SLEMAN – Bencana akibat dampak dari fenomena perubahan iklim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kenaikan muka air laut, genangan banjir di dataran rendah, erosi pantai, banjir dan gelombang ekstrim merupakan dampak dari pembangunan kota yang kurang memperhatikan ancaman perubahan iklim. Sementara sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen bencana dinilai masih kurang.

Ketua Magister Manajemen Bencana UGM, Prof. Dr. Sudibyakto mengatakan hampir 85 persen bencana di Indonesia sangat terkait dengan fenomena perubahan iklim. Meski memiliki tingkat risiko bencana yang sangat tinggi namun ketersediaan SDM di bidang penanggulangan bencana masih sangat terbatas.

“Tidak sebanding dengan risiko bencananya,” kata Sudibyakto dalam peluncuran minat studi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di ruang seminar Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu (16/12).

Diperkirakan dalam kurun waktu 15 tahun ke depan Indonesia membutuhkan SDM manajemen bencana sebanyak 1.500 orang sarjana, 250 magister dan 50 doktor.

Selain soal SDM, Sudibyakto juga menyoroti tentang minimnya komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk program penanggulangan bencana yang dinilainya masih sangat terbatas. Bahkan belum masuk skala prioritas.

“Kondisi ini menyebabkan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah tidak dapat terencana dan terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Achmad Poernomo mengatakan risiko bencana akibat perubahan iklim yang perlu diantisipasi adalah kenaikan muka air laut.

Menurut para ahli, kata Poernomo, pada tahun 2050 akan ada kenaikan muka air laut setinggi 90 cm. Sehingga bisa menenggelamkan dua ribu pulau kecil di Indonesia dan 42 juta rumah di pinggir pantai yang akan hilang.

Dampak lain yang ditimbulkan, antara lain ketidakpastian musim dalam kegiatan penangkapan ikan.

“Saat ini saja perubahan migrasi ikan dan jumlah ikan yang terdampar semakin banyak,” katanya. Bencana dari dampak perubahan iklim ini menurutnya perlu ditanggulangi dan diantisipasi dengan mendukung program pembangun secara berkelanjutan.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID

BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung meminta seluruh puskesmas untuk bersiap siaga demi mengantisipasi terjadinya bencana di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Waktu pelayanan puskemas pun bakal ditingkatkan menjadi 24 jam ketika terjadi bencana.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Kustijadi menuturkan, kecepatan dan kelengkapan serta waktu pelayanan di tiap puskemas akan terus dimasifkan di musim pancaroba. Hal ini sebagai langkah sebelum terjadi bencana. "Jadi harus 24 jam pelayanannya," tutur dia, Rabu (16/12).

Selain itu, pihak Dinas Kesehatan mengaku telah merekrut sebanyak 31 apoteker, supir, analis kesehatan, akuntan dan dokter gigi. Beberapa tenaga kerja ini akan diterjunkan ke tiap kecamatan di Kabupaten Bandung untuk memperkuat basis pelayanan dari aspek sarana-prasarana.

Kustijadi menambahkan, saat bencana terjadi, waktu pelayanan puskemas akan menjadi 24 jam. Ini perlu dilakukan agar semua korban bencana nantinya bisa segera memperoleh pengobatan. Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan posko-posko pelayanan kesehatan di titik-titik terjadinya bencana.

"Kunjungan-kunjungan keliling ke daerah-daerah bencana juga kita lakukan. Ini untuk memantau kesehatan warga dan mengidentifikasi penyakit yang mulai beredar di masyarakat," kata dia.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID