Governance di Saat Preparedness dan Response
Model pembelajaran dengan menggunakan table-top ini dimaksudkan untuk menguji respons system pelayanan kesehatan dan tata pamongnya (governance) terhadap terjadinya bencana. Berbagai respons system pelayanan kesehatan mencakup: tata aturan dalam manajemen bencana, hubungan antar pelaku dalam bencana, sistem komunikasi antar lembaga dan perorangan, dan tersedianya persiapan secara struktural dalam menghadapi bencana. Diharapkan latihan ini dapat diikuti oleh Dinas Kesehatan, PMI, berbagai LSM di sektor bencana, serta lembaga pemberi pelayanan kesehatan. Semakin lengkap wakil-wakil lembaga yang ikut pelatihan ini maka akan semakin baik.
Secara singkat tujuan pelatihan ini untuk:
- Memperjelas peran dan tanggung-jawab berbagai komponen sektor kesehatan dalam menangani bencana di berbagai fase,
- Memaksimalkan jaringan sosial dan peran masyarakat,
- Mempraktekkan kerjasama dalam respons terhadap bencana,
- Melatih berbagai ketrampilan dalam penanganan bencana, termasuk kepemimpinan dan teknik komunikasi,
- Mengantisipasi terjadinya bencana dengan persiapan sektor kesehatan yang lebih baik di level Kabupaten/Kota dan Propinsi, dan
- Mempersiapkan sumber pendanaan untuk manajemen bencana.
Proses Pembelajaran yang dilakukan ialah sebagai berikut.
- Peserta membaca gambaran kejadian bencana.
- Peserta membahas berbagai pertanyaan kunci.
- Dengan didukung fasilitator, peserta mencari rekomendasi dan mengembangkan sistem preparedness bencana.
Hari 1: Sabtu, 27 Mei 2006
Terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan 5,9 SR pada hari Sabtu 27 Mei 2006 jam 05.53 WIB,dengan pusat gempa berada di wilayah Kab. Bantul dengan kedalaman 33 Km. Ribuan nyawa melayang, ratusan ribu rumah penduduk hancur, ratusan sekolah roboh, puluhan Puskesmas/Pustu/RS/sarana pelayanan kesehatan rusak berat. Korban/kerusakan terbanyak ada di Bantul. Kekacauan terjadi, sistem telekomunikasi terganggu, listrik di berbagai tempat padam, banyak tersebar isu tsunami, dan kebetulan hari libur panjang. RS, Puskesmas Perawatan, dan klinik yang buka diserbu korban yang ribuan jumlahnya. Pemda termasuk Dinas Kesehatan Bantul membuka Posko di Rumah Dinas Bupati.
Pukul 06.30 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DIY melakukan koordinasi dengan Dinas Tramtib dan dilanjutkan dengan jajaran PMI. Pada pukul 07.30 melakukan konsolidasi di Dinas Kesehatan Propinsi DIY. Pemerintah dalam konteks sektor kesehatan mulai melakukan mobilisasi namun menemui berbagai kesulitan. Kelompok masyarakat mulai bergerak dengan kekuatan masing-masing. Dinas Kesehatan Propinsi mengumumkan berita ke masyarakat melalui Radio Sonora, termasuk pembagian obat. Kepala Dinas Kesehatan DIY kebetulan Ketua PMI melakukan kegiatan segera. Beberapa RS sudah minta bantuan terutama dari luar kota Yogyakarta. Jam 8.00 dimulai pendistribusian obat-obatan untuk rumah sakit dan pos kesehatan PMI. Korban gempa memenuhi RS-RS dan tidak dapat tertangani dengan baik. Jam 7.00(?) PMI mendirikan “rumah sakit lapangan” di lapangan Dwi Windu, Bantul. Segera koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Kepala Dinas Kesehatan Bantul mengalami kesulitan kontak dengan para staf. Kalaupun bisa kontak kebanyakan dari mereka juga menjadi korban gempa, sehingga pada hari tersebut hanya 7 orang staf dinas kesehatan yang bisa hadir di posko. Staf yang sangat terbatas tersebut harus dibagi 3 yaitu di Posko Utama (rumah dinas), di Gudang Farmasi, dan lapangan Dwi Windu. Kepala Dinas Kesehatan Bantul harus berlari dari satu tempat ke tempat lainnya karena begitu banyaknya masalah baik itu di RS maupun lapangan, dan yang menjadi beban tersendiri adalah begitu banyaknya SMS dan telpon dari seluruh Indonesia yang masuk ke HP Kepala Dinas dan harus dijawab sendiri, meskipun itu adalah penawaran bantuan (kebetulan pernah jadi Ketua Arsada DIY sebelum jadi anggota dinkes).
