Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pembentukan kumpulan dana (pooling fund) untuk penanggulangan bencana alam akan rampung tahun ini. Saat ini, pemerintah masih mengkaji model pendanaan yang tepat dan tipe bencana alam yang bisa ditanggung.

Pooling fund merupakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiapkan untuk penanggulangan bencana alam. Rencananya, pooling fund bisa segera ditransfer langsung kepada pemerintah daerah yang mengalami bencana alam, sehingga mereka bisa melakukan tindakan tanpa harus menunggu uluran pemerintah pusat.

"(Kajian) masih on going memang, tapi kami harap ini tetap bisa selesai 2019 ini," jelas Sri Mulyani, Rabu (27/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan beberapa hal yang masih menjadi kajian dari pooling fund ini adalah tipe bencana alam di Indonesia dan skema transfer keuangan yang cocok untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut. Bahkan, ia mengaku juga terus meminta saran dari beberapa lembaga internasional mengenai model pooling fund yang aktif di beberapa negara.

Ia pernah menjelaskan bahwa skema pendanaan serupa juga dijalankan di negara-negara Karibia dan Meksiko yang ekonominya terganggu karena sering diterpa badai dan gempa bumi. Selain itu, Filipina juga punya skema pendanaan yang sama untuk menanggulangi bencana angin ribut.

"Selain itu kami juga belajar policy mengenai apa saja yang bisa di-cover melalui skema pooling fund ini. Desainnya sedang dibuat oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan masih berjalan," terang dia.

Selama ini, pembiayaan penanggulangan bencana harus diajukan terlebih dulu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian, Kemenkeu bisa mencairkan kebutuhan dana itu menggunakan alokasi dana siap pakai (on call). Jika dana itu habis, BNPB bisa mengajukan tambahan kembali ke Kemenkeu.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran mitigasi dan penanganan bencana alam sebesar Rp15 triliun pada APBN 2019 yang masuk ke dalam alokasi Bendahara Umum Negara (BUN). Alokasi anggaran ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari realisasi sementara aliran dana bencana mencapai Rp7 triliun pada 2018.

Purwokerto (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indra Permanajati mengingatkan perlunya strategi penanganan bencana alam bagi daerah yang masuk ke dalam zona rawan.

"Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memasukan parameter bencana alam dalam perencanaan wilayahnya," katanya di Purwokerto, Rabu.

Indra yang merupakan Dosen Mitigasi Bencana Geologi, Jurusan Teknik Geologi Universitas Jenderal Soedirman tersebut menambahkan, strategi penanganan bencana alam juga berlaku untuk daerah-daerah yang sudah terlanjur berkembang pada lokasi yang rawan bencana.

"Misalkan, daerah yang sudah padat penduduknya yang sebenarnya mereka tinggal di wilayah yang rawan gempa dan tanah longsor," katanya.

Dengan mengetahui kondisi tersebut, kata dia, maka menjadi tugas pemerintah dan masyarakat untuk sadar akan wilayahnya dan selalu waspada akan kemungkinan bencana yang mungkin bisa terjadi.

"Bencana alam adalah masalah yang tidak mudah karena kejadiannya tidak ada yang mampu mengetahuinya secara tepat, yang bisa dilakukan manusia hanya memperkirakan tempat kejadian dan masih sulit untuk memperkirakan waktu kejadiannya," katanya.

Untuk itu, menjadi kewajiban pemerintah dan para ahli bencana untuk selalu berusaha melakukan langkah strategis dalam mengurangi dampak risiko bencana dengan sedapat mungkin menekan jumlah korban bencana dan dampak- dampak bencana yang ditimbulkan.

"Seperti dalam penanganan kejahatan di kepolisian dengan slogan turn back crime maka dalam penanganan bencanapun harus mempunyai slogan turn back disaster artinya kita bisa menekan dampak bencana itu dan siap ketika bencana terjadi," katanya.

Sementara itu dia juga mengatakan, upaya mitigasi diperlukan mengingat Indonesia termasuk dalam wilayah rawan bencana alam. "Terkait dengan kondisi Indonesia yang di apit oleh tiga lempeng samudera menjadikan Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana alam, seperti bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, tanah longsor, dan banjir," katanya.

Karena itu, kata dia, perlu upaya intensif untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana.*