POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) didukung Pemerintah Australia melakukan pelatihan penggunaan dana siap pakai dan penyusunan proposal tanggap darurat di Kupang tanggal 30 -31 Mei 2018.

Pelatihan ini dipandang penting mengingat NTT merupakan provinsi yang rawan bencana. Database Bencana Indonesia (DIBI) mencatat Provinsi NTT memiliki 11 risiko bencana dan sudah mengalami sekitar 651 kali kejadian bencana sejak 1950-2017.

Jumlah korban bencana mencengangkan. Tercatat lebih dari 6.000 jiwa sudah menjadi korban serta berbagai kerusakan aset dan infrastruktur.

Kajian Risiko Bencana NTT yang direvisi tahun 2017 menghitung bahwa 75% kejadian bencana yang tercatat merupakan bencana-bencana hidrometerologis yang berhubungan dengan faktor iklim, seperti hujan, angin dan kekeringan. Bencana-bencana ini adalah yang berulang atau musiman.

Baca: Pelaku Penculikan Bocah Richad Mantolas Ternyata dari Kefamenanu dan Kupang

Menghadapi risiko bencana berulang, penting untuk memiliki kapasitas memadai untuk merespon atau menanggapi dengan cepat dan tepat.

Untuk itu pemerintah, baik pusat maupun daerah, menyediakan Dana Siap Pakai (DSP) yang bisa digunakan untuk kondisi siaga darurat, darurat maupun transisi ke pemulihan.

Sayangnya, dalam beberapa kasus bencana, BPBD masih mengalami kesulitan mengakses DSP ini, baik karena prosedur DSP maupun kualitas proposal tanggap darurat.

Oleh karena itu, dengan dukungan Program TCP -DFAT dari Pemerintah Australia, BPBD Provinsi NTT mengadakan Bimtek DSP dan Penyusunan Proposal Tanggap Darurat.

Bimtek ini diikuti utusan BPBD dari 22 kabupaten/kota di NTT. Narasumber dan fasilitator adalah Tavip Joko Prahoro, SE, MM, Direktur Penanganan Pengungsi, Deputi Tanggap Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Jemmy Mella, Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT.

Dalam dua hari ini, diharapkan para peserta mendapatkan pemahaman yang baik tentang syarat dan prosedur penggunaan DSP, baik di kabupaten, provinsi maupun DSP dari pusat.

Peserta juga diharapkan memahami alur pikir penyusunan proposal yang baik, sistematika yang sesuai petunjuk atau panduan yang ada, serta mampu menerjemahkan kebutuhan korban bencana menjadi rencana tanggap darurat yang baik.

Secara umum, Bimtek ini diharapkan meningkatkan kemampuan BPBD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT untuk bisa lebih bersiap siaga, serta cepat dan tepat merespon kejadian bencana di NTT.

Dengan demikian layanan terhadap korban bencana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dalam kondisi bencana bisa lebih layak dan baik. Demikian siaran pers yang diterima Pos Kupang dari Silvia Fanggidae, Selasa (29/5/2018). *