Jakarta - Angka kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hal ini merupakan tanda bahaya.

Anies mulanya menyampaikan bahwa pada hari kemarin, Sabtu (3/7), jumlah pemakaman dengan protokol COVID-19 memecahkan rekor sebelumnya. Ada 392 orang yang dimakamkan dengan protokol COVID-19.

"Hari kemarin angka pelayanan pemakaman protokol COVID mencapai rekornya, 392 pemakaman dilakukan," ujar Anies, di Pos Penyekatan Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Minggu (4/7/2021).

Menurut Anies, hal itu menunjukkan kasus kematian di DKI Jakarta meningkat tajam. Anies pun menekankan peningkatan yang terus menerus ini merupakan tanda bahaya.

"Tapi menambah liang kubur, menambah jumlah orang yang dimakamkan ini adalah sebuah tanda bahaya bagi semuanya. Bahwa jumlah kematian di Jakarta sudah meningkat amat tinggi," ucap Anies.

Eks Mendikbud itu memaparkan, pada awal bulan Juni, angka kematian masih di bawah 20 orang setiap harinya. Namun kini, dalam satu minggu terakhir, angka kematian sudah mencapai angka 300-an.

"(Kematian dalam) satu minggu terakhir di atas 250, 304, 301, 362, 392 orang. Ini adalah orang-orang yang dua minggu sebelumnya masih sehat," kata dia.

Karena itu, Anies meminta masyarakat untuk tetap di rumah. Dia mengatakan, angka kematian yang terus meningkat setiap harinya bukanlah hal yang patut dibanggakan.

"Kita tidak ingin menguburkan lebih banyak lagi saudara-saudara kita. Kita ingin yang di Rumah Sakit bisa pulang ke rumah, yang sekarang tidak terpapar jangan sampai terpapar," ucapnya.

"Caranya sederhana jauhi kerumunan jauhi berpergian, tinggal di rumah sampai kondisi aman terkendali itu saja," kata Anies.

sumber: detik.com

Jakarta - Pihak kepolisian melakukan penyekatan di sejumlah titik di Jakarta dan sekitarnya demi meminimalisir kerumunan selama PPKM darurat. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai penyekatan tak bakal efektif bila perkantoran masih buka.

"Iya (penyekatan tidak bakal efektif selama) tempat perkantoran, tempat bekerja kan biasanya (masih buka). Tapi saya belum mendata ya," jelas Agus ketika dihubungi detikcom, Minggu (4/7/2021). Agus menjawab pertanyaan wartawan apakah penyekatan tidak bakal efektif bila perkantoran dan sejumlah tempat usaha masih buka.

Agus menduga PPKM darurat yang diusulkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan adalah warga dilarang berkeliaran di jalan. Namun, pemerintah, lanjut Agus, juga perlu memenuhi kebutuhan pokok warga selama pembatasan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Wuhan, Italia, hingga Spanyol."Situasi sudah sangat gawat sehingga harus dibatasi, nah orang juga kalau tidak perlu ya tidak usah keluar (rumah). Saya yang masih mempertanyakan, kan masih adanya pabrik masih buka, tapi saya belum ngecek sih, sehingga orang masih masuk kerja itu yang menjadi persoalan," imbuh Agus.

"Seharusnya tempat-tempat kegiatan yang diharuskan tutup, selain esensial, itu sudah tidak buka, artinya pekerjanya tidak banyak (kena) sekat. Kita mau sembuh atau tidak? supaya orang tidak berkerumun, betul itu (ada penyekatan)," lanjutnya.

Agus mengingatkan warga akan ancaman pidana KUHP bila melanggar PPKM darurat. Agus menyebut bila hari ini, masih banyak pengendara di jalanan, artinya masih banyak perkantoran yang buka dan tidak menerapkan work from home (WFH).

"Tapi kalau besok (hari ini) itu masih ramai artinya masih banyak tempat usaha yang tidak mengikuti perintahnya pemerintah, karena ini harus tutup semua kita lihat besok (hari ini) nanti banyak antre apa tidak. Kalau banyak antre ya masih banyak tempat-tempat bekerja yang yang tetap buka artinya ada pelanggaran," terangnya.

Diketahui, terdapat 63 titik yang diawasi Polda Metro Jaya selama PPKM darurat. Aparat gabungan dari Polri, TNI, Dishub, dan Satpol PP terlibat berjaga di pos-pos penyekatan.

Akibatnya terjadi antrean panjang di sejumlah pos penyekatan, salah satunya Kalimalang, Jakarta Timur. Pengendara yang kesal akibat lama mengantre, mereka pun bersahut-sahutan membunyikan klakson.

(isa/imk)