Aceh - Indonesia menggelar pelatihan internasional bidang manajemen risiko bencana di Aceh pada 25 Mei-4 Juni 2015 untuk memperingati 10 tahun bencana tsunami di provinsi tersebut.

Keterangan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis menyebutkan, pelatihan itu merupakan kerja sama Direktorat Kerja Sama Teknik Kemlu dengan Pusat Riset Mitigasi Tsunami dan Bencana (Tsunami and Disaster Risk Mitigation Center /TDRMC) Universitas Syah Kuala dan USAID Indonesia.

Selain memperingati 10 tahun tragedi tsunami Aceh, kegiatan itu dilaksanakan sebagai salah satu bentuk dukungan dalam rangka keketuaan Indonesia pada Forum Asosiasi Negara-negara di kawasan Samudera Hindia (Indian Ocean Rim Association/IORA) untuk tahun 2015 hingga 2017.

Pelatihan internasional itu diadakan 25 Mei-4 Juni 2015 di Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan diikuti oleh 12 peserta dari tujuh negara, antara lain Srilanka, Tanzania, Mozambik, Madagaskar, Indonesia.

Para peserta mengikuti kegiatan pelatihan selama 10 hari dengan materi terkait tema bahaya wilayah pesisir, mitigasi bencana, mekanisme penanganan bencana, ketahanan masyarakat, dan pemetaan bencana.

Selama kegiatan workshop, selain sesi kelas, para peserta juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan lapangan di sekitar Aceh Besar, khususnya tempat-tempat yang menjadi "saksi bisu" bencana Tsunami 2004.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kemlu Esti Andayani mengatakan bahwa pelatihan manajemen risiko bencana itu ditujukan bagi negara-negara anggota IORA serta negara-negara di wilayah Amerika Selatan dan Kepulauan Karibia.

"Meski masih terdapat beberapa tantangan, negara-negara dengan potensi rawan bencana yang tinggi seperti Indonesia, negara-negara anggota IORA, Amerika Selatan dan Kepulauan Karibia hendaknya saling bahu membahu menghadapi tantangan yang ada di masa depan," katanya saat membuka secara resmi kegiataan pelatihan itu.

Menurut Esti, berbagi pengalaman serta pengetahuan harus dibagikan dalam pelatihan agar negara-negara rawan bencana tersebut dapat mengantisipasi dan tanggap terhadap resiko bencana yang ada di wilayahnya.

"Melalui workshop penguatan manajemen risiko bencana ini, Indonesia berperan aktif bagi negara-negara Selatan. Selain itu, dalam pelatihan ini diharapkan peserta dapat menggali potensi kerja sama dan bertukar pengalaman di bidang penanganan bencana," ujar Esti.

sumber: SERAMBINEWS.COM

HYDERABAD – Hawa superpanas India masih terus memakan korban jiwa. Hingga Selasa (27/5), jumlah korban tewas menembus angka 1.100. Di ibu kota, temperatur udara mencapai 45 derajat Celsius. Angka tersebut, menurut kabar, tidak berubah sampai sekitar satu pekan mendatang.

Kawasan selatan India mengalami dampak terparah suhu ekstrem kali ini. Tetapi, Negara Bagian Delhi, tepatnya di Kota New Delhi, tidak luput dari sergapan hawa superpanas. Jalanan di kota berpenduduk sekitar 250 ribu jiwa itu bagaikan meleleh. Nyawa ribuan tunawisma yang sehari-hari hidup di jalanan ibu kota pun terancam. Sebab, mereka tidak punya tempat untuk berlindung dari panas yang sangat terik.

Pemerintah pusat mengimbau seluruh warganya membatasi aktivitas di luar ruangan. Jika terpaksa bepergian, sebaiknya warga mengenakan topi atau payung sebagai pelindung. Anjuran agar mengonsumsi cairan sebanyak-banyaknya juga masih berlaku. Terutama bagi para pekerja bangunan atau orang-orang lapangan.

Direktur Badan Meteorologi India Brahma Prakash Yadav menyatakan, hawa superpanas masih bertahan di Delhi sampai minggu depan. ’’Suhu tinggi tidak akan turun secara perlahan. Tapi, mulai awal Juni nanti, cukup banyak hujan di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Itu cukup melegakan,’’ paparnya dalam jumpa pers di New Delhi.

Seluruh rumah sakit di seantero India berstatus siaga. Kebanyakan rumah sakit di wilayah selatan bahkan telah melakukan persiapan khusus untuk menerima dan merawat pasien yang terkena dampak hawa superpanas. Terutama dehidrasi. Sebagian besar pasien adalah warga lanjut usia dan gelandangan yang tidak kuat terus-menerus terpapar sinar matahari secara langsung.

Negara Bagian Andhra Pradesh dan Negara Bagian Telangana masih menjadi dua area yang mengalami dampak paling parah serangan hawa superpanas kali ini. Sejak pertengahan bulan, banyak warga di dua negara bagian tersebut yang mati. Sejauh ini 900 penduduk Andhra Pradesh meninggal karena dehidrasi. Di Telangana, hampir 200 nyawa melayang.

