Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin Indonesia memiliki sistem mitigasi bencana seperti Jepang. Untuk itu, dia meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meniru Jepang.

Jokowi menuturkan, begitu sirine tanda gempa berbunyi, masyarakat Jepang telah mengetahui kemana harus berlari. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin masyarakat Indonesia belajar dari Jepang.

"Seperti di Jepang ya kita lihat, kalau ada gempa, sirine enggak bunyi (masyarakat) tenang-tenang aja. Tapi begitu sirine bunyi, larinya ke mana, arahnya ke mana, sudah jelas semuanya. Jalur evakuasi jelas semua," ujar Jokowi saat membuka peresmian Rakernas BMKG di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/7/2019).

Dia mengatakan, merancang sistem tersebut bukan hanya tugas BNPB dan BMKG, namun juga harus bersinergi dengan pemda dan pemerintah pusat. Sehingga saat bencana datang, tak lagi memakan korban yang banyak.

"Sehingga setiap kejadian atau akan ada sebuah potensi kejadian, antisipasinya jelas. Step-step, tindakannya juga jelas. Bukan bingung setelah ada kejadian. Manajemen seperti itu harus kita biasakan ada, baik di pusat, daerah, maupun di lembaga-lembaga yang kita miliki," ucapnya.

Kendati begitu, dia mengapresiasi peran BMKG dalam memberikan informasi tentang potensi bencana kepada masyarakat. Dia tak setuju jika informasi yang diberikan BMKG itu meresahkan masyarakat.

"Saya melihat sekarang kalau ada gempa misalnya 5,5 skala richter atau di atasnya langsung di TV keluar ada tidaknya potensi tsunami, yang dulu-dulunya enggak pernah. Ini saya kira sebuah lompatan kemajuan yang sangat baik dari BMKG," kata Jokowi.

Perbarui Alat Mitigasi Bencana

Mantan Wali Kota Solo itu ingin agar ke depannya peralatan-peralatan BMKG diperbarui. Selain itu, Jokowi meminta agar aparat keamanan dilibatkan dalam menjaga peralatan-peralatan tersebut sehingga bisa terus digunakan untuk memantau potensi bencana.

"Dititipkan saja lah kepada aparat keamanan setempat bahwa ini adalah barang yang sangat penting sekali untuk memantau kerawanan bencana baik itu longsor, tsunami, gempa bumi sehingga semuanya ikut menjaga, rakyat ikut menjaga, masyarakat ikut menjaga, aparat kita juga ikut menjaganya," ujar Jokowi.

TERNATE, KOMPAS.com - Belasan rumah di Desa Doro, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, terendam banjir, Selasa (23/7/2019). Desa Doro merupakan salah satu desa yang terkena dampak bencana gempa bumi bermagnitudo 7,2 pada Minggu, 14 Juli 2019 lalu. Banjir yang dari pukul 13.00 Wit tersebut menyebabkan 12 rumah terendam dengan ketinggian air setinggi lutut orang dewasa. "Ketinggiannya sekitar 50 centimeter," kata Kepala Desa Mustafa Din kepada Kompas.com.

Banjir tersebut karena intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur Kecamatan Gane Barat dari pagi hingga sore. Baca juga: Sebanyak 26 Sekolah Rusak Akibat Gempa Bumi di Halmahera Selatan Curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai di Desa Doro tak mampu lagi menahan debit air sehingga meluap ke permukiman.

"Ada 12 rumah yang terkena banjir tadi. Di bagian atas ada lima anak sungai, dan semuanya bermuara di sungai ini," kata Mustafa. Dia berharap pemerintah daerah Halmahera Selatan segera membangun talud karena talud yang ada di sungai itu sudah patah sehingga air berbelok ke permukiman. Petugas Dinas PUPR Halmahera Selatan sejauh katanya sudah turun ke lokasi, namun belum juga membangun talud. "Kami sangat berharap secepatnya dibangun talud karena setiap kali hujan warga di bantaran sungai khawatir," kata Mustafa.

"Ini harus secepatnya dibangun tanggul, karena sungai berdekatan dengan sekolah," katanya lagi. Dia menambahkan, hujan tadi sempat membuat warga panik dengan mengetuk tiang listrik.

Pada gempa bumi pekan lalu katanya, ada 10 rumah yang mengalami kerusakan dengan jumlah pengungsi sebanyak 400 jiwa lebih. "Tapi sekarang sudah hampir semua warga turun dari titik pengungsian di pegunungan, paling disana dua atau tiga kepala keluarga," katanya lagi.