Banyak bantuan mengalir melalui model pertemanan. Sebagai salah satu contoh: Pukul 10.00 pagi ada SMS masuk ke seorang dosen FK-UGM dari Dr. Sri di RSUD Tabanan Bali yang berusaha mengirim tim ke Bantul. SMS ini disusul banyak SMS lain yang isinya akan mengirimkan tenaga. Sementara itu ada SMS dari Klinik Nur Hidayah di Jetis. Kepala Klinik meminta bantuan tenaga. Saat itu Dinas Kesehatan sulit dijangkau karena komunikasi sulit dan tenaga medik habis. Klinik harus mencari bantuan luar. Pukul 13.00, Tim Emergency RSD Tabanan Bali mulai bergerak ke Yogya, 7 jam setelah gempa. Tim mengirim 12 personel dengan 2 mobil ambulans. Oleh dosen FK-UGM, tim RS Tabanan diarahkan ke Klinik Nur Hidayah setelah melapor ke Posko. RS Persahabatan di Jakarta mengirimkan tim untuk membantu RS Muhammadiyah Bantul karena Direktur RS Persahabatan teman baik Dekan FK Universitas Muhammadiyah. Di berbagai tempat kelompok-kelompok masyarakat aktif untuk menolong sesamanya. Dari luar pada hari 1 berbagai pihak sudah mengirimkan tim ke Yogjakarta. Kebetulan sudah banyak yang menyiapkan diri untuk meletusnya Gunung Merapi.
Keadaan RS di Yogyakarta sangat mengkhawatirkan karena masih ada ancaman gempa susulan. Pasien dirawat di halaman rumah sakit, sehingga terjadi pemandangan yang sangat menyedihkan. RS Sardjito, RS Panembahan Senopati, RS PKU, dll berubah seperti kamp perawatan korban perang, dan RS kekurangan ATS.
Masuk waktu magrib setelah kedatangan Presiden SBY di Posko, Kadinkes Bantul memutuskan tetap berada di Posko untuk mengkoordinasikan bantuan yang mulai berdatangan. Dengan dibantu seorang staf dan tanpa alat tulis yang memadai, mulai mencatat (pada sobekan kertas seadanya) nama-nama tim medis bantuan yang datang, dan juga nama-nama lokasi yang membutuhkan bantuan. Kepada Tim Medis yang datang, ditanya sumber dayanya, kalau mereka membawa ambulance (disertai tenaga medis dan obat-obatan) maka mereka diberikan alamat dusun/lokasi yang membutuhkan. Hanya berbekal alamat dan dengan petunjuk arah angin saja mereka berangkat, tanpa disertai peta lokasi atau pengantar lokal, sementara kebanyakan mereka bukan orang Yogyakarta.
Yang cukup menarik, kebetulan meja kesehatan ada di tengah-tengah (gedung) Posko sehingga warga masyarakat yang datang minta atau memberi bantuan logistik umumpun (makanan, tenda, dll), menuju meja kesehatan, sementara di Posko belum ada koordinasi dan pembagian tugas yang jelas. Banyak anggota masyarakat yang meminta paket obat-obatan P3K secara personal. Hampir seharian Kadinkes, staf, dan petugas Pemda Bantul tidak makan, karena tidak ada warung yang buka, dan di Posko (Satlak) belum ada logistik/dapur umum untuk petugas.
