Pengantar website minggu ini akan membahas dua artikel tentang penyelenggaraan Fourth Regional Collaborative Drill, Project Strengthening the ASEAN Regional Capacity on Disaster Health Management (ARCH). Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI bekerjasama dengan Japan lnternational Cooperation Agency (JICA) dan National lnstitute of Emergency Medicine (NIEM) Thailand melaksanakan kegiatan ini pada 25 - 29 November 2019, bertempat di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar. Pokja Bencana FK - KMK UGM dan PKMK FK - KMK UGM Divisi Bencana Kesehatan juga terlibat membantu Kemenkes dalam proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Artikel pertama menyebutkan Indonesia telah memiliki manajemen mitigasi bencana yang istimewa sehingga menjadikan Indonesia sebagai role model mitigasi bencana di lingkungan negara - negara ASEAN. Keistimewaan tersebut terletak pada kerja tim (team work) dari berbagai instansi dan lembaga yang terlibat baik pemerintah, TNI, Polri, akademisi dan organisasi non pemerintah lainnya.

selengkapnya KLIK DISINI

Artikel selanjutnya terkait Karangasem sebagai tempat yang dipilih dalam praktek lapangan ARCH. Dalam catatan sejarah Karangasem menyimpan potensi bencana yang sangat besar. Aktivitas Gunung Agung paling dahsyat adalah Erupsi pada 1963 yang menimbulkan banyak korban, kemudian pada November 2017 juga terjadi peningkatan aktivitas Gunung Agung. Pada artikel ditegaskan bahwa seluruh komponen terkait harus membangun koordinasi yang kuat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Melalui ARCH ini diharapkan dapat mendorong manajemen pusat dan daerah memaksimalkan kesiapan masyarakat, petugas kesehatan, dan relawan saat menghadapi bencana terutama dalam hal menangani bidang kesehatan. 

selengkapnya KLIK DISINI

Selama tiga dekade terakhir, keamanan sekolah komprehensif (comprehensive school safety/ CSS) telah muncul sebagai kerangka kerja panduan untuk pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan. Namun, sedikit yang diketahui tentang kebijakan CSS tingkat nasional apa yang telah dikembangkan dan diimplementasikan secara global. Pada 2017, Survei Kebijakan CSS diselenggarakan di 68 negara. Survei mencatat adopsi kebijakan CSS dan mengidentifikasi fasilitator kunci dan pemblokir pengembangan dan implementasi kebijakan CSS. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar negara telah memberlakukan kebijakan manajemen darurat yang menangani sektor pendidikan. Sebagian besar juga telah memberlakukan kebijakan untuk pembangunan sekolah yang lebih aman, meskipun kurang dari seperempatnya menyediakan dana untuk penilaian risiko multi-bahaya dan retrofit sekolah yang lemah. Kurang dari setengah membatasi penggunaan sekolah sebagai tempat tinggal sementara. Sementara sekitar setengahnya mensyaratkan sekolah untuk melakukan latihan darurat, kurang dari seperempatnya mencakup manajemen bencana dalam pelatihan guru. Seperempat mencakup perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam kurikulum sekolah mereka, tetapi hanya sedikit dari negara - negara ini yang melatih guru dalam mata pelajaran ini. Responden menemukan bahwa bukti dampak bencana dan advokasi adalah fasilitator utama untuk diberlakukannya kebijakan CSS. Dana yang tidak mencukupi dan kapasitas teknis cenderung menghambatnya. Analisis regresi menemukan bahwa perbedaan regional dan peringkat ekonomi berkorelasi dengan kebijakan untuk memperkuat fasilitas sekolah yang lemah, tetapi tidak berkorelasi dengan keberadaan kebijakan CSS lainnya. Hasil ini membantu mengidentifikasi konteks di mana pengembangan kebijakan CSS mungkin paling sukses serta langkah selanjutnya untuk pengurangan risiko berkelanjutan di sektor pendidikan. Artikel ini dipublikasikan pada November 2019 di jurnal Elsevier.

selengkapnya KLIK DISINI