Kesiapsiagaan rumah sakit terhadap kejadian korban massal dan tanggap bencana meliputi kegiatan, program dan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan sebelum kejadian. Langkah - langkah ini dirancang untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan kepada para korban bencana, dan untuk meminimalkan dampak negatif dari peristiwa individu pada layanan medis. Hingga saat ini, belum ada survei sistematis di Polandia mengenai kesiapan rumah sakit, serta tenaga medis, untuk menangani insiden korban massal. Akibatnya, sedikit yang diketahui tentang pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional petugas kesehatan. Tujuan dari studi percontohan ini untuk memulai eksplorasi dan pendataan kompetensi tenaga kesehatan, selain mengkaji kesiapan rumah sakit untuk insiden korban massal. Memanfaatkan survei anonim dari sampel acak, 134 penyedia layanan kesehatan diminta untuk menjawab pertanyaan tentang kompetensi yang mereka butuhkan, dan kesiapsiagaan rumah sakit selama tanggap bencana. Ternyata subjek tes mengevaluasi kesiapsiagaan mereka sendiri untuk insiden korban massal dan bencana lebih baik daripada kesiapsiagaan tempat kerja mereka saat ini. Studi percontohan menunjukkan bahwa kuesioner yang dirancang dengan baik dapat digunakan untuk menilai hubungan antara kesiapsiagaan rumah sakit dan staf dan efisiensi tanggap bencana. Evaluasi kesiapsiagaan dan efektivitas tanggap bencana merupakan sarana untuk menemukan dan menghilangkan kemungkinan kesenjangan dan kelemahan dalam berfungsinya dan efektifnya manajemen rumah sakit selama insiden korban massal.  Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di jurnal MDPI.

Selengkapnya

Pemerintah memiliki fungsi untuk melindungi rakyatnya, termasuk mengelola bencana. Tujuan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam merupakan fungsi yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen. Penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang dilakukan secara komprehensif, dan perlu adanya keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jawa Barat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mitigasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mengurangi risiko bencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi, studi pustaka, dan wawancara dengan informan yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Pangandaran telah terbentang untuk keluar dari bencana tsunami yang pernah terjadi. Bahkan upaya mitigasi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran. Dengan mitigasi, pengurangan risiko bencana dapat dilakukan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan upaya penanggulangan risiko bencana melalui Program Mitigasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mitigasi bencana di Kabupaten Pangandaran terdiri dari dua jenis yaitu Mitigasi dengan pendekatan Struktural dan pendekatan Non Struktural. Pendekatan struktural berfokus pada pembangunan fisik, seperti pembangunan tempat pengungsian sementara atau pembangunan sistem peringatan dini (early warning system/EAS). Mitigasi nonstruktural dilakukan dalam bentuk pembangunan non fisik, seperti pendidikan kebencanaan kepada anak sekolah dan juga kepada masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu. Pelatihan kebencanaan diberikan kepada pihak swasta agar mereka dapat memahami peran mereka saat terjadi bencana.  Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di jurnal Sosiohumaniora

Selengkapnya