Mataram (Suara NTB) – Resmi menjadi Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik langsung menggelar rapat internal, Selasa, 7 Mei 2019. Diputuskan, pola penanganan gempa diubah, tapi tanpa merombak konsep sebelumnya.

Semua struktur di bawahanya digerakkan. Tanggung jawab penanganan dampak gempa tidak lagi dibebankan penuh pada Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai leading sector. Tapi kewenangan itu didistribuskan ke semua bidang. ‘’Misal Bidang Rehab Rekon, saya tugaskan untuk membantu penanganan di KLU,’’ ujar Ahsanul Khalik kepada Suara NTB di ruangannya, kemarin.

Semua pejabat dari tingkat Sekretaris Badan sampai dengan pegawai dan staf diminta untuk turun keroyokan membantu percepatan penanganan gempa. Mereka disebar ke Lombok Utara, Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Melihat ada kesenjangan jumlah pendapatan antara tim yang menangani rumah rusak berat dengan tim yang menangani rusak ringan dan sedang, mantan Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Provinsi NTB ini juga mengambil kebijakan mengubah sistem.

Ia sudah meminta Kabid Kedaruratan dan Logistik Agung Pramuja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perekrutan fasilitator, agar mengubah pola. Sebelumnya, fasilitator digabung dalam satu kelompok beranggotakan 10 orang. ‘’Besok kemungkinan menjadi 20 orang per kelompok. Tapi tanggung jawabnya menyeluruh. Mereka harus menangani rumah rusak berat, ringan dan sedang,’’ ujarnya.

Setelah dikaji berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak  juknis), dipastikannya tidak ada masalah. Selama ini  upah lebih banyak diarahkan kepada fasilitator penanganan rumah rusak berat. Padahal dari segi energi yang dikeluarkan lebih besar beban fasilitator rumah rusak sedang dan ringan.

‘’Kalau fasilitator rusak berat kan tinggal awasi saja. Sedang yang rusak ringan dan sedang harus memperbaiki rumah yang sudah berdiri,’’ ujarnya.

Dengan memangkas kesenjangan itu, diharapkan bisa dilakukan percepatan penanganan rumah dampak gempa yang persentasenya belum maksimal. Di mana, jumlah yang sudah dibangun 31.506 unit dari total 222.564 rumah rusak, baik berat, ringan dan sedang.

Langkah selanjutnya, pengganti Ir. H. Mohammad Rum, MT ini, akan segera berkoordinasi dengan Kepala BPBD kabupaten dan kota.  Ia ingin mencermati letak persoalan paling mendasar di tingkat kabupaten dan kota terdampak. Sebab anggaran sudah tersedia, namun belum maksimal bisa dieksekusi. Dalam rangka itu, ia juga akan membangun komunikasi dengan Fasilitator, Pokmas dan Aplikator.

‘’Bagaimana upaya kita sekarang agar dana yang sudah tersedia ini cepat ke luar dan dipakai untuk membangun dan memperbaiki rumah,’’ tegasnya.

Koordinasi juga akan dilakukan dengan TNI dari Korem 162/WB, karena banyak membantu percepatan rehab rekon. 1000 personel TNI dan 450 polisi, harus dimaksimalkan perannya di lapangan bersama fasilitator dan Pokmas.

Ahsanul Khalik juga akan membangun komunikasi dengan Bank BRI yang bertanggung jawab soal proses pencairan. Jangan sampai, kata dia, bank menghambat proses pencairan, sementara proses administrasi sudah lengkap. (ars)

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu mendata setidaknya ada 1.664 warga yang terserang penyakit pasca banjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu. Rinciannya, 981 orang terserang penyakit ispa, 151 orang terserang penyakit diare dan 532 orang terserang penyakit kulit serta 24 orang lainnya masih trauma. Atas banyaknya warga yang terserang penyakit tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk mengobati korban dan membersihkan sisa-sisa bencana alam tersebut.

“Anggaran sudah disiapkan untuk pemberantasan wabah penyakit yang dimungkinkan muncul setelah bencana alam,” terang Gubernur Bengkulu, Rohidin kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (6/5). Menurutnya, anggaran yang cukup besar itu telah tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan segera dikeluarkan. Mengingat rencana pengeluaran anggaran tersebut sudah ditandatangani.

“Saya minta segera dikeluarkan. Karena sudah saya tandatangani,” tambahnya. Anggaran itu bisa digunakan untuk menyediakan air bersih. Kemudian melakukan pembersihan lingkungan pasca banjir dan tanah longsor.

“Itu dilakukan disemua wilayah yang terkena dampak bencana,” tutur Rohidin. Untuk melalakukan penyembuhan, Rohidin meminta tim kesehatan untuk tetap memberikan pelayakan secara maksimal kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Pastikan semua puskesmas, puskesdes buka setiap saat, termasuk tim medisnya juga siap. Sebab, penduduk yang rentan terkena penyakit masih banyak. Seperti ibu hamil (bumil) ada sebanyak 1.550 orang, bayi 1.761 orang, balita 6.238 orang dan 7.184 orang lanjut usia (lansia). “Pastikan tim kesehatan tetap siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, untuk bantuan sosial, seperti santunan orang meninggal dan orang hilang sudah teranggarkan. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu, Iskandar ZO mengatakan, masing-masing korban yang meninggal dan korban hilang sebesar Rp 15 juta. “Semua dapat bantuan,” tuturnya. Korban yang hilang untuk mendapatkan bantuan harus mengantongi surat dari masing-masing bupati, bahwa korban memang hilang. Sehingga ahli waris korban bisa menerima bantuan. “Bantuan itu tentu untuk doa dan sebagainya. Yang jelas kita menunggu surat dari bupati kalau korban benar-benar sudah hilang,” papar Iskandar. (151)

sumber: https://bengkuluekspress.com