Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritik pemerintah yang hingga saat ini belum jelas dalam membuat parameter penetapan status suatu daerah sebagai zona merah virus corona (Covid-19). Menurutnya, pemerintah belum menetapkan indikator suatu daerah bisa disebut sebagai zona merah.

"Sekilas, zona merah adalah daerah yang paling banyak kasus positif Corona. Namun, berapa banyak kasus positif agar suatu daerah dikatakan zona merah, tidak dijelaskan. Semestinya, penyebutan zona merah itu ada kalkulasi dan perhitungannya," kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (26/4).

Saleh juga mengkritik pemerintah pusat yang menyerahkan penetapan status zona merah kepada pemerintah daerah. Menurutnya, langkah itu tidak tepat karena pasti akan ada penilaian subjektif dari masing-masing kepala daerah. Akibatnya, definisi zona merah menjadi bermacam-macam.

"Lalu, bagaimana dengan daerah lainnya? Persoalan akan berimplikasi pada penerapan kebijakan mudik lebaran. Kementerian Perhubungan, misalnya, menyebut bahwa masyarakat di daerah zona merah tidak boleh mudik. Daerah mana saja zona merah?" Kata Saleh.

Saleh menyarankan agar Pemerintah pusat saja yang menetapkan status zona merah terhadap suatu daerah. Pemerintah pusat pula yang perlu menetapkan parameter atau batasan-batasan suatu daerah bisa ditetapkan sebagai zona merah virus corona.

Saleh lalu mengkritik larangan pemudik yang diterbitkan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah lebih baik menetapkan zona merah suatu daerah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan larangan mudik.

Dengan begitu, masyarakat jadi mendapat kejelasan sebelum memutuskan untuk mudik atau tidak.

Diketahui, larangan mudik tidak berlaku di seluruh Indonesia. dan termasuk zona merah.

"Saya tidak tahu apakah Gugus Tugas mempunyai panduan dan ukuran terkait penentuan status zonasi suatu daerah. Semestinya, ukuran dan panduan itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, semua daerah memiliki panduan yang seragam," jelas Saleh.

Beijing - Otoritas China mengumumkan bahwa seluruh pasien virus Corona (COVID-19) di Wuhan, yang menjadi titik nol pandemi global ini telah dipulangkan dari rumah sakit (RS).

"Dengan upaya gabungan para profesional medis dari Wuhan dan berbagai wilayah negara ini, hingga 26 April, seluruh pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di Wuhan telah dinyatakan bersih (dipulangkan dari rumah sakit)," sebut juru bicara Komisi Kesehatan Nasional China (NHC), Mi Feng, seperti dilansir CNN, Senin (27/4/2020).

Hingga Sabtu (25/4) waktu setempat, data NHC menyebut total 46.452 kasus virus Corona terkonfirmasi di Wuhan. Angka itu mencapai 56 persen dari total kasus virus Corona di China daratan.

Jumlah korban meninggal akibat virus Corona di Wuhan mencapai 3.869 orang, atau sekitar 84 persen dari total kematian di China daratan.

Wuhan menjadi kota pertama di dunia yang berada di bawah lockdown akibat pandemi virus Corona. Beberapa waktu terakhir, kota Wuhan secara perlahan kembali ke situasi normal, setelah berbulan-bulan diselimuti ketakutan dan kecemasan akibat virus Corona.

Namun luka dan trauma akibat wabah virus Corona masih dirasakan warga kota Wuhan, yang otoritasnya baru saja mencabut lockdown setelah 76 hari terakhir. Banyak warga kota Wuhan yang khawatir dengan adanya gelombang kedua virus Corona dan pusat-pusat bisnis berjuang untuk bangkit kembali.

Kasus pertama virus Corona diyakini muncul di Wuhan pada pertengahan Desember 2019. Beberapa pekan kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis. Pada 23 Januari hingga 8 April, warga kota Wuhan tidak bisa meninggalkan kota itu karena semuanya di-lockdown oleh pemerintah China yang berupaya mengatasi wabah virus Corona yang menyebar luas.

Namun, meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan wabah ini, virus Corona kini telah menginfeksi lebih dari 2,9 juta orang di dunia dan menewaskan lebih dari 206 ribu orang.

sumber: detik.com