Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dan proaktif dalam penanggulangan bencana. Pelibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan bencana, terutama mengingat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri seperti nilai agama dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan mengimplementasikan model CDM berbasis agama dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Dengan menggunakan desain Research and Development (R&D) dengan model generik adaptif Creswell dari Gall dan Borg, peneliti membuat, mengimplementasikan dan mengevaluasi model PBBM berbasis agama dan kearifan lokal beberapa nagari (desa) di Sumatera Barat yang rawan bencana alam. Temuan penelitian pada tahap perumusan model telah dilakukan, dielaborasi dan dikembangkan dengan memasukkan nilai-nilai lokal seperti ritual dan upacara, bersama dengan hukum adat yang mengatur perilaku, dan memperkuat kohesi sosial agar lebih aplikatif, praktis dan efektif dalam manajemen Bencana. Selanjutnya dilakukan uji kuantitatif agar model ini memiliki nilai kepraktisan dan efektifitas untuk diterapkan pada masyarakat lain di setiap daerah bencana. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal NCBI
Blog
Menuju Rekonseptualisasi Fase Manajemen Risiko Bencana
Cara bencana dikelola, atau bahkan salah dikelola, sering digambarkan secara diagram sebagai “siklus bencana”. Aspek siklus dari konsep manajemen bencana (risiko), yang terdiri dari berbagai fase operasional, dalam beberapa tahun terakhir, telah dikritik karena mengkonseptualisasikan dan mewakili bencana dengan cara yang terlalu sederhana yang biasanya dimulai dengan “peristiwa” bencana dan kemudian mengarah ke bencana, lalu bencana lagi. Pemikiran siklus seperti itu telah terbukti tidak terlalu berguna untuk kompleksitas yang terkait dengan pemahaman bencana dan risikonya. Makalah ini bertujuan untuk menyajikan konseptualisasi alternatif dari fase Manajemen Risiko Bencana, dengan cara yang dapat lebih baik dalam mempertimbangkan akar penyebab yang mendasari yang menciptakan tingkat kerentanan yang berbeda. Makalah konseptual yang dikembangkan, melalui tinjauan literatur dan diskusi antara penulis, sebagai tandingan dari “siklus bencana” yang meluas. “Heliks Manajemen Risiko Bencana (DRM)” disajikan sebagai cara alternatif untuk mengkonseptualisasikan fase - fase DRM. Konseptualisasi heliks fase DRM yang disajikan dalam makalah ini sengaja disajikan untuk memulai diskusi (bukan sebagai titik akhir) tentang cara terbaik untuk menjauh dari kendala "siklus bencana". Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di Research Gate
Pendampingan Online: Penyusunan Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit
Hospital disaster plan diamanatkan dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang salah satu bunyinya: Rumah sakit mempunyai kewajiban memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. Namun, penyusunan hospital disaster plan (HDP) yang terkendala di rumah sakit akan menyebabkan sulitkan operasionalisasi manajemen penanganan bencana mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM menyelenggarakan Pelatihan dan Pendampingan HDP pada Mei hingga Juli 2022. Kegiatan ini intensif dilakukan secara online dengan biaya 5 juta Rupiah per instansi (5 orang/ instansi).
Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Daerah
Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan Peningkatan Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di daerah yang diselenggarakan pada tahun lalu. Pada 2021 lalu telah dilaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari pengkajian kapasitas daerah untuk melihat sejauh mana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sudah menyiapkan kegiatan KKM sampai pengayaan terkait materi ICS dan PHEOC. Hasil reviewmenunjukkan bahwa kapasitas umum untuk KKM masih perlu dikembangkan dan diperlukan kapasitas khusus dalam menyusun rencana penanggulangan bencana daerah. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan online dan offline mengenai Dinas Kesehatan Disaster Plan Dinkes Disaster Plan (DDP) dan bagaimana integrasinya dengan PHEOC. Harapannya agar peran PHEOC di daerah oleh dinas kesehatan semakin kuat dan pondasi struktur penanganan bencana di daerah terbangun. Dinas kesehatan akan difasilitasi untuk menyusun perencanaan DDP dan organisasi PHEOC daerah, mengevaluasi rangkaian kegiatan dan merencanakan penanggulangan bencana alam, non alam, krisis dan kedaruratan kesehatan masyarakat menggunakan pendekatan dinkes disaster plan di daerah.
Model Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana
Indonesia memiliki situasi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan bencana dengan frekuensi yang relatif tinggi, sehingga memerlukan penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Bencana yang terjadi hingga 2020 didominasi oleh bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin topan, kekeringan hingga hutan, dan kebakaran lahan (BNPB, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi model inovasi pelayanan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, FGD, dan wawancara dengan inovasi mitigasi bencana terkait di lokasi penelitian. Temuan lapangan menggambarkan bahwa inovasi SDIS yang diterapkan Kabupaten Sleman merupakan salah satu inovasi terbaik dalam penanganan erupsi gunung api. Inovasi ini telah dirintis sejak tahun 2016 dan terus disempurnakan. Di Semarang, khusus untuk bencana banjir, dipasang alat Early Warning System di beberapa titik sebagai inovasi terbaik dalam penanganan banjir. Namun, kesulitan memasangnya di titik-titik tertentu karena kontur geografis yang tidak memungkinkan. Sedangkan untuk Kabupaten Sumedang, inovasi mereka melalui aplikasi SITABAH masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk menjadi inovasi terbaik dalam mitigasi bencana longsor karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, aplikasinya masih satu arah. Dari ketiga model inovasi mitigasi bencana tersebut, inovasi SDIS merupakan inovasi yang telah berhasil diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman. Khusus pada fitur “Jarakku dan Merapi” yang dapat diakses secara online, model inovasi ini dapat direplikasi di daerah lain. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di Jurnal Bina Praja