Pertanyaan-pertanyaan Kunci
- Gambarkan peta kelompok pelaku manajemen bencana? Siapa pemimpin kelompok-kelompok yang aktif pada hari I?
- Siapa yang harus jadi koordinator bencana di sektor kesehatan? Dari pemerintah ataukah dari LSM?
- Siapa yang harus mengatur bantuan yang datang dari luar?
- Apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran jaringan sosial dalam bencana?
- Bagaimanakah mengaktifkan paket P3K (keluarga) dan ketrampilan dalam emergency di masyarakat?
- Bagaimana seharusnya sistem pendataan, komunikasi dan informasi dilakukan?
Hari 2: Minggu, 28 Mei 2006
DinKes Propinsi DIY melakukan assesment ke sarana pelayanan kesehatan, dan melakukan distribusi makanan balita dan obat-obatan. Dinas Kesehatan Propinsi DIY melakukan koordinasi dengan Dinas PU untuk penyusunan sistem pembuangan sampah dan limbah medis. Pengaturan tim-tim bantuan medis di Kabupaten Bantul terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan jumlah staf 10 orang. Kebutuhan obat-obatan dan alat medis mulai disusun. Berbagai komponen dalam masyarakat bergerak. Tim Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK-UGM memfasilitasi penyediaan bantuan tenaga medik dari luar dan logistik untuk klinik.
Saat itu ada perintah (yang tidak jelas dari mana datangnya) untuk evakuasi pasien ke RS luar Yogya. Namun keadaan tidak memungkinkan untuk evakuasi. Terlalu banyak pasien, kekurangan sarana transport, dan secara kultural tidak mungkin untuk mengirimkan pasien tanpa didampingi anggota keluarga ke kota lain. Sebagian besar sukarelawan emergency berpengalaman di lapangan menyatakan bahwa kebijakan untuk evakuasi pasien ke luar Yogya merupakan hal mustahil untuk dilakukan. Diskusi-diskusi di RSPS Bantul dilakukan, termasuk dengan Direktur RSD Bantul yang berada di dekat Presiden di Gedung Agung. Dengan segera diputuskan oleh sukarelawan bahwa yang penting adalah membuka sebanyak mungkin tempat operasi darurat di lapangan, tidak di evakuasi. Sebagai gambaran (salah satu contoh dari berbagai rumah sakit lapangan mendadak) Klinik Nur Hidayat di Jetis yang bangunannya relatif utuh segera diubah statusnya menjadi RS Lapangan.
Bantuan dari luar Yogya dan luar negeri makin banyak yang masuk, dan koordinasi lapangan mulai berjalan di Bantul. Jam 10 pagi, Tim Medik RSD Tabanan sampai di Yogja setelah berjalan 17 jam dari Bali dan disetujui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk membantu klinik Nur Hidayah. Sebagai catatan tim dari Bali ini merupakan kelompok pertama yang masuk ke klinik Nur Hidayah. Di RSUD Bantul sudah banyak sekali bantuan yang masuk. Yang cukup menghebohkan, di satlak makin banyak orang, selain yang meminta atau memberi bantuan, juga banyak pihak yang cari data dan cari berita, baik dari Depkes, LSM/NGO's, wartawan, dll, dan semua itu harus dilayani. Tiba-tiba datang pejabat Depkes yang marah-marah dengan mengatakan bahwa tugas Dinas Kesehatan seharusnya tidak demikian. Para donatur/NGO's meminta supaya diadakan pertemuan rutin setiap hari pada jam tertentu.
Pada hari itu dirasakan ada kebutuhan untuk sosok Disaster Manager dalam sektor kesehatan. Secara informal staf FK UGM meminta DinKes Propinsi untuk membentuk Tim Emergency di bawah kendali DinKes Propinsi.
