Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (18/12) menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama jajaran kepala daerah yang wilayahnya rentan bahaya longsor, agar memberikan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan kepada warga masyarakat.

"Ini semuanya kita harus waspada. Karena tidak hanya satu dua tiga empat atau lima titik rawan longsor, tetapi ada ratusan titik di tanah air ini yang rawan longsor. Terutama di Jawa ini banyak sekali," kata Presiden Joko Widodo. 

Sementara itu Kepala BNPB Syamsul Maarif menjelaskan pihaknya telah menyiapkan pelatihan kebencanaan khususnya di wilayah Jawa yang memang rentan bencana longsor. 

"Bapak Presiden menginstruksikan kepada kami untuk melakukan pelatihan di wilayah yang memang rentan. Yaitu di Jawa Barat bagian Selatan. Jawa Tengah bagian tengah dan selatan. Lalu Jawa Timur. Untuk dilakukan edukasi serta pelatihan-pelatihan," jelas Syamsul Maarif.

"BNPB sendiri melalui BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di setiap daerah sudah memberikan informasi ini. Kami juga membuat rencana aksi terpadu, yang merupakan hasil pemikiran dan upaya antisipasi beberapa kementrian dan lembaga. Namun tetap perlu dilakukan pelatihan," tambahnya. 

Presiden tambah Syamsul Maarif juga memerintahkan agar BNPB bekerja sama dengan Badan Geologi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, segera memasang alat sistim peringatan dini atau Early Warning System di tempat-tempat yang sudah ditengarai merupakan wilayah rawan longsor.

"Bapak Presiden juga memerintahkan agar BNPB bekerjasama dengan ESDM untuk memasang alat early warning system . ditempat-tempat yang sudah ditenggarai merupakan wilayah rawan longsor. Sekaligus juga dilatih. Kami kerjasama dengan UGM dan teman-teman BPPT untuk melaksanakan perintah bapak Presiden," kaya Syamsul Maarif.

Peneliti longsor dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Edy Prasetyo Utomo kepada VOA menyoroti soal pentingnya pendidikan dan sosialisasi kebencanaan menyangkut bencana longsor kepada masyarakat.

"Melakukan edukasi kepada masyarakat setempat. Yaitu di daerah-daerah yang sudah dipetakan dengan skala 25 hingga 50 ribu yang sudah dinyatakan sebagai daerah rawan bencana longsor. Di daerah-daerah itu jangan ada aktifitas dengan menanam tanaman pertanian akar pendek seperti sayur-sayuran. Khususnya di daerah yang kemiringannya 30 hingga 40 derajat," tambahnya. 

Edy Prasetyo Utomo menambahkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor perlu mengetahui gejala-gejala awal munculnya bencana longsor.

"Longsor itu ada gejala-gejalanya. Misalnya ada retakan. Kemudian ada tanaman tiba-tiba miring. Lalu kalau kita mau buka jendela atau pintu rumah susah dibuka. Apalagi tiang rumah miring. Itu gejala awal. Lalu air sumur kita menjadi keruh. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat di sekitar rawan bencana," kata Edy Prasetya Utomo. 

Pemerintah Relokasi Warga Korban Bencana Longsor Banjarnegara 

Selain soal sosialisasi dan pendidikan kebencanaan kepada warga yang bermukim di wilayah rawan longsor, Presiden juga menginstruksikan kepada jajaran instansi terkait agar segera melakukan perencanaan terkait dengan relokasi warga di sekitar lokasi bencana longsor di Dusun Jemblung, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Kepala BNPB Syamsul Maarif memperkirakan, untuk relokasi warga korban bencana longsor di Banjarnegara itu setidaknya diperlukan sekitar 85 unit rumah, dengan kebutuhan dana sekitar Rp 5,168 miliar. 

Selain rumah juga dibutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan termasuk rehabilitasi jembatan putus yang juga dekat dengan peristiwa longsor itu. Kemudian juga ada bendungan, tebing sungai, saluran irigasi, normalisasi sungai. Total anggaran menurut Syamsul sekitar Rp 25,7 miliar.

Hingga Kamis (18/12) jumlah korban bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara, Jateng telah ditemukan 79 orang meninggal. Namun pemerintah bersama tim gabungan bertekad akan terus melakukan pencarian korban yang hingga kini belum diketemukan. ​

sumber: voaindonesia.com

Yogyakarta - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta memantau potensi terjadinya banjir lahar pada musim hujan melalui CCTV yang terpasang di sejumlah titik sungai berhulu Gunung Merapi.

"Guna mengetahui adanya potensi banjir lahar, kami menggunakan tiga parameter pemantauan. Pertama, yakni memantau CCTV yang sudah terpasang pada 18 titik di hulu Gunung Merapi," kata Kepala Seksi Gunung Merapi BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso, Kamis.

Menurut dia, seluruh CCTV ini terkoneksi langsung ke BPPTKG Yogyakarta yang dapat memberikan informasi dini dengan akurasi yang cukup tinggi.

"Kedua, yakni melakukan pemantauan curah hujan yang terjadi di puncak Gunung Merapi melalui sejumlah stasiun pemantau yang juga sudah terpasang. Namun prediksi kami, potensi banjir lahar pada musim hujan tahun ini lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Ia mengatakan, masyarakat memang tetap harus waspada terhadap potensi banjir lahar yang membawa material erupsi Gunung Merapi pada musim hujan ini.

"Curah hujan di puncak Gunung Merapi saat ini memang intensitasnya kerapkali tidak terlalu berbeda dengan yang berada di bawah kawasan pegunungan. Pasalnya di puncak lebih sering terjadi badai tanpa disertai dengan hujan," katanya.

Agus mengatakan, yang harus diwaspadai adalah ketika terjadi hujan secara terus menerus selama 40 menit di kawasan puncak Gunung Merapi.

"Jika terjadi hujan 40 menit, kami memiliki perlatan otomatis yang dapat mengirimkan informasi pesan singkat berupa peringatan dini, peringatan dini itu bisa diteruskan ke lima pos pengamatan yang dimiliki BPPTKG Yogyakarta," katanya.

Ia mengatakan, server peringatan dini tersebut juga dapat mengirim pesan singkat otomatis ke sejumlah pihak berwenang seperti Badan Penanggulana Bencana Daerah (BPBD) untuk disebarkan kepada masyarakat.

"Server juga bisa mengirim kepada masyarakat yang nomornya telah terdaftar," katanya.

Selain curah hujan dan pemantauan CCTV, pihaknya juga menggunakan stasiun seismik untuk melakukan pemantauan banjir lahar. Stasiun seismik merupakan alat pemantauan kegempaan yang terpasang di lereng Gunung Merapi.

Potensi ancaman terjadinya banjir lahar, kata dia, diprediksi lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya. Saat ini material erupsi 2010 yang masih tersisa di puncak Gunung Merapi diprediksi sekitar 40 Juta hingga 50 Juta meter kubik.

"Dari angka itu, sebanyak 25 juta meter kubik di antaranya berada di sisi selatan Merapi. Tetapi karakteristik fisik itu kini sudah berbeda dan sangat kurang mendukung untuk terjadinya lahar hujan. Karena kondisi material erupsi saat ini yang sudah padat sehingga kandungan abu pun cenderung minim," katanya.

Ia mengatakan, dengan berkurangnya abu, maka akan mengurangi pula kandungan pelicin yang dapat mempermudah longsoran material akibat guyuran hujan.

"Untuk menghancurkan material itu butuh curah hujan yang tinggi," katanya.

sumber: ANTARA News