logo2

ugm-logo

Bertambah 2.381, Kini Ada 104.432 Kasus Covid-19 di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kembali memberikan informasi terbaru mengenai jumlah kasus dan pasien yang diakibatkan virus corona itu.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 hingga Rabu (29/7/2020) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 2.381 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 kini mencapai 104.432 orang.

Informasi tersebut disampaikan Satgas Covid-19 melalui situs Covid19.go.id, yang diakses Kompas.com pada Rabu sore.

Data memperlihatkan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat, sejak diumumkannya pasien pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020.

Jumlah ini juga tercatat sebagai penambahan kasus baru tertinggi kedua. Pencatatan tertinggi masih pada 9 Juli 2020 dengan 2.657 kasus baru.

Sebagai informasi, 2.381 kasus baru itu diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 30.261 spesimen dari 17.859 orang yang diambil sampelnya.

Total, pemerintah sudah menguji 1.447.583 spesimen dari 841.027 orang yang diambil sampelnya dalam sehari.

Dengan catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan lebih dari satu kali.

Data pasien sembuh dan meninggal

Dalam data yang sama, diketahui ada penambahan 1.599 pasien Covid-19 yang sembuh.

Mereka dianggap sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Dengan demikian, total pasien yang dinyatakan sembuh kini mencapai 62.138 orang.

Namun, Satgas Covid-19 juga menyampaikan kabar duka dengan bertambahnya pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Pada periode 28-29 Juli 2020, ada penambahan 74 pasien Covid-19 yang tutup usia.

Dengan demikian, total pasien yang meninggal setelah terpapar Covid-19 ada 4.975 orang.

Adapun saat ini diketahui masih ada 37.319 pasien Covid-19 yang masih menjalani perawatan.

Sedangkan orang yang saat ini berstatus suspek ada 57.393 orang.

Data sebaran

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi atau 34 provinsi di Tanah Air, dari Aceh hingga Papua.

Secara rinci, sudah ada 473 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terdampak penularan virus corona.

Jumlah ini tercatat bertambah dua daerah jika dibandingkan data kemarin.

Adapun lima provinsi yang mencatat kasus baru dengan jumlah tertinggi yaitu sebagai berikut:

1. DKI Jakarta dengan 577 kasus baru

2. Jawa Timur dengan 359 kasus baru

3. Jawa Tengah dengan 313 kasus baru

4. Sumatera Utara dengan 241 kasus baru

5. Sulawesi Selatan dengan 128 kasus baru

Ketua KPK Ingatkan Korupsi Penanganan Bencana Diancam Hukuman Mati

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali mengingatkan tentang ancaman hukuman mati terkait praktik korupsi dalam penanganan bencana.

Firli mewanti-wanti supaya tak ada korupsi dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19, lantaran pihaknya bakal mengambil tindakan tegas.

"Pada saat ini negara kita sedang dilanda pandemi Covid-19. Kami ingatkan, KPK akan tegas dan akan terus berkomitmen memberantas korupsi," kata Firli melalui tayangan video dalam sebuah diskusi daring, Senin (27/7/2020).

"Ingat, tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam suasana bencana ancaman hukumannya adalah pidana mati," lanjutnya.

Firli mengatakan, korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga melanggar hak asasi manusia.

Sebab, akibat praktik korupsi, tujuan negara dalam mencapai cita-cita bisa gagal.

"Kalau boleh saya katakan kejahatan korupsi masuk juga dalam pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan kemanusiaan," ucapnya.

Firli pun mengungkap, dalam upaya memberantas korupsi, pihaknya menggunakan tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat. Dalam hal ini KPK berupaya memberikan pemahaman dan pengetahuan ke masyarakat betapa korupsi membawa dampak buruk dan dapat menggagalkan tujuan negara.

Pendidikan pencegahan korupsi, kata Firli, dilakukan melalui jejaring pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang melibatkan para pemangku kepentingan bidang pendidikan.

Kedua, pendekatan pencegahan. Menurut Firli, memberantas korupsi bisa dilakukan dengan cara memperbaiki sistem.

Oleh karenanya, sistem penyelenggaraan negara harus diperbaiki sedemikian rupa untuk menutup peluang atau kesempatan setiap orang yang ingin melakukan korupsi.

"Korupsi tidak bisa dilakukan karena sistem yang baik, karena sistem yang kuat dan sistemnya sempurna," tutur Firli.

Terakhir yakni pendekatan penindakan atau penegakan hukum. Hal ini menjadi upaya terakhir jika pendidikan dan pencegahan korupsi belum berakhir secara maksimal.

Dalam hal ini, kata Firli, penegak hukum harus keras dan tegas terhadap para pelaku korupsi. Penegak hukum juga harus mampu mengingatkan masyarakat bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar kemanusiaan.

Firli menyebut, memberantas korupsi bukan hal yang mudah. Tetapi, KPK akan terus melakukan upaya tersebut.

"Tentu pekerjaan pemberantasan korupsi bukan semudah bagaimana membalikkan tangan. KPK akan tetap terus bekerja keras melakukan pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat, pencegahan dan tindakan yang tegas," kata dia.

More Articles ...