Pertanyaan-pertanyaan kunci
- Siapa yang menjadi koordinator bencana (Disaster manager) di wilayah Kabupaten Bantul, dan di Propinsi DIY? Atas dasar hukum apa koordinator bencana tersebut? Apakah harus PNS ataukah dari LSM? Kapan sebaiknya koordinator ditunjuk? Sebelum atau saat bencana?
- Bagaimana gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan oleh lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat pada fase uncoordinated tersebut?
- Siapa yang berhak menentukan keputusan di sektor kesehatan dalam masa emergency?
- Siapa yang harus berbicara pada pers? Bagaimana teknik penyediaan data dan informasi?
- Bagaimana sistem koordinasi antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat?
Hari 3: Senin, 29 Mei 2006
Libur panjang telah selesai, kantor mulai buka meski harus memasang tenda. Pada apel pagi Dinas kesehatan Bantul hanya dihadiri separuh jumlah staf. Namun demikian fungsi staffing dapat dilakukan, mereka dibagi dalam beberapa tim yaitu tim surveilance, tim logistik, tim asessment kerusakan Saryankes dan lingkungan, tim medis keliling, dll. Kebetulan 3 minggu sebelum kejadian Dinas Kesehatan Bantul telah membentuk Tim Siaga Bencana, tetapi belum sempat melakukan pelatihan atau simulasi bencana, kecuali mengirim tim medis ke pengungsi Merapi. PMPK/IKM UGM mulai membantu sistem pencatatan dan informasi dengan memperbantukan seorang staf dan seperangkat komputer.
Dengan semakin tertibnya kegiatan penanganan bencana, maka dibutuhkan dana operasional (non pelayanan pasien) yang tiada sedikit. Dinkes Bantul mencoba meminta dana bencana (tak tersangka) kepada Pemda, tetapi diminta untuk membuat perencanaan mendetail terlebih dahulu. Demikian pula coba meminta ke Propinsi, tetapi diminta untuk membuat SPJ terlebih dahulu.
Rapat-rapat koordinasi resmi mulai dilakukan di sektor kesehatan termasuk di Dinas Kesehatan Propinsi. Bagian IKM FK-UGM sebagai komponen masyarakat melakukan kegiatan di 4 hal: pemetaan, persiapan surveillance, persiapan infrastruktur telekomunikasi, buletin harian, dan fasilitasi pertemuan-pertemuan. Pada hari tersebut di Dinas Kesehatan Propinsi melakukan rapat koordinasi dengan rumah sakit dan dinas kesehatan kabupaten/kota dengan kesepakatan: semua pasien harus dilayani dengan gratis, melaporkan segala aktifitas ke pusat informasi data Dinkes tiap hari sebelum jam 5 sore, pemberian uang muka bagi RS-RS yang memerlukan, dana dari Bapel JAMKESOS. Team dari Depkes mulai melakukan need assesment dan pendataan. Staf kesehatan lingkungan mulai mendistribusikan plastik limbah medis ke posko-posko kesehatan, dan pemantauan sarana sanitasi dasar. Kegiatan di masyarakat semakin banyak. Tim luar negeri berdatangan.
Relawan banyak sekali bertebaran dimana-mana, kebutuhan akan tenaga juga banyak, tetapi tidak diketahui dengan jelas bagaimana spesifikasi dan cara memanfaatkan mereka. Pada rakor rutin Satlak pada malam harinya, ada laporan bahwa terdapat 15 jenazah di beberapa RS yang belum teridentifikasi keluarganya, dan mulai membusuk. Sekda memerintahkan Kadinkes Bantul untuk mengurusnya, Kadinkes Bantul bingung tidak tahu harus berbuat apa.
Pertanyaan-pertanyaan kunci
- Bagaimana pembagian wewenang dan tanggung jawab menangani bencana antara Depkes Pusat, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam era desentralisasi?
- Bagaimana sistem koordinasi antara Pemda dengan Depkes?
