Jenewa - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan Indonesia berperan aktif dalam menjajaki kerja sama internasional dalam upaya pengurangan risiko bencana. JK menyebut tak ada satu negara pun yang bisa menghadapi sendiri bencana.
"Saya ingin menegaskan kembali kesiapan dan komitmen Indonesia untuk mendukung perwujudan kerja sama internasional dalam pengurangan risiko bencana," ujar JK dalam pernyataan resmi pada forum Global Platfor for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di International Conference Center Geneva (CICG) Swiss, Kamis (16/5/2019).
Menurut JK, penguatan penerapan pengurangan risiko bencana tidak bisa mengabaikan pentingnya kerja sama internasional. Indonesia, sambung JK, membuka penjajakan kerja sama bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi bencana.
"Kami yakin bahwa multilateralisme tetap memainkan peranan penting dalam upaya bersama dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana," ujarnya.
JK mencontohkan kerja sama internasional dalam penanganan bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Kerja sama internasional dilakukan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kita memahami bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menghadapi sendiri dampak dari bencana, karenanya Indonesia percaya bahwa kerja sama internasional memainkan peranan yang sangat penting," tutur JK.
Dalam pernyataannya, JK memaparkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani bencana termasuk penyiapan mitigasi. Mengutip instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), JK menyebut dilakukannya implementasi kemitraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Mengintegrasikan rencana pembangunan yang mencakup pengurangan risiko bencana; koordinasi pemerintah daerah dan nasional; serta penerapan pengurangan risiko bencana yang berbasis ilmu pengetahuan," sambungnya.
Untuk memperkuat kemitraan tersebut, pemerintah Indonesia dipaparkan JK menerapkan pendekatan penthalix di tingkat lokal dan nasional yang meliputi pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, sektor swasta serta organisasi masyarakat sipil.
Sementara dalam upaya integrasi pengurangan risiko bencana dalam agenda pembangunan, pemerintah Indonesia menurut JK sudah membuat perspektif pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
(fdn/haf)