Untuk meminimalkan risiko kematian, pemerintah Andhra Pradesh mendesak pemerintah pusat memberikan bantuan air bersih. Nanti air bersih itu didistribusikan ke zona-zona yang paling membutuhkan. Terutama area yang banyak warga lanjut usianya. ’’Temperatur udara masih berkisar 48 derajat Celsius,’’ kata P. Tulsi Rani, komisioner khusus badan penanggulangan bencana.

Selain menimbulkan korban jiwa, hawa superpanas India memaksa ribuan warga bertahan tanpa listrik. Penduduk Kota Gurgaon, misalnya. Mereka terpaksa mengalami pemadaman listrik selama hampir 10 jam setiap hari. Sebab, pembangkit listrik setempat tidak mampu melayani permintaan daya yang terlalu banyak akibat pemakaian penyejuk udara. (AP/AFP/hep/c14/ami)

sumber: jawapos

MEDAN - Berbagai upaya terus dilakukan masyarakat dari berbagai elemen asal Tanah Karo untuk menjadikan erupsi Gunung Sinabung sebagai bencana nasional.

Sebab, kerugian akibat erupsi Gunung Sinabung tidak mampu lagi ditangani Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Provinsi Sumut. Kemarin, ratusan masyarakat dari sejumlah perhimpunan mahasiswa Karo di Kota Medan, komunitas masyarakat Karo, hingga para korban erupsi GunungSinabung, hadirdiacaradoa bersama dan aksi simpati bertajuk Save TanahKaro, dihalaman Kantor Gubernur Sumut.

Aksi dilanjutkan dengan konvoi dari Kantor Gubernur menuju Lapangan Merdeka, sembari membagi-bagikan stiker bertuliskan Save Tanah Karo. Aksi tersebut diprakarsai oleh Keluarga Besar Karo (KBK) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Penanggung jawab aksi Save Tanah Karo Arya Mahendra Sinulingga mengungkapkan, alasan digelarnya aksi tersebut untuk menggugah pemerintah pusat agar mengubah kebijakan penanganan korban erupsi Gunung Sinabung menjadi bencana nasional.

“Sebenarnya kami tidak perlu menggelar aksi Save Tanah Karo ini apabila APBD Kabupaten Karo mencukupi untuk menangani para korban erupsi Sinabung. Masalahnya, APBD Karo itu cuma Rp900 miliar, dan Rp700 miliar dari APBD itu digunakan untuk biaya rutin Pemkab Karo. Sedangkan dana untuk pemulihan korban erupsi Gunung Sinabung itu butuh sekitar Rp8 triliun,” ujarnya.

Arya mengaku sudah melaporkan kebutuhan dana pemulihan korban erupsi Gunung Sinabung kepada Pemprov Sumut. Akan tetapi Pemprov Sumut tidak memiliki dana sebesar itu. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat turun tangan dengan menjadikan erupsi Gunung Sinabung sebagai bencana nasional.

“Dalam empat tahun terakhir setelah Sinabung meletus menyebabkan kerugian hingga Rp4 triliun. Kerugian itu tidak hanya dari segi pertanian, namun sejumlah rumah warga desa hancur, pendidikan anakanak korban Sinabung terbengkalai, dan lainnya,” paparnya.

“Erupsi Gunung Merapi hanya berlangsung selama satu bulan dan menyebabkan kerugian hingga Rp3,4 triliun. Bayangkan saja, berapa besar kerugian yang akan dialami Tanah Karo mengingat erupsi Gunung Sinabung masih terus berlanjut dan tidak tahu kapan berakhir,” sambungnya.

Salah seorang korban erupsi Gunung Sinabung warga Desa Guru Kinayan yang turut hadir dalam aksi Save Tanah Karo itu, Plin Sembiring mengungkapkan, derita para korban erupsi Gunung Sinabung terus menjadi- jadi. Tidak hanya kehilangan lahan pertanian, rumah dan lainnya, jatah biaya hidup juga sudah tidak pernah diterima sejak Agustus 2014.

Padahal, biaya yang diterima para korban erupsi Gunung Sinabung hanya Rp6.000 per hari per orang. “Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kami bekerja serabutan. Selain itu, kami juga belum menerima kepastian kapan kami direlokasi. Saat ini, kami tinggal di perladangan di Simpang Guru Kinayan yang berjarak lebih dari lima kilometer dari Sinabung. Di situ ada kantor Dinas Pertanian,” kata Kepala Desa Guru Kinayan tersebut.

Menanggapi keluhan korban erupsi Gunung Sinabung tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan yang turut hadir dalam aksi tersebut mengungkapkan, untuk mengurangi beban korban erupsi Gunung Sinabung, Dewan telah mengusulkan kepada Pemprov Sumut untuk menyisihkan APBD Sumut 2016 minimal Rp100 miliar.

“Gubernur pun telah mengamini usulan kami tersebut. Saya juga telah menjumpai Mendagri dan saya sampaikan kepadanya tentang permasalahan Karo. Saat ini Karo membutuhkan anggaran yang banyak untuk memulihkan kehidupan korban erupsi Sinabung,” ungkapnya.

Di akhir aksi Save Tanah Karo tersebut, para peserta aksi secara sukarela mengumpulkan dana. Dana yang terkumpul berjumlah Rp3.008.500 dan dilakukan penandatanganan petisi Save Tanah Karo oleh seluruh peserta aksi yang hadir.