Pandemi COVID-19 telah membawa banyak masalah etika sistem perawatan kesehatan publik menjadi perhatian publik. Terlepas dari sejumlah besar literatur yang tersedia tentang masalah etika dalam pandemi, wawasan ini sejauh ini belum terintegrasi secara luas ke dalam kesiapsiagaan sistem kesehatan, yang mengarah ke berbagai masalah etika yang serius selama pandemi. Dalam makalah ini, empat masalah etika utama dibahas, yaitu 1) distribusi sumber daya yang langka; 2) etika penelitian; 3) ketimpangan struktural; dan 4) solidaritas dan kohesi sosial. Analisis ini mengacu pada Jerman sebagai studi kasus dan pengalaman penulis dalam pembuatan kebijakan kesehatan Jerman selama pandemi. Untuk menggarisbawahi pelajaran ini dan untuk melanjutkan perdebatan seputar pendekatan praktis untuk mengintegrasikan etika ke dalam sistem perawatan kesehatan secara lebih berkelanjutan di masa depan, peneliti merenungkan empat masalah etika utama: 1) distribusi sumber daya yang langka; 2) etika penelitian; 3) ketimpangan struktural; dan 4) solidaritas dan kohesi sosial. Sejak awal 2020, salah satu penulis (A.B.) telah menjadi Ketua Dewan Etik Jerman, yang memberi nasihat kepada pemerintah dan politik Jerman secara berkelanjutan dan telah mengeluarkan beberapa pernyataan selama pandemi. Pihaknyajuga memiliki berbagai, sebagian ad hoc, peran penasihat untuk masin g -masing kementerian, badan pemerintah dan politisi. Jerman dengan demikian studi kasus ini; dan sebagian besar diskusi kita didasarkan pada keterlibatan langsung – jika terbatas – dalam pembuatan kebijakan kesehatan Jerman. Pada saat yang sama, peneliti berharap kontribusi ini dapat menjadi pelajaran bagi negara dan wilayah lain. Keempat isu tersebut dipilih karena kepentingannya yang berkelanjutan dalam pembuatan kebijakan Jerman selama pandemi; relevansi yang dirasakan untuk ketahanan sistem perawatan kesehatan di masa depan; dan keahlian serta pengalaman khusus tim peneliti. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal The Lancet Regional Health Europe

Selengkapnya

Buku IRBI tahun 2020 memuat nilai indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/ kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. Provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Pada dasarnya komponen yang digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menentukan bahaya, kerentanan dan kapasitas. Metodologi pengkajian dilakukan dengan pengambilan data sampai penyajian hasil dari kajian risiko bencana dalam bentuk peta spasial. Data ini akan diolah menghasilkan indeks risiko bencana yang menjadi referensi penyusunan bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana. Dalam klasifikasi data, data yang digunakan merupakan data bahaya, jiwa terpapar, kerugian, kerusakan lingkungan dan kapasitas pemerintah. Selanjutnya dilakukan pembobotan parameter per jenis bahaya (hubungan antara frekuensi kejadian dengan ada tidaknya peringatan, parameter kerentanan (indeks penduduk yang terpapar dalam jiwa, kerugian dan lingkungan) dan kapasitas (regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, mitigasi, sistem kesiapsiagaan, dan lain - lain). Bagaimana IRBI seluruh provinsi Indonesia pada 2020

Selengkapnya