Padang, Gatra.com - Markanya isu potensi gempabumi berkekuatan 8,9 Skala Richter (SR) di Kabupaten Kepualauan Mentawai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapinya, mulai dari sosialisasi hingga menyiapkan hal-hal terkait mitigasi.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menyampaikan, prediksi tersebut merupakan salah satu peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana, salah satunya gempa bumi, serta meminimalisir dampak negatif dengan mitigasi bencana.

"Sosialisasi mitigasi bencana terus kita lakukan, terutama di sekolah-sekolah, perkantoran dan masyarakat yang berada di pinggir pantai," ujarnya di Padang.

Dikatakan Nasrul, saat ini Sumbar sudah menanam kurang lebih 10.000 pohon di pinggir pantai sebagai benteng vegetasi untuk meminimalisir gelombang laut. Selain itu, Pemprov Sumbar juga sudah membangun shelter untuk sarana evakuasi serta memanfaatkan shelter-shelter yang sudah ada.

Pohon yang dianjurkan diantaranya cemara udang, itu dinilai cukup efektif menahan efek gelombang tsunami di Phuket Thailand 2004 lalu, dan pohon bakau untuk melindungi bibir pantai dari abrasi. Selain itu, pohon Palaka juga dianjurkan karena tingginya bisa mencapai 40 meter.

"Kita juga memerlukan batu-batu besar untuk pemecah ombak. Batunya harus yang besar-besar, biar tidak mudah digulung tsunami. Kemudian kabupaten/kota yang daerahnya memiliki laut juga sudah menyiapkan perbukitan-perbukitan untuk tempat evakuasi, kalau misalkan terjadi gempa bumi," ungkapnya.

Menurut Nasrul, pelatihan dan sosialisasi kepada anak-anak sekolah sangat penting sebagai upaya bagi mereka untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Anak sekolah juga perlu diedukasi agar tidak panik.

"Para ahli juga sudah menyebutkan, seandainya terjadi gempa selama 3 detik tanpa henti dan berpotensi tsunami, masyarakat diminta untuk segera menyelamatkan diri," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Guna menghadapi kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, peningkatan kapasitas anggota Kampung Siaga Bencana (KSB) melalui pelatihan secara rutin dan terstruktur menjadi prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan Kampung Siaga Bencana (KSB) menjadi salah satu prioritas pencegahan dan penanganan bencana berbasis komunitas.

"Seperti diketahui setelah terjadi bencana di Selat Sunda, maka perlu ada penyesuaian dalam penyiapan KSB“, ujar Harry saat menerima delegasi World Food Program (WFP) dalan rilis yang diterima Bisnis, Senin (20/5/2019).

Menurutnya, pembentukan KSB mengarah pada pendekatan kawasan sehingga pemikiran kampung sebagai kawasan, bersifat lokal. Harry menuturkan bahwa KSB tidak identik dengan kampung tetapi memfasilitasi masyarakat agar lebih siap siaga dalam menghadapi bencana.

WFP telah melakukan studi tentang KSB dengan melibatkan 34 KSB dan 14 mitra kerja di tujuh propinsi. Dari hasil penelitian tersebut, WFP merekomendasikan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan KSB menjadi prioritas yang harus segera dilakukan.

“Prioritas kebijakan yang pertama adalah capacities (kapasitas), yang kedua permanence (keabadian) dan urutan yang ketiga adalah funding (pendanaan)”, ujar Leason Officier EPR WFP Wipsar Dina Triandini.

Peran perempuan dalam KSB juga sangat penting, hal ini terlihat dari adanya variasi peranan perempuan dalam KSB dan pentingnya peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan

WFP juga menemukan bahwa Program KSB memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan Dinas Sosial, tidak hanya dalam penanganan bencana tetapi juga penanganan masalah sosial lainnya.