JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta menembus angka 13.069 pasien per Rabu (8/7/2020) kemarin. Artinya bertambah 344 pasien dibandingkan data terakhir pada Selasa (7/7/2020).

Tambahan jumlah pasien positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir itu merupakan tambahan kasus tertinggi sejak munculnya kasus pertama di Ibu Kota, pada 3 Maret 2020.

Informasi itu dapat terlihat dari grafik kasus harian positif Covid-19 di Jakarta pada situs web corona.jakarta.go.id.

Dengan demikian, tambahan kasus positif Covid-19 pada Rabu kemarin, melampaui puncak kasus di Jakarta yang terjadi 5 Juli 2020.

Saat itu, tercatat penambahan kasus sebanyak 256 pasien yang dilaporkan positif terinfeksi virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2).

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti melalui keterangan tertulis, dari 13.069 pasien positif Covid-19 pada Rabu kemarin, tercatat 8.424 pasien telah dinyatakan sembuh.

Sementara pasien Covid-19 yang meninggal dunia berjumlah 667 orang.

"Kemudian sampai dengan hari ini kami laporkan, 417 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.561 orang melakukan self isolation di rumah," jelas Widyastuti, Rabu.

Tren penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta memang menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir, khususnya sejak perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 3 Juli 2020.

Pada hari terakhir PSBB transisi, yakni Kamis (2/7/2020), tercatat ada penambahan 198 kasus baru positif Covid-19 di Ibu Kota.

Jumlah kasus baru sempat menurun pada Jumat (3/7/2020) dengan tambahan 144 kasus.

Kemudian, pada Sabtu (4/7/2020) jumlah penambahan kasus kembali meningkat menjadi 215 kasus baru positif Covid-19 di Jakarta.

Selanjutnya, pada Minggu (5/7/2020), jumlah kasus baru Covid-19 adalah 256 kasus.

Jumlah kasus baru sempat menurun lagi pada Senin (6/7/2020) dibandingkan hari sebelumnya, yakni 231 kasus.

Jumlah kasus baru kembali menurun pada Selasa (7/7/2020) dengan penambahan 199 kasus.

Penjelasan Dinkes

Widyastuti menjelaskan alasan lonjakan tambahan kasus baru positif Covid-19 di Ibu Kota, Rabu kemarin.

Menurut Widyastuti, penambahan kasus disebabkan adanya jumlah WNI yang baru tiba di Indonesia dan transit di Jakarta.

Tercatat 51 orang dari total penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta pada Rabu kemarin merupakan WNI yang baru kembali dari luar negeri.

"Warga Negara Indonesia yang baru kembali dari luar negeri beralamat tinggal dari berbagai provinsi, namun untuk sementara transit dan menjalani isolasi di Jakarta sebanyak 51 orang," kata Widyastuti.

Sementara itu, sebanyak 36 orang dari total penambahan kasus merupakan laporan kasus akumulasi dalam satu bulan terakhir yang baru dilaporkan dari salah satu Laboratorium Rumah Sakit.

Sisanya, yakni 257 orang merupakan penemuan kasus baru dari rumah sakit dan puskesmas, baik dari pasien, hasil contact tracing maupun active case finding.

Perpanjangan PSBB Transisi dan Imbauan Anies

Adapun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga 14 hari ke depan hingga 16 Juli 2020.

PSBB transisi awalnya berakhir pada tanggal 2 Juli 2020.

Pada perpanjangan PSBB transisi, Pemprov DKI menghapuskan sistem ganjil genap di pasar serta menerjunkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk memantau aktivitas di pasar.

Di samping itu, Pemprov DKI juga mengizinkan sektor hiburan dan rekreasi yang terdiri dari pemutaran film (bioskop), produksi film, dan penyelenggaraan pertunjukan atau nobar di ruang terbuka beroperasi pada 6-16 Juli 2020.

Pelaksanaan pertemuan atau kegiatan secara outdoor dan indoor juga diizinkan beroperasi pada periode tersebut.

Gelanggang rekreasi dan olahraga eperti lapangan golf, pusat kebugaran jasmani, gelanggang bola gelindingan atau bowling, seluncur atau ice skating, pusat kebugaran, dan rumah biliar atau bola sodok juga diperbolehkan beroperasi pada 12 sampai 16 Juli 2020.

Kendati demikian, selama masa PSBB transisi sebelumnya, Anies menyampaikan tingkat kedisiplinan warga terhadap penerapan protokol kesehatan masih rendah.

