INDONESIA menjadi salah satu penghasil kopi terbaik dunia yang digemari banyak orang. Tak heran kalau lahan kebun kopi di Tanah Air sangat luas. Bahkan, sebagian petani bisa menanam kopi dengan memanfaatkan lahan hutan. Cara tersebut bahkan sekaligus dapat menjaga kelestarian hutan agar bebas dari bencana.

Karenanya, Perhutani, BNPB dan PT Sulotco Jaya Abadi (Kapal Api) membuat nota kesepahaman tentang pemanfaatan kawasan hutan untuk budidaya tanaman kopi. Hal itu dilakukan guna mendukung kegiatan penanggulangan bencana.

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan, pulau Jawa sudah mengalami kerusakan ekologis yang sangat memprihatinkan. Untuk mencegahnya, dibuatlah kerja sama untuk menjaga kelestarian hutan.

"Masyarakat turut dilibatkan dalam program tersebut agar mendapat nilai tambah dan meningkatkan ekonomi, sambil mengembalikan fungsi konservasi hutan di Pulau Jawa," ucap Doni lewat keterangan pers yang diterima Okezone.

Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna mengatakan, pengembalian fungsi hutan, baik secara ekologis maupun kemanfaataan sosial ekonomi masyarakat, harus dilakukan secara optimal sebagai bentuk upaya preventif. Apalagi saat ini banyak terjadi eksploitasi hutan yang berlebihan.

"Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka timbul berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa," ujar Denaldy.

Tak salah kalau pemanfaatan hutan tersebut, sebagian lahannya dipakai untuk menanam kopi. Asalkan ketinggian tanahnya pas dan tanaman kopinya bisa tumbuh subur.

Para petani pun bahkan tak usah ragu atau bingung mencari lahannya. Apalagi di daerah Pulau Jawa lahan hutan sangat luas dan banyak juga ditumbuhi berbagai jenis tanaman kopi. Misalnya saja, kopi arabika Ijen, kopi arabika Sindoro, kopi dari Tanah Sunda, dan lain sebagainya.

(dno)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Beencana daerah (BPBD) memaparkan langkah-langkah dalam penanggulangan bencana. Langkah pertama dalam upaya penanggulangan bencana adalah membuat perencanaan.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Wisnu Widjaja dilansir situs BNPB mengatakan dalam menyusun perencanbaan diperlukan informasi akar permasalahan kebencanaan yang dihadapi daerah yakni risiko bencana. Guna mengetahui risiko tersebut dilakukan kajian risiko bencana.

Dokumen kajian risiko bencana merupakan gabungan dari tiga informasi yakni bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Informasi bahaya terdiri dari 10 jenis bencana yang dihadapi daerah, mulai dari gempabumi, banjir, tsunami, dan lainnya.

Informasi kerentanan berisi jumlah penduduk, fisik, dan lingkungan. Sementara informasi kapasitas berisi kapasitas daerah dan juga kesiapsiagaan masyarakat.

Kemudian menggunakan sistem informasi geografi, ketiga informasi tersebut ditumpangsusunkan (overlay) untuk menghasilkan informasi risiko bencana. Dari dokumen kajian risiko bencana, suatu daerah dapat memahami dengan baik apa saja risiko bencana dan akar permasalahan kebencanaan yang dihadapi.

Setelah mengetahui risiko bencana, langkah selanjutnya melakukan pengelolaan risiko. Kegiatan ini intinya adalah menentukan langkah, program, dan kegiatan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menanggulangi risiko bencana.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana adalah perwujudan dari upaya pengelolaan risiko bencana. Di dalamnya disajikan informasi siapa harus melakukan apa untuk menanggulangi bencana di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pengurangan Risiko Bencana hanya akan sekadar menjadi dokumen jika tidak menjadi kebijakan publik dan didukung dana. Untuk itu diperlukan integrasi rencana ke dalam RPJMD sehingga dijamin akan disediakan anggran dari pemerintah daerah.

Mengingat keterbatasan anggaran, perlu prioritas penanganan sehinggga tidak semua program dalam RPB bisa didanai. Pada tahap ini, perlu kreativitas agar investasi bukan saja dilakukan pemerintah tetapi semua pemangku dilibatkan untuk berkontribusi. Bencana merupakan urusan bersama karena semua pihak berpotensi menjadi korban.

Langkah terakhir adalah membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk respons yang lebih baik. Setelah mengetahui risiko bencana, menyusun upaya pengelolaan risiko bencana, dan melakukan investasi, berbagai pengetahuan tersebut perlu menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Cara yang ditempuh dengan melakukan geladi atau latihan kesiapsiagaan.