Liputan6.com, Jambi Pencegahan dan penanggulangan bencana harus mulai ditanamkan sejak dini. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

"Hal ini (penanggulangan bencana) harus dipupuk dari kecil (terutama sejak anak-anak sekolah), yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan," gagasnya dalam keterangan keterangan tertulis yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Selasa (24/9/2019).

"Tujuannya untuk menanamkan pendidikan edukasi bencana sejak dini."

Selain itu, masalah bencana juga tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Butuh bantuan dari berbagai kalangan, yang bersinergi dan menyelesaikan masalah bersama-sama.

"Tidak perlu saling menyalahkan. Mari kita bahu-membahu, memadamkan api (bencana kebakaran hutan dan lahan). Ke depannya, pencegahan harus diutamakan. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat sebagai kunci pencegahan bencana," tambah Doni di Masjid Seribu Tiang (Masjid Agung Al Falah), Kota Jambi, Provinsi Jambi kemarin.Doni menjelaskan, bencana terbagi dua, yaitu bencana alam dan non-alam. Bencana alam, seperti gempa bumi di Jambi relatif sedikit. Belum ditemukan adanya potongan sesar gempa di Jambi.

Sementara itu, bencana yang sedang terjadi adalah bencana non-alam, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diakibatkan ulah manusia. Bencana ini juga akibat musim kemarau panjang selama lebih dari dua bulan di Jambi. Akibatnya, permukaan lahan gambut menjadi kering sehingga mudah terbakar.

"Tahun ini boleh dibilang, hampir sama dengan tahun 2015 kebakarannya. Karena lahan gambut relatif kering," lanjut Doni.

BNPB mencatat, 2,6 juta hektar lahan gambut terbakar pada 2018. Pada 2019 ini sudah 328.000 hektar lahan gambut terbakar. Sifat lahan gambut harus basah dan tidak boleh kering. Ini karena lahan gambut berasal dari fosil batu bara muda yang mudah terbakar.

"Presiden (Joko Widodo) menugaskan saya untuk memprioritaskan daerah-daerah yang belum turun hujan. Kita semua (harus) bekerja dengan baik dan berdoa memadamkan api bersama," Doni menerangkan.

Kepada para petinggi di pemerintahan Provinsi Jambi, Doni juga berpesan untuk aktif hidup bersama masyarakat. 

"Hiduplah bersama rakyat, temuilah rakyatmu. Hiduplah bersama mereka dan pelajari perilakunya. Sisa api yang ada, mari kita padamkan bersama. Pemerintah pusat siap membantu dan mendukung upaya pemadaman," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan seluruh desa di wilayah ini menjadi desa tangguh bencana pada 2023. Bantul ingin masyarakat di 75 desa yang ada selalu siap menghadapi ancaman bencana.

"Jadi kalau Bantul nanti Insya Allah 75 desa akan kita bentuk destana (desa tangguh bencana) semuanya, dan sudah 31 desa, dan pada Minggu ini yang ke-32 di Desa Terong akan diresmikan Pak Bupati," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Ahad (22/9).

Menurut dia, pembentukan desa tangguh bencana sebagai upaya mempersiapkan masyarakat akan ancaman bencana yang berpotensi terjadi di daerah masing-masing. Ini merupakan program Bupati Bantul dan akan dibentuk secara bertahap sesuai kesiapan masyarakat dan relawan desa.

"Rencana semua desa dan, itu secara bertahap, tetapi sesuai dengan potensi ancamannya, misalnya ancaman gempa bumi, kalau yang di selatan ada tsunami, di timur kekeringan, banjir dan sebagainya. Jadi sesuai dengan potensi ancamannya," katanya.

Ia menargetkan, desa tangguh bencana di semua desa di Bantul dapat terbentuk hingga 2023 nanti. Untuk itu, Bantul akan gencar melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana maupun simulasi bencana dengan melibatkan masyarakat desa untuk mempersiapkan masyarakatnya.

"Setelah dibentuk itu dari Bupati memerintahkan kepada semua desa tangguh bencana ada proses pengembangan, setelah kita bentuk tahun berikutnya kita kembangkan, kita latih lagi supaya lebih mantap lagi. Target sampai 2023 selesai," katanya.

Sementara itu, Bupati Bantul Suharsono mengatakan, akan terus mendukung upaya BPBD dalam menyiapkan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Dengan demikian, jika terjadi bencana masyarakat tidak panik dan mengetahui apa yang harus dilakukan.

"Misal kalau nanti terjadi bencana misalnya gempa tidak kaget, tidak panik. Makanya kita bertahap, sehingga bila terjadi bencana kita sudah siap, walaupun kita tidak meminta ada bencana. Dan untuk keadaan darurat kita siapkan anggaran untuk penangananya," katanya.