REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Arus lalu lintas dari arah Medan, Sumatra Utara menuju Padang, Sumatra Barat lumpuh akibat banjir di Bukittinggi, Kamis malam (19/12).

"Memang dilaporkan banjir menyebabkan jalan digenangi air sehingga menghambat akses kendaraan dari arah Medan menuju Padang," kata Kepala Pelaksana BPBD Bukittinggi Ibentaro Samudra, Jumat dini hari (20/12).

Menurut dia, kendaraan terhenti di Simpang Mandi Angin karena tidak bisa menembus genangan air. Simpang tersebut merupakan akses penghubung dari arah Medan menuju Padang, Medan-Pekanbaru, dan sebaliknya.

"Untuk Pekanbaru-Padang masih bisa lewat karena ada jalur alternatif lain," kata Ibentaro Samudra.

Pada Simpang Mandi Angin tersebut puncak genangan ketinggian air mencapai satu meter. Hingga pukul 00.00 WIB, hujan mulai reda dan air surut. Beberapa kendaraan sudah mulai melintas.

Sebelumnya, banjir terjadi akibat hujan yang mengguyur daerah setempat sejak Kamis sekitar pukul 19.15 WIB. Data sementara, BPBD mencatat banjir terdampak pada sejumlah titik di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mandi Angin Koto Selayan, Aur Birugo Tigo Baleh, dan Guguk Panjang.

Ketinggian genangan air di sejumlah titik dilaporkan mulai dari setengah meter hingga dua meter. Hingga pukul 23.50 WIB, BPBD mencatat sekitar 100 kepala keluarga (KK) terdampak banjir.

Sebanyak 30 KK di antaranya dievakuasi oleh petugas karena kondisi genangan air cukup tinggi. "Kami menurunkan dua unit perahu karet untuk evakuasi," kata Ibentaro.

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah provinsi, kabupaten kota yang wilayahnya rawan bencana banjir longsor untuk segera menetapkan status siaga darurat. Penetapan status siaga darurat ini dilakukan sebelum bencana terjadi. Hal ini penting untuk mengurangi potensi dan risiko.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak mengantisipasi bencana hidrometeorologi tersebut, BNPB pun menggelar rapat koordinasi yang dihadiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Basarnas serta pihak terkait lainnya di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan, saat ini sudah ada peringatan dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrem. Oleh karena itu BNPB, TNI, Polri menyusun program kesiapsiagaan di seluruh provinsi, kabupaten, kota.

"Bentuk kesiapsiagaan itu berupa personel, dukungan perlengkapan, transportasi, logistik, fasilitas medis, penyelamatan atau bahkan pengungsian," kata Doni.

Doni juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang rawan bencana seperti aliran sungai, daerah rendah atau bukit yang rawan longsor. Selain itu untuk antisipasi bencana hidrometeorologi seperti puting beliung, perlu memangkas beberapa cabang dan ranting pohon sehingga bisa mengurangi beban pohon.

"Ingat pohon hanya dipangkas rantingnya bukan ditebang. Supaya ketika ada puting beliung pohon tidak roboh," ucapnya.

Selain itu juga perlu dicek anak-anak sungai apakah ada sumbatan air yang mengalir ke hulu. Sebab jika terhambat seperti kayu pohon besar dan bantuan dikhawatirkan bisa menjadi banjir bandang ketika terjadi hujan ekstrem. Menurutnya, banjir bandang bisa menelan banyak korban ibarat tsunami kecil. Karena banjir bisa membawa aliran bantuan besar dan kayu atau pohon.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo mengungkapkan, prediksi BMKG bisa digunakan sebagai acuan penetapan status siaga darurat bencana. Dalam prakiraan musim hujan BMKG diperlihatkan potensi hujan ringan hingga ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dari bulan Desember 2019 hingga Maret 2020. Diperkirakan untuk wilayah Jawa puncak musim hujan di bulan Februari-Maret.

"Pemda sebaiknya segera menetapkan status siaga darurat banjir longsor. BNPB akan siap membantu," kata Agus.

Dalam upaya penanganan pra dan pascabencana BNPB punya dana siap pakai sekitar Rp 4 triliun per tahun. Jumlah ini bisa berubah sesuai kebutuhan. Seperti untuk tahun 2019, dana siap pakai BNPB mencapai Rp 7 triliun. Jumlah dana siap pakai tersebut bertambah karena ada dana untuk pemulihan pascagempa Lombok dan gempa serta tsunami Palu serta sejumlah bencana lainnya yang menimbulkan kerusakan parah.