Oleh karena itu, dia mengimbau warga tetap rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan saling menjaga jarak selama beraktivitas pada masa perpanjangan PSBB transisi.

BOGOR, AYOBOGOR.COM -- Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya merampungkan pembangunan hunian sementara yang diperuntukkan bagi korban bencana alan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya. Secara keseluruhan terdapat 1.753 huntara yang telah diresmikan.

"Pembangunan Huntara ini sedianya ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri yang lalu, dikarenakan adanya pandemi Covid-19, rencananya pun mengalami penyesuaian," kata Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin dalam sambutannya di Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (6/7).

Ade merinci, jumlah itu tak secara keseluruhan berada di Kecamatan Sukajaya. Untuk Sukajaya, lanjut Ade, terdapat sebanyak 1.713 unit huntara dan 40 unit lainnya berada di Kecamatan Leuwisadeng.

Pada awal tahun 2020, banjir dan tanah longsor menerjang wilayah Bogor Barat di Kabupaten Bogor. Di antaranya Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Cigudeg hingga Jasinga.

Ade menjelaskan, tak semua kecamatan di wilayah Bogor Barat yang dibuatkan huntara berukuran 6x3 meter seharga Rp 11 juta per unit. Pasalnya, sebagaian warga kecamatan lain yang terdampak bencana meminta untuk langsung dibuatkan hunian tetap (huntap).

"Untuk masyarakat yang terdampak bencana di Kecamatan Nanggung sebanyak 852 Kepala Keluarga (KK) dan Kecamatan Cigudeg 262 KK meminta langsung untuk dibuatkan hunian tetap," urai Ade.

Sementara untuk pembangunan huntap, lanjut Ade, saat ini masih terus dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan hasil rekomendasi kajian Geologi, Ade mengatakan, telah ada daerah yang akan dibangunkan huntap yakni, Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg serta Desa Urug, Kecamatan Sukajaya.

"Sedangkan, khusus untuk Kecamatan Nanggung direncanakan akan dibangun huntap di 7 titik yang saat ini masih menunggu hasil rekomendasi dari kajian tim Geologi mengenai kelayakan dibangunnya huntap," jelasnya.

Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, Ade juga menyerahkan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kemensos per jiwa sebesar Rp 10 ribu selama satu bulan dengan total 3,7 miliar. Bantuan itu, diberikan kepada sekitar 12.403 masyarakat yang terdampak bencana.

Adapun rinciannya, yakni, Kecamatan Nanggung sebanyak 3.170 jiwa, Kecamatan Cigudeg sebanyak 2.051 jiwa, Kecamatan Sukajaya sebanyak 7.106 jiwa dan kecamatan Jasinga 76 jiwa. "Jadup diberikan hingga huntap selesai dibangun," jelas Ade.

Juliari P Batubara menjelaskan, telah meminta Ade Yasin untuk memetakan wilayah yang rawan bencana. Juliari menyebut, wilayah yang rawan longsor perlu dipertimbangkan untuk direlokasi. Apalagi, kata dia, Kabupeten Bogor begitu luas dengan 40 kecamatan.

"Ini nitip pesan ke bupati, perlu dilihat lagi lah. Daerah-daerah yang masih dihuni tapi rawan ini perlu dipertimbangkan apakah permukimannya dipindahkan. Karena nantinya kalo ada bencana kan kena lagi," kata Juliari.

Lebih lanjut, Juliari menjanjikan, akan berupaya untuk membantu melakukan antisipasi. Sebab, menurut dia, setiap tahunya pasti ada bencana. "Nah, di RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024 masuk dalam prioritas nasional, nantinya bahwa bagaimana kita lebih paham bencana alam," jelasnya.

Pembangunan huntara menang melibatkan anggota TNI sejak 20 Mei 2020. Sementara, pihak kecamatan membantu untuk melakukan pendataan penduduk.

Danrem 061/Suryakencana Bogor, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Agus Subianto menjelaskan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan pembangunan huntara meskipun dimasa pandemi Covid-19. Karena itu, dia meminta, agar masyarakat yang menempati dapat menjaga huntara tersebut.

Lebih lanjut, Agus mengatakan akan kembali mengerahkan personel untuk membantu membangun huntap. Namun, dia mengatakan, pihaknya masih menunggu tindaklanjut yang saat ini masih terus dikoordinasikan dengan Pemkab Bogor dan Kementrian PUPR mengenai waktu pelaksanaan pembangunannya. “Kita sudah koordinasikan, setelah ini kita akan membangun huntap jika memang sudah ada instruksi,” jelas Agus.