- Bagaimana sistem pembiayaan saat emergency ditetapkan secara nasional dan daerah?
- Darimana sumber pembiayaan untuk masa bencana?
- Bagaimana prosedur pencairan dana bencana dan penggunaan dana bencana di daerah kabupaten/kota?
- Bagaimana supaya tim bencana dapat terkoordinasi dengan baik?
- Apa peran pemerintah pusat dalam manajemen bencana?
- Bagaimana manajemen relawan?
Hari 4: Selasa, 30 Mei 2006
Semakin banyak bantuan datang. Mobilisasi tim bantuan sangat banyak. Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kewalahan menangani. Bantuan logistik obat-obatan dan alat kesehatan semakin banyak, banyak yang tidak disertai faktur, tetapi tercampur dengan logistik lain misal roti, supermi, dll. Staf DepKes semakin banyak datang di Yogya. WHO datang untuk set-up sistem manajemen bencana. RS Sardjito menjadi pusat kegiatan di fase emergency. PMI menyelenggarakan rapat koordinasi kesehatan yang dihadiri berbagai NGO dan tim negara asing. Pada jam 5 sore, dilakukan pertemuan informal antara UGM, DepKes, Dinkes, dan WHO di RS Sardjito mengenai bagaimana menangani bencana dengan lebih tertata. Dirasa perlu ada koordinasi lebih baik di masa emergency dalam desentralisasi. DepKes sebagai fasilitator dan diharapkan Dinas Kesehatan propinsi menjadi leader di sini. Satuan Tugas DepKes dalam kondisi diperbantukan. Kegiatan harus di bawah Dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan Bantul melakukan rakor dengan Kepala Puskesmas untuk membahas kondisi yang ada dan rencana ke depan. Banyak kasus medis yang sudah ditangani tim relawan di lapangan, tetapi Dinas Kesehatan Bantul belum memiliki sistem dan format pelaporan yang baik. Ada format pelaporan dari Depkes tetapi sangat rumit sehingga para petugas di lapangan tidak berminat mengisinya. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana menolong pasien, tidak perlu direpoti dengan urusan administrasi.
Setelah ada tim medis keliling dari Depkes, dicoba cara pelaporan lewat SMS, tetapi ini juga tidak efektif mengingat HP Kadinkes sudah begitu overload. Untuk mendapatkan data Dinkes Bantul mengeluarkan kebijakan, bagi tim medis yang akan meninggalkan Bantul diminta untuk memberikan laporan kasus-kasus yang telah ditanganinya. Ada yang melapor sesuai versi masing-masing, namun ada yang tidak melapor. Sistem surveilans dengan didukung WHO sudah berjalan, tetapi khusus untuk 10 penyakit yang potensial KLB, sehingga kasus-kasus tersebut terdata dengan baik. Data kerusakan saryankes di Bantul sudah mulai terkumpul. Data sementara ada 15 Puskesmas rusak berat dan roboh, demikian juga dengan Pustu, dan saryankes swasta. Menyadari kondisi tersebut Kadinkes Bantul lapor Bupati, oleh Bupati diminta untuk mencari solusi terbaik, dan diberikan wewenang sepenuhnya untuk mengurus permasalahan kesehatan.
Pertanyaan-pertanyaan kunci
- Bagaimana cara mengkoordinir tim bantuan dari luar? Termasuk tim emergency medik mobile.
- Adakah pedoman pemberian bantuan ?
- Format dan sistem pelaporan kasus seperti apa yang cocok dalam manajemen bencana?
