JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyisir 584 desa rawan gempa bumi dan tsunami di kawasan Selatan Pulau Jawa. Ekspedisi ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

"Ekspedisi desa tangguh bencana ini program kesiapsiagaan atau pencegahan, kalau selama ini mungkin dianggap bahwa program pencegahan itu dikatakan tidak ada atau sedikit sekali, ini kita sampaikan salah satu program pencegahan adalah ekspedisi ini," kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (10/7/2019).

Lilik menambahkan, secara keseluruhan desa yang rawan bencana di seluruh Indonesia tercatat ada 5.744 desa. Sedangkan untuk di wilayah Selatan Jawa ada 584 desa. Hal ini akan menjadi titik awal untuk melakukan ekspedisi.

"Kita akan lewati 584 desa rawan tsunami, di Indonesia ada 5.744 desa rawan tsunami, 584 ada di Selatan Jawa. Ini menjadi hal yang penting kenapa kita lakukan di Selatan Jawa, karena dari 584 desa tadi ada kurang lebih 600 ribu masyarakat kita yang tinggal di desa itu rawan tsunami," ujarnya.

Dengan adanya ekspedisi ini, BNPB berharap dapat memperkecil korban bencana alam di wilayah Selatan Jawa. "Menjadi penting bagi kami kalau kemudian kita menyampaikan kalau misalnya hari ini ada tsunami terjadi di Selatan Jawa kami khawatir korban akan sangat banyak, sebelum tsunami terjadi kita harus tangguhkan masyarakat di sana," ujarnya.

Adapun penyelenggaraan ekspedisi ini akan dilaksanakan pada 12 Juni-17 Agustus 2019 dan melibatkan beberapa instansi terkait, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, para pakar, hingga relawan. Nantinya, mereka akan datangi masyarakat secara langsung dan memberikan edukasi serta simulasi ketika menghadapi bencana.

"Ekspedisi ini akan berlangsung selama 34 hari terbagi menjadi 4 segmen, Jawa Timur 11 hari, kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten. Masing-masing segmen akan diikuti oleh 200 orang peserta yang tadi kami sampaikan dari beberapa unsur ada pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, para pakar," tuturnya.

"Kita akan bahu membahu di sana kita akan berpindah titik, untuk mengedukasi masyarakat, untuk menangguhkan mereka, dan tidak kalah penting lagi kita akan menilai 584 desa itu akan kita nilai ketangguhannya. Kita akan sediakan formulir atau buku untuk penilaian ketangguhan desa," katanya. (ari)

tirto.id - Kemendagri akan memastikan pemerintah daerah (pemda) terlibat dalam ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai 12 Juli 2019 mendatang.

"Bukan hanya itu, tapi juga kewajiban pemerintah daerah menyiapkan kegiatan pengurangan resiko bencana," ujar Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, Safrizal saat di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (10/7/2019). Dia menerangkan, dasar hukum keterlibatan Pemda dalam kegiatan ekspedisi tersebut sudah ada, yakni tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 dan 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

"Peraturan Pemerintahnya sudah, bahkan teknisnya juga sudah ada dalam rangka memastikan kegiatan pengurangan resiko bencana ini bisa diintegrasikan dalam program pembangunan daerah," ujar dia. Baca juga: BNPB Inspeksi Sistem Peringatan Dini Tsunami Pulau Jawa Safrizal menerangkan urusan penanganan bencana perlu diprioritaskan. Bahkan, kata dia, dalam susunan hierarki, penanggulangan bencana menjadi nomor satu dalam urusan pemerintahan.

"Karena, dia [penanggulangan bencana] urusan wajib. Wajib merupakan layanan dasar dan nondasar. Bencana adalah wajib layanan dasar, memastikan daerah melakukan upaya dalam rangka memberitahu masyarakat ancaman yang berpotensi mengancam mereka," ujar Safrizal. BNPB akan melakukan ekspedisi Destana 2019 dengan menyusuri beberapa daerah di pulau Jawa yang berpotensi mengalami tsunami. Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Lilik Kurniawan menjelaskan, ekspedisi Detana 2019 ini akan dimulai dari Banyuwangi, Jawa Timur, meyusuri pantai selatan Jawa, menuju Jawa Tengah, Yogyakarta, kemudian ke Jawa Barat, Pangandaran, Garut dan berakhir di Banten. Menurut Lilik, ekspedisi Destana dilaksanakan mulai 12 Juli mendatang hingga 16 Agustus 2019. Tujuan ekspedisi ini, kata dia, untuk memotret kesiapsiagaan desa terhadap ancaman tsunami. Dia mencatat ada 5.744 desa atau kelurahan yang berada di daerah rawan tsunami. "Mulai dari kelas rawan, sedang dan tinggi. Desa-desa tersebut tersebar diantaranya 584 desa atau kelurahan ada di selatan Jawa. BNPB merespons, salah satunya dengan Ekspedisi Destana ini,” ujar dia.

Baca selengkapnya di artikel "Kemendagri Wajibkan Pemda Terlibat Ekspedisi Desa Tangguh Bencana", https://tirto.id/ed26