikel berikut membahas arahan kebijakan yang harus dipertimbangkan selama fase menuju transisi dan fase transisi. Disarankan bahwa untuk merespon tantangan global dari pandemik ini membutuhkan kolaborasi internasional yang cukup besar (bahkan konvensi) dan perubahan kebijakan skala makro ke kebijakan global dan nasional. Masalah pemulihan ini akan didominasi oleh politik, ekonomi dan ilmu sosial. Respon pandemik diupayalan menjadi respon yang holistic dikombinasikan dengan kelengkapan pengolaan data yang lebih baik dan sistem kesehatan masyarakat. Sementara banyak negara hanya mengelola berbagai aspek dari fase respon, COVID-19 kemungkinan besar akan mereda pada akhirnya melalui vaksinasi dan selanjutnya aka nada periode pemulihan. Salahs atu manufer kebijakan awal yang banyak dilakukan oleh pemerintah pada masa pemulihan adalah mengembalikan aktivitas ekonomi ke normal. Beberapa pertimbangan kebijakan dalam transisi menuju pemulihan selengkapnya Klik Disini
Realisasi Baru Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana dalam Konteks Pandemi Global: Pelajaran dari Jepang
Pandemi COVID-19 global telah menantang berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan. Dalam artikel ini, dua analisis utama diberikan: satu tentang bahaya biologis pandemi dalam konteks Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 − 2030, yang menganalisis dampak keseluruhan pada sektor pendidikan. Kemudian peneliti membahas dampak keseluruhan pada sektor pendidikan, dengan fokus khusus pada pendidikan pengurangan risiko bencana (PRB) dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development/ ESD). Pendidikan pengurangan risiko bencana dan ESD dianalisis dari perspektif hubungan sekolah – komunitas - keluarga. Analisa kasus spesifik respon COVID-19 di bidang pendidikan dipaparkan dari Kota Omuta, Jepang, yang dianggap sebagai kota champion untuk ESD. Empat fase respon di Kota Omuta ditandai dengan tiga fokus spesifik: (1) memitigasi dampak COVID-19 pada program dan peserta pendidikan; (2) mencegah penyebaran keparahan atau (eksaserbasi) penularan COVID-19 di dalam dan di luar sekolah; dan (3) menjaga integritas program pendidikan meski tertular. Pelajaran utama dirangkum dalam bagian penutup, yang mengeksplorasi pentingnya (1) tata kelola pendidikan (pada pengambilan keputusan kritis) selama pandemi serta dengan risiko berjenjang; (2) peningkatan hubungan sekolah – komunitas - keluarga sebagai kesamaan respon pandemi antara pendidikan ESD dan PRB; (3) komunikasi risiko dan perilaku warga; dan (4) penggunaan teknologi. Peneliti berpendapat bahwa integrasi kesehatan dan pendidikan PRB itu penting, ketahanan perlu didefinisikan ulang dalam hal tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal Springer Link