Hari 5: Rabu, 31 Mei 2006
Sesuai dengan rencana maka pada pagi di RS Sardjito dilakukan usaha Pembentukan tim emergency bencana (Crisis Center) di bawah Dinas Kesehatan Propinsi dengan dukungan WHO yang mencakup berbagai komponen di masyarakat (Brigade 118, perguruan tinggi, Depkes, dll). Pada saat rapat, ada diskusi menarik apakah tim ini berada di bawah Departemen Kesehatan atau RS Sardjito atau Dinas Kesehatan. Diputuskan secara tegas bahwa Crisis Center harus berada di bawah Dinas Kesehatan Propinsi. Tempat kegiatan penanganan krisis pada fase emergency yang secara alamiah berada di RS Sardjito secara bertahap akan dipindahkan ke Dinas Kesehatan. Pada hari tersebut dilakukan pembentukan jaringan telekomunikasi dengan bantuan Pusdatin. Di sore hari PMI tetap menyelenggarakan rapat koordinasi kesehatan.
Kadinkes Bantul ke PMPK/IKM untuk berdiskusi tentang kondisi yang dihadapi, kebetulan bertemu dengan Dekan dan para Pembantu Dekan FK UGM yang juga sedang memikirkan apa yang bisa dibantukan ke Bantul. Pada saat itu juga terjadi kontak dengan Dekan FK Unhas Makassar, disepakati PT INKO dengan difasilitasi kedua FK akan membangunkan kembali Puskesmas Piyungan. Dengan kesuksesan pertama ini Dinkes Bantul mulai optimis, data-data kerusakan Puskesmas, jenis kebutuhan disebarkan lewat internet.
Pertanyaan-pertanyaan kunci
- Apakah memang perlu dibentuk Crisis Center? Apa peran WHO?
- Bagaimanakah struktur tim yang baik yang dapat melibatkan berbagai pihak?
- Bagaimana membangun jaringan kerjasama dengan pihak swasta dan NGO?
Hari 6: Kamis, 1 Juni 2006
Tim manajemen bencana yang berada di bawah Dinas Kesehatan Propinsi diperkuat infrastrukturnya. Sambungan telepon dan internet diperkuat di berbagai titik. Rapat koordinasi harian yang dikelola PMI mulai dipindahkan ke tim koordinasi bencana di RS Sardjito. Walaupun kepemimpinan rapat masih belum efektif dalam menjalankan rapat koordinasi, sudah terjadi proses pengaturan oleh pemerintah. Proses koordinasi sektor kesehatan termasuk orang asing oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul semakin membaik. Dinkes Bantul memutuskan paling lambat H+7 Puskesmas sebagai pembina wilayah harus sudah berfungsi dalam mengendalikan para Tim Medis relawan di lapangan. Tidak semua Kepala Puskesmas sepakat, mengingat sumberdaya di Puskesmas kondisinya berantakan, tetapi Kadinkes Bantul bersikukuh pada keputusannya. Ini untuk menunjukkan kepada pihak luar bahwa kepemerintahan (urusan kesehatan) tidak kolaps meskipun dikendalikan dari Puskesmas tenda, dan untuk memotivasi Staf Puskesmas untuk segera bengkit.
Di Dinas Kesehatan Propinsi DIY dilakukan berbagai pertemuan oleh kelompok-kelompok seperti surveillance, kesehatan ibu dan anak, rumah sakit, dan lain-lain.
Hari 7: Jum'at, 2 Juni 2006
Tim pengelolaan bencana yang dipimpin oleh Dinas Kesehatan Propinsi DIY mulai berjalan secara efektif, termasuk mengatur berbagai pertemuan sub-group. Rapat Koordinasi harian pukul 17 semakin baik pelaksanaannya. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY dan dihadiri sekitar 90 peserta dari berbagai lembaga asing dan domestik yang memberi bantuan. Persiapan untuk pemindahan lokasi dari RS Sardjito ke Dinas Kesehatan Propinsi dilakukan secara bertahap.
Pada masa ini mulai terjadi proses perpindahan dari fase emergency ke fase recovery. Berbagai peralatan telekomunikasi mulai dipindahkan dari RS Sardjito ke Dinas Kesehatan Propinsi. Mulai hari ini koordinasi kegiatan semakin berada di Dinas Kesehatan DIY. Koordinasi dan sistem komando semakin tertata.
