Jakarta, IDN Times – Organisasi Standar Internasional atau International Organization for Standardization (ISO) resmi menetapkan sistem peringatan dini longsor atau Landslide Early Warning System (LEWS) dari Indonesia untuk dipublikasikan sebagai ISO 22327.

Sekretariat ISO TC 292 terkait dengan Security and Resilience menyampaikan hal tersebut pada Jumat (16/3) di Kantor Standardisasi Australia, Syndey. Melalui proses ini, LEWS yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditingkatkan menjadi ISO 22327 sebagai Guidelines for Implementation of a Community-based Landslide Early Warning System.

1. LEWS bentuk kontribusi Indonesia

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menyampaikan sistem peringatan dini longsor ini sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada dunia untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya longsor.

“Mari menciptakan bumi yang aman dari bencana untuk generasi mendatang,” kata Willem di Plenary Meeting ISO Sydney, Australia, Jumat (16/3).

Menurut Willem, sistem peringatan dini yang baik tidak hanya pada peralatan yang berdiri sendiri, tetapi pada akhirnya sistem tersebut dapat saling terkait sebagai suatu sistem peringatan dini yang efektif.

“Komunitas sangat penting sebagai bagian inti dari sistem tersebut karena merekalah yang akan mendapatkan ancaman. Komunitas harus menjadi bagian dari sistem  dan harus paham bagaimana sistem ini bekerja.”

2. Menjadi laboratorium bencana dunia

Melalui penetapan ISO, sistem peringatan dini longsor dapat menjadi penguatan wujud Indonesia sebagai laboratorium bencana dunia. Di samping itu, industri kebencanaan dapat tumbuh dan berkontribusi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

LEWS Berbasis Masyarakat terdiri dari 7 sub sistem yang dikembangkan dari konsep peringatan dini berbasis masyarakat milik badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR). Sub sistem tersebut adalah (1) penilaian risiko, (2) sosialisasi, (3) pembentukan tim siaga bencana, (4) pembuatan panduan operasional evakuasi, (5) penyusunan prosedur tetap, (6) pemantauan, peringatan dini, dan gladi evakuasi, serta (7) membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem peringatan dini tanah longsor.

3. LEWS telah diuji coba di lebih dari 150 lokasi

LEWS telah diuji coba di lebih dari 150 lokasi di Indonesia. Kemudian, sistem ini dikembangkan untuk mendapakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan akhirnya ditetapkan pada tahun 2017. Bersamaan dengan proses penyusunan SNI tanah longsor tersebut, pada tahun 2014 Indonesia juga mengajukan usulan untuk penyusunan Standar Internasional melalui ISO. Usulan tersebut disetujui dan masuk dalam komite ISO/TC 292: Security and Resilience pada Working Group 3: Emergency Management, sebelum akhirnya mendapatkan ISO 22327.

Proses panjang untuk mendapatkan ISO sejak 2014 ini tidak terlepas dari inisiatif dan upaya bersama BNPB, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan UGM. Namun demikian, LEWS ini pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam konteks bahaya longsor di Indonesia.

"Lebih dari 40 juta masyarakat di 274 kabupaten/kota terpapar bahaya longsor. Longsor sendiri merupakan bencana paling mematikan di Indonesia," kata Willem.

Purworejo - Cilacap dan Purworejo menjadi dua kota paling rawan bencana di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPBD Purworejo, Boedi Hardjono.

"Sedangkan untuk indeks risiko bencana per Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah sendiri, Kabupaten Purworejo menempati urutan ke-2 setelah Cilacap di urutan pertama dari 35 Kabupaten/ Kota," ungkap Kepala BPBD Purworejo, Boedi Hardjono ketika dihubungi detikcom, Kamis (15/3/2018).

Boedi menjelaskan daerah dengan berbagai karakteristik itu bisa menjadikan multi ancaman terjadinya bencana alam. Perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 hingga 2018 ini, Purworejo menempati urutan ke 18 dari 496 Kabupaten/ Kota se-Indonesia dengan skor 215 dan masuk kategori kelas risiko tinggi.

Boedi menilai data ini perlu menjadi perhatian bersama. Purworejo memiliki karakteristik bencana yang unik, dimana setiap terjadi banjir pasti juga terjadi tanah longsor.

Untuk menanggulangi bahaya ancaman bencana tersebut, pihaknya menilai perlu adanya perubahan perilaku menuju budaya aman bencana. Sosialisasi, gladi lapangan serta keterpaduan pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menurunkan risiko dari bencana tersebut.

"Di Purworejo ada 2 bencana yang selalu datang beriringan yakni banjir dan longsor. Respon yang cepat dalam penanganan sangat dibutuhkan, keterpaduan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana menjadikan penanganan berjalan cepat, tepat, efektif dan efisien," lanjutnya.

Dari hasil survei kejadian bencana menunjukkan bahwa persentase tertinggi korban selamat disebabkan oleh kesiasiagaan diri sendiri. Namun demikian, kehadiran TNI, Polri, OPD terkait, relawan kebencanaan serta unsur lainnya merupakan jaringan yang kuat dan memiliki peran yang signifikan dalam penangan bencana.

Diwawancara terpisah, Asisten 1 Sekda Kabupaten Purworejo, Drs Murwanto menambahkan langkah pemerintah untuk meminimalisir dampak potensi bencana adalah dengan memberikan pengetahuan tentang kebencanaan kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana. Peralatan yang memadai tentunya juga menjadi penunjang dalam mengatasi hal tersebut.

"Perlu meningkatkan diklat, sosialisasi, penyediaan alat-alat pencegahan dan penanggulangan bencana seperti perahu karet, alat EWS dan lain-lain. Imbauan tentunya juga tak henti-hentinya disampaikan kepada masyarakat agar berhati-hati, alam memang tidak bisa dilawan, namun kita bisa meminimalisir korban dengan mengenali tanda-tandanya," tutur Murwanto kepada detikcom usai menghadiri rakor di Gedung DPRD Purworejo, Jl Urip Sumoharjo No 4.