Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Palang Merah Indonesia (PMI) meluncurkan program membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi berbasis masyarakat yang merupakan dukungan dari United States Agency for International Development (USAID) melalui Palang Merah Amerika Serikat.

"Program ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak bencana gempa bumi dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program ini nanti kita (PMI, red.) akan membangun ketangguhan masyarakat mulai dari keluarga, komunitas dan juga kesiapan PMI serta pemerintah kota dan kabupaten," kata Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat Arifin M. Hadi melalui sambungan telepon di Sukabumi, Minggu.

Dia menjelaskan program itu akan dilaksanakan di dua kota, yakni Banyuwangi, Jawa Timur dan Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Melalui program itu, minimal PMI mempunyai contoh rumah tahan gempa dan melakukan promosi ketangguhan tingkat keluarga.

Pada kegiatan itu, pihaknya juga akan mempraktikkan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat keluarga untuk mempersiapkan diri dalam kontijensi gempa bumi serta standar operasional prosedur (SOP) rencana kesiapsiagaan evakuasi mandiri.

Selain itu, akan dibentuk kesepakatan cara-cara untuk membangun kesiapsigaan di tingkat komunitas dengan tujuan utamanya meminimalisasi dampak bencana, baik korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Arifin mengatakan program yang diluncurkan di dua kota itu, juga untuk membantu pemerintah dalam mengurangi risiko bencana. Apalagi, dua daerah yang menjadi lokasi kegiatan tersebut,  daerah rawan gempa.

Dia mengatakan PMI akan selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya saat terjadi bencana alam, mulai dari masa tanggap darurat hingga pemulihan.

Hal itu, katanya, seperti pelayanan dan bantuan yang terus diberikan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), korban tsunami, gempa, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, serta korban tsunami Selat Sunda, baik Banten maupun Lampung.

Ambon (ANTARA) - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat/United States Agency for International Development (USAID) Indonesia melalui program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) mendorong pembuatan peraturan daerah yang mengakomodasi tentang pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim di Provinsi Maluku.

Direktur program USAID-APIK Paul Jeffery, di Ambon, Kamis, membenarkan, pihaknya terus mendorong integrasi isu-isu iklim dan risiko bencana ke dokumen perencanaan pembangunan daerah di semua kabupaten/kota di Maluku.

"Sudah ada beberapa kebijakan dan peraturan tentang isu perubahan iklim dan risiko bencana yang disahkan. Kami terus dorong agar semua daerah di Maluku mengeluarkan kebijakan yang sama," katanya.

Lembaga tersebut juga mendukung pembentukan atau penguatan Forum Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) di tingkat desa, yang bertugas mendorong integrasi isu-isu iklim dan risiko bencana ke dalam kebijakan dan peraturan lokal.

Sejumlah kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan diantaranya roadmap MAPI (peta jalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim) provinsi Maluku, rencana aksi daerah provinsi Maluku dan Maluku Tengah, keputusan Bupati Kepulauan Aru tentang pembentukan Forum API-PRB.

Selain itu, Pengarusutamaan API-PRB ke dalam rencana pembangunan jangka penengah daerah (RPJMD) Kota Ambon, rencana kontingensi tsunami dan longsor Kabupaten Maluku Tengah serta rencana kontingensi banjir dan longsor Provinsi Maluku.

"Bahkan Pemkab Maluku Tengah telah mengalokasikan sekitar Rp3,37 miliar untuk pengelolaan dampak iklim dan bencana untuk periode 2017-2022,"
katanya.

Selain itu, pada Maret 2019, sebanyak 5.105 orang telah terlatih untuk lebih memahami risiko cuaca dan iklim, 91 pejabat pemerintah daerah dan 24 lembaga pemerintah telah meningkatkan kapasitas dalam ketahanan iklim dan bencana.

Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran pemerintah daerah terhadap manajemen bencana serta komitmen yang semakin kuat dalam membangun ketangguhan masyarakat, baik di tingkat provinsi, hingga tingkat desa/negeri.

APIK juga telah mendukung pembentukan atau penguatan iklim dan ketahanan bencana tingkat desa dan memberikan bantuan teknis bagi 12 pemerintah desa di Maluku Tengah, Kota Ambon dan Kepulauan Aru.

Khusus menyangkut informasi cuaca dan iklim, APIK bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pattimura Ambon, telah melakukan pelatihan informasi cuaca dan iklim (ICI) untuk staf pemerintah daerah, penyuluh, dan anggota masyarakat di Kepulauan Aru. Selain itu, APIK memfasilitasi pemasangan peralatan pengukur hujan otomatis (Automatic Rain Gauge-ARG) di Kepulauan Aru guna mendukung pengumpulan data dan analisis informasi.

Pemasangan layar informasi elektronik yang menampilkan informasi cuaca dan iklim terbaru.

di Negeri Haruku, Ameth, dan Wassu, kabupaten Maluku Tengah, sehingga digunakan sebagai panduan bagi masyarakat untuk kegiatan mencari ikan, bertani serta transportasi laut.

APIK juga membangun bekerja sama dengan PT. Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Wayame, untuk memberikan hibah berupa pengering tenaga surya (solar dryer) yang tepat guna dan ramah lingkungan kepada kelompok kerja (Pokja) masyarakat di Desa Morella, Maluku Tengah.

Pengering tenaga surya mempersingkat proses pengeringan dan membuatnya lebih higienis, sehingga kualitas panen pun meningkat, disamping praktis karena petani tidak perlu mengangkat hasil panen yang dijemur saat hujan turun dan menggelarnya kembali ketika matahari muncul.

Selain itu, mengadakan pelatihan sambung pucuk bagi masyarakat, dan mengembangkan pembibitan, sehingga membantu petani meremajakan pohon cengkeh dan pala yang sudah tua. Kedua tanaman ini adalah komoditas utama di desa, sehingga menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat di masa mendatang.

Paul Jeffery berharap berbagai kebijakan yang telah dilakukan ini dapat direplikasi dan dilanjutkan oleh pemerintah daerah, setelah program APIK berakhir pada akhir tahun 2020, dengan melibatkan sejumlah lembaga sosial masyarakat (LSM) yang telah bekeja sama dan bermitra dengan organisasi tersebut.