logo2

ugm-logo

Bangunan Berkonstruksi Sarang Laba-Laba di Lombok Tetap Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli struktur, Ir Moch Arif Toto R, yang diberi tugas melaksanakan penaksiran (assessment) terhadap kondisi bangunan gedung di Lombok Nusa Tenggara Barat akibat gempa menyatakan bahwa pondasi yang menggunakan konstruksi sarang laba-laba tetap aman. "Bahkan, kami harus melakukan reassessment atau beberapa kali penaksiran, mengingat gempa di NTB terjadi beberapa kali. Tapi, sejauh ini bangunan dengan konstruksi sarang laba-laba tidak mengalami kerusakan strutur," kata Toto yang juga menjabat sebagai Ketua II Komisariat Daerah Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia DI Yogyakarta, Sabtu.

Berbeda dengan musibah di Yogyakarta beberapa tahun lalu, lanjut Toto, gempa di Lombok kali ini terdapat empat sumber gempa berbeda. Menurut dia, ada gerakan gempa horisontal, tetapi ada juga gerakan yang vertikal.

"Yang merusak itu vertikal ditambah akselerasi, terutama pada elemen-elemen arsitektural seperti penggunaan atap bangunan bermaterial berat seperti genteng yang saat terjadi gempa jatuh menimpa plafon," ujar Toto. Tapi, Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram yang menggunakan konstruksi sarang laba-laba, tidak mengalami kerusakan yang berarti meskipun berulang kali diguncang gempa. Toto, yang melakukan penaksiran bersama Dinas Cipta Karya Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan bahwa sifat dan karakter konstruksi sarang laba-laba yang kaku dan stabil serta responsif membuat bangunan di atasnya tidak mengalami kerusakan struktur walau diguncang gempa beberapa kali.

"Karakter konstruksi seperti ini akan mengikat bangunan di atasnya saat gempa terjadi dan ini yang membuatnya tidak mengalami kerusakan" ucap Toto. Toto mengatakan, penggunakan konstruksi tahan gempa seperti konstruksi sarang laba-laba seharusnya diwajibkan untuk bangunan faslitas publik seperti rumah sakit untuk daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Barat.

"Kerusakan yang saya lihat sifatnya nonstruktural seperti genteng jatuh dan dinding retak," tambah Toto.

Adapun gedung lain yang tidak mengalami kerusakan adalah Balai Kesehatan Mata Provinsi di Lombok dan gedung Balai Kepegawaian Daerah. Keduanya adalah bangunan tua peninggalan Belanda yang menggunakan batu batu sangat tebal sebagai dinding. Toto merekomendasikan bahwa untuk bangunan di kawasan rawan gempa sebaiknya selain ditunjang pondasi antigempa juga menggunakan atap ringan.

"Proses assessment merupakan forensik bangunan untuk nantinya dikeluarkan rekomendasi laik fungsi atau tidak. Kalau tidak laik, artinya ada tindak lanjut apakah cukup diperkuat atau harus diganti, sedangkan yang laik fungsi segera diterbitkan sertfikat laik fungsi," kata Toto.

Bangunan lain yang juga tidak mengalami kerusakan karena menggunakan konstruksi sarang laba-laba adalah gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan NTB di Mataram. Pada bangunan itu tidak ada kerusakan struktur, kecuali hanya kaca-kaca yang pecah.

Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Umum BPKP, Tri Winarno, selaku perwakilan pemilik bangunan saat itu, mengatakan bahwa pemilihan konstruksi sarang laba-laba saat itu sangat tepat sebagai hasil rekomendasi Dinas PU Provinsi NTB Subdin Cipta Karya serta dari konsultan perencana. Berdasarkan survei ditambah data-data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi dan Geofisika setempat maka diputuskan untuk menggunakan konstruksi tahan gempa dalam hal ini kontruksi sarang laba-laba yang merupakan karya anak bangsa.

