Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan (District Health Disaster Plan) berlangsung selama 2 hari di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. Pemateri hari pertama disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, SpB. KBD menyampaikan tentang kerangka konsep penanggulangan bencana bidang kesehatan yang dipandu oleh Wisnu Damarsasi, MPH. Pembicara menyebutkan bahwa public health emergency preparedness (PHEP) merupakan rencana kesiapan menghadapi krisis bencana di masyarakat yang harus terkoordinasi dan kontinyu. Pembicara juga menjelaskan tentang prinsip yang harus ada dalam dalam petunjuk teknis penanggulangan krisis kesehatan di daerah. Pada sesi diskusi dibahas tentang kewenangan antara Dinas Kesehatan dan BPBD dalam penanggulangan krisis kesehatan di daerah. Pemateri selanjutnya adalah pengorganisasian, analisis resiko bencana dan krisis kesehatan, Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk Dinas Kesehatan Disaster Plan, serta komponen Dinas Kesehatan Disaster Plan. Kegiatan hari kedua merupakan penugasan terkait penyusunan dokumen disaster plan Dinas Kesehatan di masing-masing instansi serta presentasi hasilnya. Peserta secara aktif berdiskusi dalam setiap sesi pada workshop ini. Pada sesi penutup disampaikan bahwa Dinas Kesehatan sebagai koordinator di daerah harus memiliki rencana penanggulangan bencana. informasi selengkapnya Klik Disini

Webinar seiries Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan dan Manajemen Bencana Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) kali ini mengangkat tema tentang “Melawan Lupa Bencana Banjir di Indonesia”. Kegiatan ini dipandu oleh Wisnu Damarsasi, MPH serta menghadirkan pembicara utama Sutono, S.Kp., M.Sc., M. Kep yang merupakan dosen PSIK FK UGM. Kali ini, Sutono sharing mengenai kejadian banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia serta tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sutono membagikan pengalamannya turun langsung di lapangan di berbagai daerah, peningkatan angka kejadian hingga mencapai 20 kali lipat serta penyebabnya. Sutono memaparkan tindakan yang perlu dilakukan pemerintah khususnya BNPB adalah melakukan pendidikan tangguh bencana di sektor pendidikan, sosialisasi dan membuat SOP bagi masyarakat terkait kebencanaan. Peserta berpartisipasi aktif dalam webinar dengan mengajukan pertanyaan trkait dengan pengalaman pembicara di lapangan. Pada akhir sesi, Sutono menegaskan agar setiap pihak tetap waspada dan tidak meremehkan setiap potensi bahaya bagi kesehatan yang ada. Informasi selengkapnya Klik Disini

Iklim yang berhubungan dengan hazard adalah banjir, kekeringan, angin topan, dan jenis kejadian lainnya menunjukkan frekuensi dan kepararahan yang semakin meningkat. Beberapa kategori di populasi tertentu dapat menghadapi resiko yang lebih tinggi. Perubahan iklim memberikan dampak yang lebih besar pada populasi tersebut karena letak geografisnya. Contohnya adalah banjir di daerah yang rawan bencana. intervensi untuk adaptasi perubahan iklim dan manajemen resiko harus direncanakan, didesain dan ditargetkan dengan pemahaman yang jelas untuk manfaat berbagai kelompok umur. Berbagai isu dan tantangan saat ini meningkat dalam mendefinisikan dan mapping populasi rentan secara sosial pada perubahan iklim pengkajian resiko. Terdapat berbagai metodologi yang digunakan dunia untuk mengkaji masalah tersebut. Pada publikasi ini dijelaskan indikator pada penelitian yang ingin mengkaji tentang kerentanan sosial pada populasi rentan perubahan iklim. Pendekatan dan instrumen yang dimaksud adalah social vulnerability assessment (SVA). Publikasi ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam merencanakan dan membuat program pada area adaptasi perubahan iklim, manajemen resiko iklim dan pengurangan resiko bencana. informasi selengkapnya  Klik Disini

Publikasi ini merupakan contoh pelaksanaan tindakan dalam mengatasi kerugian dan kerusakan pada nelayan pesisir akibat perubahan iklim yang dialaminya. Negara yang menerapkan ini adalah Bangladesh. Ekonomi negara ini sangat dipengaruhi oleh sektor yang berhubungan dengan iklim. Sektor perikanan yang merupakan sumber kehidupan 660-820 ribu orang mengalami dampak yang paling buruk akibat perubahan iklim. Kelompok nelayan kecil di negara berkembang akan menghadapi dampak yang kompleks. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan ini. Bangladesh menerapkan 2 kebijakan terkait retensi resiko yaitu jaringan keamanan sosial dan program keuangan mikro. Jaringan keamanan sosial sangat penting khususnya pada daerah rentan bencana. pemerintah menerapkan program pasca banjir untuk memberikan subsidi bagi sektor agrikultural. Pada kebijakan tentang program keuangan mikro, terdapat beberapa hal yang dilakukan pemerintah. Diversifikasi kesempatan dan kemampuan merupakan salah satunya. Kelompok atau masyarakat mendapatkan pelatihan dalam jangka panjang untuk meningkatkan resiliansi agrikultural serta tindakan-tindakan lainnya. Informasi selengkapnya Klik Disini