Hari 8: Sabtu, 3 Juni 2006
Pemerintah (Dinas Kesehatan) semakin berperan sebagai koordinator kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam menangani bencana. Ada berbagai sub-kelompok manajemen bencana antara lain: Pertemuan Teknis Imunisasi Akibat Bencana, Surveillance Penyakit, Rujukan Rumah sakit dan Puskesmas, Logistik, Kesehatan Jiwa Akibat Bencana, Pusat Data & Informasi Bencana.
Pertanyaan-pertanyaan Kunci
- Apakah fungsi pemerintah dapat normal kembali? Bagaimana hubungannya dengan LSM dan berbagai pihak yang membantu?
- Apakah memang benar rumah sakit besar yang berfungsi menjadi pusat pengendalian bencana kemudian berangsur pindah ke kantor Dinas Kesehatan ketika masuk ke fase recovery?
- Bagaimana gaya kepemimpinan pemimpin di Dinas Kesehatan yang pas dalam masa transisi dari emergency ke recovery?
- Jenis-jenis rapat koordinasi apa saja yang dibutuhkan? Siapa yang diundang? Berapa frekuensi rapat koordinasi yang efektif? Siapa yang seharusnya sebagai pimpinan rapat?
- Apa saja keterampilan yang dibutuhkan saat melakukan rapat-rapat koordinasi?
Rekomendasi
Workshop untuk rekomendasi
Beranjak dari diskusi, berbagai bacaan dan aturan pemerintah serta Menteri Kesehatan, bagaimana persiapan daerah anda menghadapi bencana di masa emergency, rekonstruksi dan mitigasi, dipandang dari aspek governance dan pendanaan. Persiapkan dengan detil dan disajikan dalam diskusi pleno.
Rekomendasi untuk Pengorganisasian dan SDM
Mengacu ke KepMenKes 1653/Menkes/SK/XII/2005. Setiap Kabupaten/Kota berkewajiban membentuk satuan tugas kesehatan yang mampu mengatasi penanganan bencana di wilayahnya secara terpadu berkoordinasi dengan Satlak PB.
Pengorganisasian di tingkat Kabupaten:
Penanggung-jawab kesehatan dalam penanganan bencana di Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota. Bila diperlukan dapat meminta bantuan kepada provinsi dalam melaksanakan tugas.
Pelaksana kegiatan:
Pra Bencana Tingkat Kabupaten:
- Membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapan penanganan bencana
- Membuat peta geomedik di daerah rawan bencana (Lihat paper Anis)
- Membuat rencana kontinjensi
- Menyelenggarakan pelatihan termasuk di dalamnya gladi posko dan gladi lapang dengan melibatkan semua unit terkait
- Membentuk Tim Reaksi Cepat: Lintas instansi. Tidak terbatas pada emergency medik, tapi juga logistik, surveillance, sistem informasi, koordinasi.
- Inventarisasi sumber daya sesuai dengan potensi bahaya
- Mengadakam koordinasi.
Saat Bencana
Pasca Bencana
Dapat melihat pada KepMenkes
Bagaimana detil langkah-langkah operasional? (Lihat ke kelompok lain)
Rekomendasi untuk Pembiayaan (Lihat poin-poin makalah Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc.,Ph.D dan Drg. Julita Hendrartini, M.Kes)
Rekomendasi untuk ketrampilan Leadership dan komunikasi (Lihat poin-poin makalah dr. Andreasta Meliala, Dipl.PH., M.Kes)
Rekomendasi untuk koordinasi antar pemerintah, dengan swasta dan masyarakat termasuk pengaktifan jaringan sosial. (Lihat makalah koordinasi lembaga, perorangan, dan sosial)
Rekomendasi gabungan
- Mobile Clinics sebaiknya diatur oleh Dinas Kesehatan, bukan pihak RS. Dinas Kesehatan menjadi penanggung-jawab sektor kesehatan wilayah
- Sistem rujukan termasuk obat seharusnya.