"Pembangunan saat itu membutuhkan waktu dua tahun karena menyesuaikan dengan plafon anggaran Kementerian Keuangan. Kemudian untuk percepatan pekerjaan saat itu dibagi dua segmen atas dan bawah sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya," ujar Tri.

Lebih jauh tenaga ahli pemasaran PT Katama selaku pemegang paten Perbaikan Konstruksi Sarang Laba-laba, Agus B. Sutopo, mengatakan pengembangan teknologi konstruksi sarang laba-laba yang telah teruji beberapa kali terhadap guncangan gempa menarik perhatian dari pihak asing dan juga telah dijadikan bahan disertasi di Universite de Technologie de Compiegne (UTC) Perancis.

sumber: kompas

Provinsi NTT Memiliki 11 Risiko Bencana. Jumlah Korbannya Mencengangkan

Provinsi NTT Memiliki 11 Risiko Bencana. Jumlah Korbannya Mencengangkan

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) didukung Pemerintah Australia melakukan pelatihan penggunaan dana siap pakai dan penyusunan proposal tanggap darurat di Kupang tanggal 30 -31 Mei 2018.

Pelatihan ini dipandang penting mengingat NTT merupakan provinsi yang rawan bencana. Database Bencana Indonesia (DIBI) mencatat Provinsi NTT memiliki 11 risiko bencana dan sudah mengalami sekitar 651 kali kejadian bencana sejak 1950-2017.

Jumlah korban bencana mencengangkan. Tercatat lebih dari 6.000 jiwa sudah menjadi korban serta berbagai kerusakan aset dan infrastruktur.

Kajian Risiko Bencana NTT yang direvisi tahun 2017 menghitung bahwa 75% kejadian bencana yang tercatat merupakan bencana-bencana hidrometerologis yang berhubungan dengan faktor iklim, seperti hujan, angin dan kekeringan. Bencana-bencana ini adalah yang berulang atau musiman.

Baca: Pelaku Penculikan Bocah Richad Mantolas Ternyata dari Kefamenanu dan Kupang

Menghadapi risiko bencana berulang, penting untuk memiliki kapasitas memadai untuk merespon atau menanggapi dengan cepat dan tepat.

Untuk itu pemerintah, baik pusat maupun daerah, menyediakan Dana Siap Pakai (DSP) yang bisa digunakan untuk kondisi siaga darurat, darurat maupun transisi ke pemulihan.

Sayangnya, dalam beberapa kasus bencana, BPBD masih mengalami kesulitan mengakses DSP ini, baik karena prosedur DSP maupun kualitas proposal tanggap darurat.

Oleh karena itu, dengan dukungan Program TCP -DFAT dari Pemerintah Australia, BPBD Provinsi NTT mengadakan Bimtek DSP dan Penyusunan Proposal Tanggap Darurat.

Bimtek ini diikuti utusan BPBD dari 22 kabupaten/kota di NTT. Narasumber dan fasilitator adalah Tavip Joko Prahoro, SE, MM, Direktur Penanganan Pengungsi, Deputi Tanggap Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Jemmy Mella, Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT.

Dalam dua hari ini, diharapkan para peserta mendapatkan pemahaman yang baik tentang syarat dan prosedur penggunaan DSP, baik di kabupaten, provinsi maupun DSP dari pusat.

Peserta juga diharapkan memahami alur pikir penyusunan proposal yang baik, sistematika yang sesuai petunjuk atau panduan yang ada, serta mampu menerjemahkan kebutuhan korban bencana menjadi rencana tanggap darurat yang baik.

Secara umum, Bimtek ini diharapkan meningkatkan kemampuan BPBD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT untuk bisa lebih bersiap siaga, serta cepat dan tepat merespon kejadian bencana di NTT.

Dengan demikian layanan terhadap korban bencana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dalam kondisi bencana bisa lebih layak dan baik. Demikian siaran pers yang diterima Pos Kupang dari Silvia Fanggidae, Selasa (29/5/2018). *